Terungkap! Ini Isi Surat MK ke DPR yang Berujung Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto

JAKARTA - Hakim Konstitusi dari usulan DPR Aswanto mendadak dicopot dari jabatannya oleh DPR melalui rapat internal Komisi III DPR dan Rapat Paripurna DPR pada Kamis (29/9/2022). Aswanto digantikan oleh Guntur Hamzah yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam surat yang dikirim oleh MK ke DPR tertanggal 21 Juli 2022 itu, MK memberitahukan kepada DPR perihal putusan MK dengan nomor 96/PUU-XVlll/2020 yang dibacakan pada 20 Juni 2022 perihal uji materiil Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Pasal 87 huruf a UU 7/2020 dibatalkan sehingga ketentuan masa jabatan hakim MK kembali ke UU 24/2003. Menurut surat tersebut, keputusan MK itu mengharuskan MK untuk melaksanakan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengusulkan dan mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat.





Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui MK menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul yakni DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung (MA).

Dalam surat yang ditandatangani Ketua MK Anwar Usman itu, MK ingin meminta konfirmasi kepada DPR perihal perubahan masa jabatan 3 hakim MK usulan DPR yang saat ini sedang menjabat untuk dikonfirmasi.

Mereka yakni:
1. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
Berdasarkan UU 24 Tahun 2003 menjabat mulai 1 April 2013 sampai dengan 27 Maret 2023, dan berdasarkan UU 7 Tahun 2020 menjabat sampai dengan 03 Februari 2026.

2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.
Berdasarkan UU 24 Tahun 2003 menjabat mulai 21 Maret 2014 sampai dengan 21 Maret 2024, dan berdasarkan UU 7 Tahun 2020 menjabat sampai dengan 21 Maret 2029.

3. Dr. Wahidudin Adams, S.H., M.H.
Berdasarkan UU 24 Tahun 2003 menjabat mulai 21 Maret 2014 sampai dengan 21 Maret 2024, dan berdasarkan UU 7 Tahun 2020 menjabat sampai dengan 17 Januari 2024.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR secara tiba-tiba mengesahkan Sekjen MK Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi, setelah sebelumnya Komisi III DPR mengambil keputusan dalam rapat Komisi III DPR yang disetujui oleh 5 fraksi.

Padahal, agenda tersebut belum terjadwal dalam agenda yang disebar oleh Biro Pemberitaan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR pada Kamis (29/9/2022) pagi, agenda dalam Rapat Paripurna maupun agenda pengambilan keputusan di Komisi III DPR.