Kasus Enembe Momentum Tata Ulang Otonomi Khusus Papua
Rabu, 28 September 2022 - 17:04 WIB
loading...
A
A
A
Perhatian besar kepada Papua maupun Papua Barat adalah sebuah keniscayaan dalam upaya pemerataan keadilan pembangunan di Indonesia. Namun, upaya ini tidak sesederhana rumusan-rumusan di atas meja rapat.
Di lapangan, triliunan uang yang dikirim ke Papua diduga kuat menguap. Indikasi ini dikuatkan dengan masih tingginya kemiskinan masyarakat setempat. Kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan yang tak berkesudahan inilah seolah menjadi kompor kecemburuan sosial di Papua hingga kini.
Kita tentu mengakui bahwa ada banyak perubahan seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, pasar, sekolah, rumah sakit, puskesmas, hingga bangunan layanan publik di Papua. Namun, jika triliunan anggaran pusat benar-benar bisa terserap dengan maksimal sesuai peruntukannya, tentu akan memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat Papua.
Kasus dugaan korupsi Lukas Enembe dan besarnya anggaran otsus Papua ini bisa saja dipahami dua hal yang berbeda. Namun sangat mungkin antara dua masalah ini memiliki hubungan erat atau saling berkelindan. Lebih-lebih, sekitar separuh dari dana otsus Rp1.092 triliun tersebut penggunaannya di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe (2013 hingga sekarang).
Pada kasus dugaan korupsi, KPK saatnya teguh. Ketika bukti-bukti awal korupsi telah di tangan, KPK tetap fokus dan tidak terlena dengan narasi perlawanan yang dibangun kubu Enembe. Apalagi tidak kali ini saja hakikatnya KPK membidik Enembe dengan bukti awal.
Di lapangan, triliunan uang yang dikirim ke Papua diduga kuat menguap. Indikasi ini dikuatkan dengan masih tingginya kemiskinan masyarakat setempat. Kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan yang tak berkesudahan inilah seolah menjadi kompor kecemburuan sosial di Papua hingga kini.
Kita tentu mengakui bahwa ada banyak perubahan seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, pasar, sekolah, rumah sakit, puskesmas, hingga bangunan layanan publik di Papua. Namun, jika triliunan anggaran pusat benar-benar bisa terserap dengan maksimal sesuai peruntukannya, tentu akan memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat Papua.
Kasus dugaan korupsi Lukas Enembe dan besarnya anggaran otsus Papua ini bisa saja dipahami dua hal yang berbeda. Namun sangat mungkin antara dua masalah ini memiliki hubungan erat atau saling berkelindan. Lebih-lebih, sekitar separuh dari dana otsus Rp1.092 triliun tersebut penggunaannya di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe (2013 hingga sekarang).
Pada kasus dugaan korupsi, KPK saatnya teguh. Ketika bukti-bukti awal korupsi telah di tangan, KPK tetap fokus dan tidak terlena dengan narasi perlawanan yang dibangun kubu Enembe. Apalagi tidak kali ini saja hakikatnya KPK membidik Enembe dengan bukti awal.
Lihat Juga :
