Industrialisasi Kunci Sukses Ekonomi Pancasila

Tentu saja hal ini berbeda dengan struktur ekonomi yang bergantung bukan pada rakyatnya, melainkan pada komoditas semata. Kecenderungan pemimpin untuk mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi cenderung besar. Karena seakan-akan, pemerintahan tidak butuh rakyatnya untuk berjalan. Sebagai contoh adalah Rusia hari ini. Negara tersebut secara perekonomian diuntungkan dengan ekspor energi seperti gas ke Uni Eropa, dan menggunakannya untuk menciptakan ketergantungan energi negara-negara lain, tanpa perlu peduli pada aspirasi warga negaranya (Korteweg, 2018).

Katalis Pertumbuhan
Indonesia sebenarnya telah lama mencoba untuk melakukan industrialisasi dengan strategi yang terus berubah dalam beberapa kurun waktu. Diawali dengan berorientasi pada substitusi impor hingga orientasi ekspor, kemudian berfokus pada industri alat berat dan sebagainya. Pada periode-periode tersebut, tidak semua elemen kebijakan industri sukses.

Perubahan dari kebijakan proteksi menjadi berorientasi pada ekspor pada 1980-an merupakan reaksi dari tidak efektifnya kebijakan sebelumnya yang berbasis oil boom. Kemudian, Indonesia mengalami krisis 1997 yang berakibat pada deindustrialisasi prematur. Ialah transisi ekonomi sebuah negara dari sektor manufaktur menuju sektor jasa, sebelum sektor manufaktur tersebut beroperasi secara maksimal, sehingga mengakibatkan ketimpangan meningkat, kapasitas inovasi berkurang, dan hilangnya pekerjaan (Rodrik, 2016).

Fenomena tersebut tampak dari stagnannya nilai tambah manufaktur paska krisis. Salah satu faktor utama dari tidak berkembangnya pertumbuhan manufaktur di masa lalu adalah, pertumbuhan yang ada cenderung mengandalkan pada menambahkan buruh dan modal saja untuk meningkatkan produksi, ketimbang berupaya untuk meningkatkan produktivitas secara luas (Naudé, 2013).

Di saat yang sama, tingkat kompetitif sektor manufaktur tidak didukung oleh pengembangan teknologi lebih lanjut dan berakhir pada pertumbuhan produktivitas yang rendah. Berbeda dengan negara-negara di Asia Timur.

Mendorong investasi di sektor ini merupakan sebuah keperluan. Akan tetapi upaya akuisisi teknologi perlu menjadi fokus utama, untuk meningkatkan tingkat kompetitif dan berdasarkan pada pengetahuan. Karena belajar dari pengalaman Indonesia sebelumnya, tanpa fokus ini maka pengembangan manufaktur tidak akan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, kita melihat ada dua fenomena manufaktur yang ada di Indonesia: tingginya protes buruh terkait dengan upah dan banyaknya iklan dari kepala daerah di daerah industri yang menawarkan rendahnya biaya buruh sebagai keunggulan berinvestasi di daerahnya. Kedua fenomena tersebut menggambarkan bahwa produktivitas manufaktur di Indonesia cenderung rendah.

Padahal dalam “menggaet’ investasi, terdapat pola unik salah satu sumber penanaman modal terbesar, yakni Jepang. Smith & Florida (1994) menemukan bahwa Industri otomotif Jepang cenderung memiliki preferensi berlokasi di tempat yang saling berdekatan dengan populasi yang besar namun berpendidikan, serta padat manufaktur.

Pola ini kemudian dilanjutkan Jepang ketika menanamkan modal di berbagai negara berkembang. Pada proyek di Meksiko, ditemukan umumnya mereka berlokasi di kotamadya yang memiliki upah relatif tinggi namun produktif.

Mengapa demikian? Karena Industri Jepang cenderung memilih kualitas pembangunan manusia lebih tinggi dan stabilitas angkatan kerja ketimbang upah yang lebih rendah (Guzman, 2015). Mewariskan Kesejahteraan Ideologi pembangunan bangsa tidak perlu dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi. Justru sebaliknya, keduanya dapat berjalan beriringan melalui upaya revitalisasi industri manufaktur.

Beberapa upaya dapat diperhatikan untuk meningkatkan kapasitas sektor manufaktur kita. Pertama, diperlukan paket kebijakan yang komprehensif hulu ke hilir. Yang juga mempertimbangkan siklus inovasi, yang dimulai dari riset, pengembangan awal teknologi, hingga produksi. Diperlukan insentif fiskal untuk R&D sebagai mekanisme de-risking (Mazzucato, 2011). Kemudian adanya bantuan pembiayaan untuk scale up bagi swasta yang ada di industri, termasuk untuk berkompetisi di pasar global.