Ketegangan antara Taiwan dan Daratan China Belum Mereda, Masalah Keluarga atau Masalah Dunia Internasional?

Minggu, 25 September 2022 - 20:09 WIB
loading...
Ketegangan antara Taiwan dan Daratan China Belum Mereda, Masalah Keluarga atau Masalah Dunia Internasional?
Wasekjen VI bidang Perindustrian dan Perdagangan DPP Partai Perindo, Harryanto Aryodiguno, Ph.D. FOTO/PARTAI PERINDO
A A A
Harryanto Aryodiguno, Ph.D
Dosen jurusan Hubungan Internasional President University, Jababeka-Cikarang,
Wasekjen VI bidang Perindustrian dan Perdagangan DPP Partai Perindo

KETERANGAN antara otoritas Taipei dan Beijing meningkat akhir-akhir ini karena akibat dari kunjungan ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan pada tanggal 2 Agustus 2022. Pelosi tidak menghiraukan peringatan China tentang dampak yang akan terjadi kalau petinggi AS itu menginjakkan kakinya ke Taiwan. Alhasil, selama dan sesudah kunjungan Pelosi ke Taiwan, militer Daratan China menyatakan kondisi selat Taiwan dalam siaga militer satu, yang artinya militer Daratan sudah siap mengambil tindakan yang perlu termasuk serangan militer apabila kunjungan tersebut membuat otoritas Taiwan merasa semakin mendapat dukungan dari negara luar untuk merdeka.

Banyak pihak, dalam hal ini termasuk akademisi maupun pejabat dari Indonesia dan negara lainnya yang menyatakan kekwatiran akan terjadinya perang antara Taiwan dan Daratan Tiongkok. Pemerhati Masalah China-Taiwan maupun pejabat dari berbagai negara meramalkan bahwa Taiwan akan menjadi "Ukraina yang kedua" apabila terjadinya pergolakan di selat Taiwan. Kekhawatiran ini bisa dimaklumi karena semenjak terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina, telah terjadi banyak masalah di dunia internasional yang menyebabkan penderitaan rakyat meningkat, seperti kurangnya pasokan batubara, makanan maupun gas alam lainnya di benua Eropa, dan lain-lain yang mengguncang kehidupan rakyat dan kestabilan ekonomi dan politik di berbagai Kawasan.

Akan tetapi, apabila para pemerhati hubungan Taiwan dan Daratan China memahami bahwa Taiwan dan Daratan bukanlah Rusia dan Ukraina, dan antara Daratan dan Taiwan sudah sering terjadi ketegangan jauh sebelum kunjungan dari Nancy Pelosi. Peperangan antar kedua otoritas China tidak akan terjadi apabila kita memahami sejarah dan permasalahan kedua pihak, bahkan tidak mungkin pula kalau ternyata suatu hari pemerintah Indonesia yang berdaulat bisa ikut serta menyelesaikan kekisruhan yang terjadi di selat Taiwan ini.

Kilas Balik Perpisahan Taiwan dan Daratan Tiongkok
Jepang menjajah Taiwan ketika Taiwan masih berada di bawah kekuasaan dinasti Qing pada tahun 1874. Tentu saja pendudukan Jepang terhadap Taiwan mendapat perlawanan yang sengit dari penduduk Taiwan. Berbeda dengan negara penjajah lainnya, kecerdikan Jepang adalah melakukan Japanisasi dengan pendidikan selain tentunya dengan kekuatan senjata. Proses pen-jepang-an di Taiwan berhasil dalam bidang pendidikan di Taiwan, dan berhasil membentuk pemikiran penduduk Taiwan bahwa mereka adalah bagian dari kekaisaran Jepang yang mempunyai tujuan mulia, yaitu memakmurkan Asia Timur.

Oleh karena itu, ketika Jepang kalah pada perang dunia ke-2, dan sesuai dengan "Deklarasi Kairo" bahwa Taiwan harus dikembalikan kepada China, dalam hal ini Republik China (pemerintahan nasionalis/KMT) menimbulkan gejolak di masyarakat Taiwan sendiri. Sebagian generasi tua yang masih merasa bahwa diri mereka atau identitas mereka sebagai warga negara dinasti Qing yang digantikan oleh Republik China tentu saja menyambut kembalinya Taiwan ke China dengan suka cita. Lantas, bagaimana dengan mereka yang telah ter-Japanisasi melalui pendidikan? Atau generasi muda saat itu.

Kedatangan pemerintah Republik China ke Taiwan melalui Gubernur jenderal Chen Yi telah menimbulkan rasa antipati dari generasi muda Taiwan saat itu, terutama pegawai negeri, polisi, tuan tanah, penguasa maupun mereka-mereka yang mendapat keuntungan selama masa pendudukan Jepang. Terlebih pemerintah pusat dari Nanjing mengutus Gubernur Jenderal yang notabene bukan putra asli Taiwan, tentu saja kesalahpahaman dan perlawanan dari penduduk Taiwan kepada otoritas yang diutus dari pemerintah pusat tak pernah putus. Itulah ketegangan pertama antara penduduk lokal Taiwan dengan pemerintah pusat di Nanjing yang saat itu masih dipegang oleh Republik China atau Chiang Kai Shek.

Republik China di bawah Chiang Kai Shek, pada awal-awal baru merdeka dari Jepang, juga tak putus-putusnya bertahan hidup menghadapi berbagai serangan dari oposisi yang tidak menyukai pemerintahan Republik China, terutama dari Partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Tze Tung dan kawan-kawan. Seperti negara-negara lainnya yang baru bebas dari penjajahan asing, memang tidak gampang untuk menstabilkan berbagai bidang kehidupan seperti kesejahteraan, ekonomi, keamanan maupun kemakmuran rakyat.

Komunis menggunakan kesempatan ini untuk menggulingkan pemerintahan yang sah pada saat itu. Perang saudara antara pemerintah pusat dalam hal ini tantara Chiang Kai Shek yang lebih dikenal dengan kubu Kuomintang atau KMT dengan gerilyawan komunis yang kemudian mengakibatkan kalahnya Chiang Kai Shek dan membuat pemerintah yang sah semakin terpukul mundur sampai wilayah Taiwan. Inilah ketegangan kedua kalinya antara pemerintah China (Kuomintang yang mengungsi ke Taiwan atau selanjutnya disebut Taiwan) dengan pemerintah baru di China yang menamakan dirinya Republik Rakyat China(RRC) yang berasaskan nilai-nilai komunis.

Pemerintah Komunis China yang ber-ibu kota di Beijing pada saat itu belum mendapat pengakuan dari dunia luar, meskipun secara de-facto saat itu komunis atau RRC telah berhasil menguasai hampir seluruh wilayah China. Dunia internasional tetap mengakui pemerintah Chiang Kai Shek atau Republik China yang ber-ibu kota di Taipei sebagai satu-satu nya negara yang mewakili China dan mendapat kursi di Dewan keamanan PBB.

Masalah Dua Pemerintahan China di PBB adalah Awal Munculnya Identitas Baru Taiwan
Di tengah perpecahan aliansi RRC dan Uni Soviet dan perang Vietnam, membuat Amerika Serikat mengambil kebijakan baru. Pemerintah Amerika Serikat yang awalnya mendukung sekutunya Chiang Kai Shek telah mengalihkan dukungan ke RRC pada tahun 1971 dengan mengirim Henry Kissinger secara rahasia ke Daratan China menemui Chou En Lai untuk bernegosiasi tentang kemungkinan terjadinya aliansi antara kapitalis Amerika dengan Komunis China. Aliansi ini telah membuat pemerintah Chiang Kai Shek tidak didukung lagi oleh negara-negara barat, yang kemudian membuat negara miskin seperti Albania berani mengusulkan bahwa pegantian perwakilan China dari Republik China kepada Republik Rakyat China harus segera dilaksanakan.

Resolusi 2758 dari sidang umum Majelis Umum PBB telah membuat Republik China terdepak dan terkucil dari dunia Internasional. Chiang Kai Shek menyadari, dari sudut pandang Diplomasi dan Foreign Policy, dirinya sudah tidak berharga lagi sebagai pemimpin, oleh karena itu, dari sisi Politik, dia harus memperkuat kedudukannya di Taiwan. Dengan menyerukan slogan anti komunis dan penyatuan kembali China Daratan menjadi obat kuat Chiang Kai Shek dan pendukungnya atau pemerintahan KMT di tengah-tengah masyarakat Taiwan yang memang saat itu telah terdoktrin oleh semangat anti komunis. Karena tidak mau sejarah kekalahannya di Daratan China terulang, Chiang Kai Shek memerintah di Taiwan dengan "tangan besi".

Sifat Chiang Kai Shek yang keras kepala dan tidak pernah percaya dengan bawahan maupun jajarannya telah menambah daftar deretan barisan yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Chiang Kai Shek. Terlebih dari generasi warisan sisa-sisa pegawai negeri, polisi maupun orang-orang berkuasa pada zaman Jepang seperti yang penulis utarakan tadi. Sifat, sikap dan tindakan dari Chiang Kai Shek telah menimbulkan bangkitnya identitas “orang Taiwan” atau penduduk "pribumi" dari kalangan yang tidak sepemikiran dengan Chiang Kai Shek, inilah yang dinamakan untuk kedua kalinya identitas pribumi Taiwan terbentuk.

Setelah meninggalnya Chiang Kai Shek dan naiknya Chiang Ching Kuo yang merupakan putra dari Chiang Kai Shek pada 1978, di wilayah kekuasaan de-facto Republik China (Pulau Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu) telah terjadi berbagai perubahan positif untuk Taiwan sekaligus untuk kelompok yang sekarang menamakan dirinya kelompok pro-kemerdekaan Taiwan. Chiang Ching Kuo menyadari bahwa Republik China harus memperkuat stabilitas negara dari berbagai sisi, seperti ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, selain slogan warisan Bapaknya, "menyatukan kembali Daratan Tiongkok" Chiang muda juga mulai menyadari keberadaan putra daerah Taiwan di partai Kuomintang/KMT sangat penting untuk memperkuat atau minimal mempertahankan keberadaan KMT di Taiwan. Karena generasi "pengungsi" dari Daratan China pada tahun 1949 akan semakin menua dan berakhir. Selain membangun perekonomian rakyat, Chiang mulai membuka dan mereformasi kehidupan berpolitik rakyat di Taiwan. Chiang memberikan kesempatan berdirinya partai di luar partai pemerintah/KMT.

Tanggal 28 September 1986, Partai Progresif Demokrasi atau Democratic Progressive Party (DPP) berdiri. Anggota DPP yang semuanya adalah generasi muda Taiwan bercampur generasi tua Taiwan yang masih mempunyai dendam politik dengan pemerintahan Chiang Kai Shek memproklamirkan diri sebagai partai yang akan membawa Taiwan sebagai negara demokrasi untuk rakyat Taiwan.

Awal berdirinya DPP sama sekali tidak ada tujuan untuk memisahkan diri dari Daratan China, akan tetapi lebih kepada oposisi terhadap pemerintahan Nasionalis atau Kuomintang/KMT. Mereka juga masih berpegang teguh dengan konsitusi negara Republik China yang menyatakan bahwa Taiwan adalah wilayah yang sama dengan Daratan China dan suatu hari pemerintah Republik China akan menyelematkan saudara-saudaranya di daratan China dengan membawa perubahan, seperti demokrasi dan perkembangan ekonomi yang merata di seluruh wilayah China.

Identitas "Taiwanese" atau sebagai rakyat Taiwan itu muncul ketika awal tahun 1990, di mana berbagai kegiatan diplomasi presiden saat itu Lee Teng Hui dijegal oleh Daratan Tiongkok yang perlahan-lahan mulai bangkit dari sisi ekonomi. Lee Teng Hui dijegal oleh kebijakan satu China. Mobilitas pemimpin China yang memerintah di Taiwan di jegal oleh otoritas China di Beijing. Setiap negara yang mengakui Taiwan dan menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan atau Republic China otomatis harus memutuskan hubungan dengan Republik Rakyat China, ini adalah penekanan politik dari otoritas Beijing.

Pengekangan kebebasan berpendapat dan beraktivitas penduduk Taiwan telah membuat penduduk Taiwan merasa tidak dipandang sebagai orang China lagi oleh pemerintah China yang berkuasa di Beijing. Oleh karena itulah penduduk Taiwan mulai menyerukan perlunya kemerdekaan Taiwan dari Beijing, perlunya penghilangan identitas China dan membangun identitas yang baru di Taiwan. Inilah perubahan ketiga dan permasalahan yang krusial di antara hubungan Tiongkok Daratan dengan Taiwan.

Satu China dan Dua Pemerintahan Masih Eksis
Realita gerakan pemisahan Taiwan dengan daratan China bisa dimengerti dan diterima secara umum. Karena sebenarnya pemerintah Republik Rakyat China sendiri yang telah secara tidak sadar ataupun sadar menyebabkan lahirnya gerakan kemerdekaan ini. Aktivitas luar negeri pemerintah ataupun otoritas Taiwan di luar Taiwan dibendung. Taiwan tidak diperkenankan menggunakan nama aslinya sebagai negara Republik China dan hanya ada satu China di dunia internasional. Negara yang mengakui Republik China berarti tidak mengakui Republik Rakyat China, ini juga telah memunculkan identitas sebagai rakyat Taiwan yang tertindas, bukan lagi sebagai penduduk propinsi yang tertindas oleh pusat.

Realita kedua yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa sampai saat ini Taiwan masih menggunakan nama resmi negaranya "Republik China", yang artinya mereka atau rakyat Taiwan sendiri belum sanggup dan masih berdebat dengan identitas mereka sendiri. Apakah mereka harus menghilangkan semua ke-China-annya? Dengan menghilangkan bahasa nasional, budaya, nama negara, dan konsitusi? Sampai detik ini, ketika penulis menulis artikel ini, Taiwan masih belum sanggup melakukan perubahan itu.
Jadi Penulis tetap menggunakan kata "otoritas Taiwan" dan "Daratan Tiongkok", untuk menunjukkan mereka masih satu tetapi masing-masing memiliki pemerintahan yang berbeda. Ini berbeda dengan kasus Hongkong, Xin Jiang maupun Ukraina dan Rusia. Taiwan sendiri harus berani meninggalkan semua identitas chineseness atau ke-Cina-annya dan secara resmi memproklamirkan dirinya bukan merupakan bagian dari China, seperti kata Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong yang megatakan kepada rakyatnya pada perayaan kemerdekaan Singapura di Istana negara tahun ini. Lee Hsian Loong mengatakan bahwa mandarin singapura berbeda dengan China, kita bukan China, tapi kita Singapura.

Apakah Taiwan berani menghilangkan konsitusi Republik China, identitas dari kartu tanda penduduk, paspor, maupun hal-hal yang berbau China? Kalau Taiwan sanggup melakukan itu, penulis merasa saat itu belum terlambat untuk dunia internasional termasuk Indonesia yang menganut politik luar negeri Bebas dan Aktif ini untuk membuat keputusan, mendukung berdirinya negara Taiwan yang lepas dari China atau mendukung kembalinya Taiwan ke "pangkuan" ibu pertiwi. Jadi permasalahan sebenarnya ada di Taiwan dan Daratan. Daratan China secara tidak langsung telah menciptakan identitas "orang Taiwan" yang terpisah dengan Daratan China, sedangkan Taiwan secara tidak langsung belum sanggup meninggalkan ke-Cina-annya.

Jadi tidak salah kalau Indonesia dan negara ASEAN lainnya mengatakan tidak campur dalam urusan negeri negara lain. Indonesia mendukung demokrasi, tetapi tidak mendukung separatisme. Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa tetapi tidak mendukung perpecahan bangsa-bangsa. Jadi, Otoritas Daratan China dan Taiwan/Republik China, pertimbangkanlah segera untuk menyelesaikan masalah keluarga anda dulu sebelum meminta bantuan dunia internasional maupun menekan dunia internasional untuk mengakui satu China seperti yang sering dilakukan oleh otoritas Beijing selama ini.
(abd)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1895 seconds (11.252#12.26)