Mahfud MD Beberkan Sumber Dana Otsus Papua Sebesar Rp1.000 Triliun
Sabtu, 24 September 2022 - 19:51 WIB
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada empat sumber dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan rincian dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua. Anggaran Otsus senilai Rp1.000 Triliun tersebut, diambil dari empat sumber dana.
Mahfud menjelaskan nominal fantastis dana Otsus Papua. Sejak 2001, dana otsus tersebut datang dari keempat sumber dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
"Kenapa 1.000 T lebih? Karena itu terdiri atas empat sumber dana: dana otsus, dana belanja Kementerian/Lembaga, dana transfer keuangan dana desa (TKDD), dan PAD (pendapatan asli daerah)," jelas Mahfud seperti ditulis dalam narasi unggahan di akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Sabtu (24/9/2022).
Baca juga: Mahfud MD Sebut Pejabat di Papua Foya-foya, Rakyatnya Tetap Miskin
Mahfud pun menegaskan, kasus korupsi yang diduga telah dilakukan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebagai bagian dari efek lambatnya pembangunan di Papua. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan penindakan terhadap Lukas Enembe adalah murni sebagai penegakan hukum. "Saya sampaikan sekali lagi bahwa korupsi yang diduga melibatkan Gubernur Lukas Enembe adalah murni penegakan hukum," tegas Mahfud.
Baca juga: Mahfud MD: Penetapan Tersangka Lukas Enembe Murni Kasus Hukum Bukan Politik
"Jadi total dana dari pemerintah pusat untuk Papua sejak tahun 2001 (saat otsus dimulai), sudah lebih dari 1.000 T yang karena sebagian dikorupsi sehingga tidak memberi efek signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan saudara-saudara kita orang Papua," lanjut Mahfud.
Sebelumnya diketahui, Mahfud membeberkan sejak pemerintahan Gubernur Papua Lukas Enembe sudah ada Rp500 triliun dana otsus yang digelontorkan pemerintah pusat untuk membangun Papua dan menyejahterakan rakyatnya. Namun sayang, dana sebesar itu tak menghasilkan apa pun dan membuat rakyat Papua masih berada di garis kemiskinan.
"Rakyatnya tetap miskin, pejabatnya foya-foya, dengan cara tadi, ada kick back, ada hanya kebenaran formalitas transaksi, karena sesudah mendapatkan PMP, KPK dulu pernah periksa disclaimer tidak bisa, baru diperbaiki hanya penyesuaian antara buku dan transaksi," terang Mahfud MD usai kuliah tamu di Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat, 23 September 2022.
Mahfud menjelaskan nominal fantastis dana Otsus Papua. Sejak 2001, dana otsus tersebut datang dari keempat sumber dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
"Kenapa 1.000 T lebih? Karena itu terdiri atas empat sumber dana: dana otsus, dana belanja Kementerian/Lembaga, dana transfer keuangan dana desa (TKDD), dan PAD (pendapatan asli daerah)," jelas Mahfud seperti ditulis dalam narasi unggahan di akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Sabtu (24/9/2022).
Baca juga: Mahfud MD Sebut Pejabat di Papua Foya-foya, Rakyatnya Tetap Miskin
Mahfud pun menegaskan, kasus korupsi yang diduga telah dilakukan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebagai bagian dari efek lambatnya pembangunan di Papua. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan penindakan terhadap Lukas Enembe adalah murni sebagai penegakan hukum. "Saya sampaikan sekali lagi bahwa korupsi yang diduga melibatkan Gubernur Lukas Enembe adalah murni penegakan hukum," tegas Mahfud.
Baca juga: Mahfud MD: Penetapan Tersangka Lukas Enembe Murni Kasus Hukum Bukan Politik
"Jadi total dana dari pemerintah pusat untuk Papua sejak tahun 2001 (saat otsus dimulai), sudah lebih dari 1.000 T yang karena sebagian dikorupsi sehingga tidak memberi efek signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan saudara-saudara kita orang Papua," lanjut Mahfud.
Sebelumnya diketahui, Mahfud membeberkan sejak pemerintahan Gubernur Papua Lukas Enembe sudah ada Rp500 triliun dana otsus yang digelontorkan pemerintah pusat untuk membangun Papua dan menyejahterakan rakyatnya. Namun sayang, dana sebesar itu tak menghasilkan apa pun dan membuat rakyat Papua masih berada di garis kemiskinan.
"Rakyatnya tetap miskin, pejabatnya foya-foya, dengan cara tadi, ada kick back, ada hanya kebenaran formalitas transaksi, karena sesudah mendapatkan PMP, KPK dulu pernah periksa disclaimer tidak bisa, baru diperbaiki hanya penyesuaian antara buku dan transaksi," terang Mahfud MD usai kuliah tamu di Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat, 23 September 2022.
(cip)
Lihat Juga :
