Mahfud MD Sebut Pejabat di Papua Foya-foya, Rakyatnya Tetap Miskin
Jum'at, 23 September 2022 - 17:42 WIB
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD prihatin dengan masih banyaknya kemiskinan di Papua kendati pemerintah telah menggelontorkan dana otonomi khusus (otsus). Foto: Avirista Midaada/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD prihatin dengan masih banyaknya kemiskinan di Papua kendati pemerintah telah menggelontorkan dana otonomi khusus (otsus). Besaran dana otsus itu, kata Mahfud, tak main-main bahkan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
"Pemerintah itu selama otsus itu jumlahnya Rp1.000,7 triliun, itu tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara menurunkan uang, rakyatnya tetap miskin. Rp1.000,7 triliun itu sejak tahun 2001 ada UU Otsus," kata Mahfud MD usai kuliah tamu di Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat (23/9/2022).
Bahkan menteri kelahiran Sampang ini membeberkan sejak pemerintahan Gubernur Papua Lukas Enembe sudah ada Rp500 triliun dana otsus yang digelontorkan pemerintah pusat untuk membangun Papua dan menyejahterakan rakyatnya. Namun sayang, dana sebesar itu tak menghasilkan apa pun dan membuat rakyat Papua masih berada di garis kemiskinan.
Baca juga: Mahfud MD: Penetapan Tersangka Lukas Enembe Murni Kasus Hukum Bukan Politik
"Pemerintah itu selama otsus itu jumlahnya Rp1.000,7 triliun, itu tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara menurunkan uang, rakyatnya tetap miskin. Rp1.000,7 triliun itu sejak tahun 2001 ada UU Otsus," kata Mahfud MD usai kuliah tamu di Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat (23/9/2022).
Bahkan menteri kelahiran Sampang ini membeberkan sejak pemerintahan Gubernur Papua Lukas Enembe sudah ada Rp500 triliun dana otsus yang digelontorkan pemerintah pusat untuk membangun Papua dan menyejahterakan rakyatnya. Namun sayang, dana sebesar itu tak menghasilkan apa pun dan membuat rakyat Papua masih berada di garis kemiskinan.
Baca juga: Mahfud MD: Penetapan Tersangka Lukas Enembe Murni Kasus Hukum Bukan Politik
Lihat Juga :
