Marak Peretasan Data, Anggaran Keamanan Siber BSSN 2023 Hanya Rp217 Miliar
loading...
Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah beberapa kali terkena serangan siber . Namun hal itu tidak membuat anggaran keamanan siber di Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN ) terpenuhi secara optimal. Bahkan hanya 14% anggaran BSSN yang terpenuhi dari total Rencana Strategis (Renstra) BSSN tahun 2024.
"Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pagu belanja K/L tahun 2023, total anggaran BSSN adalah sebesar Rp624.371.483.000, yang terpenuhi hanya 14% dari rencana kebutuhan anggaran BSSN tahun 2023 dalam Renstra sebesar Rp4.528.174.619.000," kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Hinsa merinci, anggaran BSSN tahun 2023 dialokasikan untuk dua program. Pertama, program dukungan manajemen dan sandi sebesar Rp470.146.873.000, meliputi kebutuhan belanja operasional yang terdiri dari belanja operasional 1.374 pegawai Rp248.800.596.000 dan belanja operasional perkantoran sebesar Rp111.836.179.000.
"Belanja nonoperasional sebesar Rp46.510.098.000 untuk pelaksanaan tugas dan fungsi rutin dalam mendukung manajemen organisasi," katanya.
Kedua, program keamanan dan ketahanan siber dan sandi dialokasikan sebesar Rp217.224.000.000, meliputi kebutuhan belanja barang Rp12,2 miliar yang dibagi ke dalam lima pos anggaran. Masing-masing pengembangan SDM di bidang keamanan siber kementerian/lembaga (K/L) dan daerah sebesar Rp2,2 miliar dengan target output 225 orang untuk para pengelola keamanan siber dan sandi, serta pengelola computer security insiden respons team. Peningkatan kompetensi SDM pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) K/L dan daerah sebesar Rp1 miliar dengan output SDM yang tersertifikasi.
Lalu anggaran kerja sama regional dan bilateral bidang keamanan siber sebesar Rp1,5 miliar dengan target output 2 kesepakatan. Selanjutnya, anggaran pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah pusat yang teregistrasi sebesar Rp4,8 miliar. Terakhir, pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah daerah yang teregistrasi dengan anggaran sebesar Rp2,5 miliar. Target outputnya 3 pemerintah provinsi yaitu Maluku Utara, Kalimantan Barat dan Sulawesi serta 20 pemerintah kabupaten/kota.
Baca juga: Soal Kebocoran Data, Fadli Zon: Kominfo dan BSSN Harus Introspeksi Diri
BSSN akan melaksanakan kegiatan prioritas di 2023 dengan anggaran sebesar Rp204.928.225.000. Konsentrasi anggarannya untuk perumusan di bidang keamanan regulasi dan sandi sebesar Rp12,5 milar; penyelenggaraan operasi keamanan siber dan sandi sebesar Rp128,5 miliar; peningkatan kapasitas stakeholder di bidang keamanan siber dan sandi yang meliputi pemerintahan dan sektor infrastruktur informasi vital sebesar Rp17,6 miliar; pengembangan SDM di bidang keamanan siner sebesar Rp46 miliar.
"Ini termasuk kaitannya dengan Politeknik Siber dan Sandi," kata Hinsa.
"Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pagu belanja K/L tahun 2023, total anggaran BSSN adalah sebesar Rp624.371.483.000, yang terpenuhi hanya 14% dari rencana kebutuhan anggaran BSSN tahun 2023 dalam Renstra sebesar Rp4.528.174.619.000," kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Hinsa merinci, anggaran BSSN tahun 2023 dialokasikan untuk dua program. Pertama, program dukungan manajemen dan sandi sebesar Rp470.146.873.000, meliputi kebutuhan belanja operasional yang terdiri dari belanja operasional 1.374 pegawai Rp248.800.596.000 dan belanja operasional perkantoran sebesar Rp111.836.179.000.
"Belanja nonoperasional sebesar Rp46.510.098.000 untuk pelaksanaan tugas dan fungsi rutin dalam mendukung manajemen organisasi," katanya.
Kedua, program keamanan dan ketahanan siber dan sandi dialokasikan sebesar Rp217.224.000.000, meliputi kebutuhan belanja barang Rp12,2 miliar yang dibagi ke dalam lima pos anggaran. Masing-masing pengembangan SDM di bidang keamanan siber kementerian/lembaga (K/L) dan daerah sebesar Rp2,2 miliar dengan target output 225 orang untuk para pengelola keamanan siber dan sandi, serta pengelola computer security insiden respons team. Peningkatan kompetensi SDM pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) K/L dan daerah sebesar Rp1 miliar dengan output SDM yang tersertifikasi.
Lalu anggaran kerja sama regional dan bilateral bidang keamanan siber sebesar Rp1,5 miliar dengan target output 2 kesepakatan. Selanjutnya, anggaran pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah pusat yang teregistrasi sebesar Rp4,8 miliar. Terakhir, pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah daerah yang teregistrasi dengan anggaran sebesar Rp2,5 miliar. Target outputnya 3 pemerintah provinsi yaitu Maluku Utara, Kalimantan Barat dan Sulawesi serta 20 pemerintah kabupaten/kota.
Baca juga: Soal Kebocoran Data, Fadli Zon: Kominfo dan BSSN Harus Introspeksi Diri
BSSN akan melaksanakan kegiatan prioritas di 2023 dengan anggaran sebesar Rp204.928.225.000. Konsentrasi anggarannya untuk perumusan di bidang keamanan regulasi dan sandi sebesar Rp12,5 milar; penyelenggaraan operasi keamanan siber dan sandi sebesar Rp128,5 miliar; peningkatan kapasitas stakeholder di bidang keamanan siber dan sandi yang meliputi pemerintahan dan sektor infrastruktur informasi vital sebesar Rp17,6 miliar; pengembangan SDM di bidang keamanan siner sebesar Rp46 miliar.
"Ini termasuk kaitannya dengan Politeknik Siber dan Sandi," kata Hinsa.
(abd)
Explore More