Lanjutkan Arahan Jokowi, Moeldoko Gencarkan Reforma Agraria Sejumlah Daerah
loading...
KSP Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko memimpin penyerahan program pemberdayaan untuk reforma agraria simbolis di Balai Kota Batu, Rabu (21/9/22). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldok o melanjutkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reforma agraria . Karenanya itu, Moeldoko kemudian menggenjot reforma agraria ini di sejumlah daerah.
Moeldoko memimpin penyerahan program pemberdayaan untuk reforma agraria kepada warga penerima manfaat redistribusi tanah objek reforma agraria, di 3 desa di 3 kabupaten/kota di Jawa Timur. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Balai Kota Batu, Rabu (21/9/2022).
Panglima TNI 2013-2015 ini menegaskan, Presiden Jokowi telah mengamanatkan agar program redistribusi tanah tidak berhenti pada penyerahan sertifikat saja, melainkan juga dilanjutkan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat.
Moeldoko mengatakan, program pemberdayaan tersebut, hasil integrasi lintas kementerian. Yakni, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Proses integrasi terjadi, berkat pengawalan intensif bersama antara Kantor Staf Presiden, Kementerian Bappenas, dan Kemenko Perekonomian," kata Moeldoko.
Ia menyebut ada 34 program pemberdayaan yang diserahkan kepada 692 kepala keluarga penerima manfaat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.
Mereka, para petani, nelayan, dan pelaku UMKM dari Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang, Desa Kadungrejo, Kabupaten Nganjuk, dan Desa Tulungrejo, Kota Batu.
Moeldoko mengungkapkan, bahwa pelaksanaan Reforma Agraria pada tiga desa tersebut, bukan hal yang mudah dan membutuhkan perjuangan selama puluhan tahun oleh berbagai pihak. Terlebih, dua diantaranya merupakan hasil pelepasan kawasan hutan.
"Setelah perjalanan panjang pada masing-masing lokasi, saya sangat senang dan bersyukur bahwa hari ini kita bisa melaksanakan tahapan terakhir dalam reforma agraria melalui penyerahan program pemberdayaan kepada bapak-Ibu semua," tutupnya.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
Moeldoko memimpin penyerahan program pemberdayaan untuk reforma agraria kepada warga penerima manfaat redistribusi tanah objek reforma agraria, di 3 desa di 3 kabupaten/kota di Jawa Timur. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Balai Kota Batu, Rabu (21/9/2022).
Panglima TNI 2013-2015 ini menegaskan, Presiden Jokowi telah mengamanatkan agar program redistribusi tanah tidak berhenti pada penyerahan sertifikat saja, melainkan juga dilanjutkan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat.
Baca Juga
Moeldoko mengatakan, program pemberdayaan tersebut, hasil integrasi lintas kementerian. Yakni, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Proses integrasi terjadi, berkat pengawalan intensif bersama antara Kantor Staf Presiden, Kementerian Bappenas, dan Kemenko Perekonomian," kata Moeldoko.
Ia menyebut ada 34 program pemberdayaan yang diserahkan kepada 692 kepala keluarga penerima manfaat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.
Mereka, para petani, nelayan, dan pelaku UMKM dari Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang, Desa Kadungrejo, Kabupaten Nganjuk, dan Desa Tulungrejo, Kota Batu.
Moeldoko mengungkapkan, bahwa pelaksanaan Reforma Agraria pada tiga desa tersebut, bukan hal yang mudah dan membutuhkan perjuangan selama puluhan tahun oleh berbagai pihak. Terlebih, dua diantaranya merupakan hasil pelepasan kawasan hutan.
"Setelah perjalanan panjang pada masing-masing lokasi, saya sangat senang dan bersyukur bahwa hari ini kita bisa melaksanakan tahapan terakhir dalam reforma agraria melalui penyerahan program pemberdayaan kepada bapak-Ibu semua," tutupnya.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
(maf)
Explore More