BLT BBM Disunat, Mensos Risma Minta Masyarakat Lakukan Hal Ini

JAKARTA - Bantuan langsung tunai (BLT) imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) disunat. Ini ditemukan di salah satu desa di Blora, Jawa Tengah.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan Kemensos melalui PT Pos Indonesia telah menyerahkan langsung ke masyarakat penerima. Jadi menurutnya, jika terjadi pemotongan itu setelah uang diterima masyarakat, karena kalau dari PT Pos pasti akan langsung dipecat.

"Jadi yang jelas kalo dari kami karena udah kita serahkan ke orangnya langsung dari PT Pos ke orangnya. Jadi itu pasti pemotongan setelah orangnya itu. Nah, masalahnya siapa yang motong? Kalo dari PT Pos silahkan buktikan. Kalo memang itu betul PT Poa saya yakin direktur PT Pos pasti akan mecat orang itu," kata Risma kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).



Bahkan, Risna menegaskan bahwa penyalurannya sudah dilakukan secara transparan. Bahkan Kemensos pun punya foto saat penerima menerima uang BLT, disertai dengan KTP yang bersangkutan. Jadi, ia sangat yakin bahwa pemotongan terjadi setelah dari PT Pos.

"Saya yakin itu (pemotongan) diluar itu setelah yang bersangkutan terima, kemudian ada siapa yang memotong itu. Tapi kalau kalau ini clear yang BLT BBM ini langsung ke orangnya karena kita lewat PT Pos," tegasnya.

Adapun kasua pemotongan yang dilakukan aparat desa, menurut politikus PDIP ini, hal tersebut susah masuk ranah aparat hukum, jadi ia mempersilakan kepada masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian. Bahkan, setial beberapa hari sekali Kemensos diminta Polda-Polda melakukan konferensi pers.

"Silakan dilaporkan dan APH (aparat penegak hukum) sudah bergerak. Kami setiap beberapa hari sekali polda-polda itu minta kami bisa konferensi menjelaskan itu," imbaunya.



Risma memastikan bahwa aparat penegak hukum paati bergerak setelah menerima laporan atau indikasi itu, karena pihaknya sudah banyak menangkap oknum-oknum seperti itu dan Kemensos susah banyak dipanggil sebagai saksi pemotongan-pemotongan.

"Aparat penegak hukum pasti akan bergerak kalau memang itu. Dan kita sudah banyak menangkap mereka. Ini bahkan kami jadi saksi di beberapa tempat karena kasus pemotongan-pemotongan seperti itu," ungkap Risma.

Risma juga menemukan modus pemotongan BLT melalui parintah untuk membelanjakan uangnya di tempat tertentu, dan ia mendengar langsung laporan itu.

"Itu ada yang disuruh beli kemana, saya mendengar itu. Ada yang disuruh beli kemana nah itu enggak boleh diserahkan," terangnya.

Bahkan, kata Risma, BLT itu bisa diantarkan langsung ke rumah atau tempat orang yang bersangkutan jika sakit, lansia, juga ODGJ (orang dengan gangguan jiwa). Juga anak-anak yang orangtunya pekerja migran Indonesia (PMI), harus jelas bukti penerimaan yang wajib disertai foto. Dan PT Pos juga akan menyewa pesawat dan helikopter dalam rangka penyaluran BLT BBM ke daerah pegunungan.



"Sekarang PT Pos turun ke sana. Ini bahkan kita akan sewa pesawat, helikopter ke daerah yang gunung-gunung," ungkapnya.

"Ndak, ndak harus (antre). Kalau dia minta diantar PT Pos akan antar, tapi kadang masyarakat pengen cepet nerima," imbuh Risma.

Terkait tindak lanjut pemotongan BLT, Risma justru meminta datanya agar bisa segera ia tindaklanjuti. Dan Kemensos juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum soal itu.

"Kasih datanya (data pemotongan) ke saya atau kemanalah, nanti kita cari. Kalau media punya, udah di media aja. Aku kan lakukan media scanning, di media udah 4, dan udah ditindaklanjuti oleh APH," tandasnya.