Senjata Pamungkas Untuk Menangkap Djoko Tjandra: SEMA No 1/2012
Jum'at, 03 Juli 2020 - 07:00 WIB
loading...
A
A
A
Di tingkat kasasi, MA mengabulkan permohonan Jaksa. Majelis Kasasi yang diketuai Bagir Manan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 50 juta kepada Sudjiono. Tak hanya itu, Majelis Kasasi juga meminta Sudjiono membayar uang pengganti sebanyak Rp369 miliar.
Namun, dari persembunyiannnya, Sudjiono diam-diam mengajukan PK pada 2012. Majelis PK yang diketuai Suhadi dengan anggota Sophian Martabaya dan Andi Samsan Nganro serta dua hakim ad hoc Tipikor Sri Murwahyuni dan Abdul Latif, mengabulkan PK Sudjiono. Perkara diketok pada 31 Juli 2013.
PK memang menjadi senjata pamungkas bagi koruptor. MA selaku benteng peradilan terakhir nyatanya juga belum bisa diandalkan dalam memberi efek jera buat koruptor. Ini tampak dari putusan Peninjauan Kembali sepanjang tahun lalu, MA mengkorting hukuman 6 terpidana kasus korupsi. Mulai dari pengurangan hukuman penjara, atau pun penghapusan uang pengganti.
Mereka yang mendapat diskon dari MA adalah bekas Ketua DPD Irman Gusman (hukuman 4 tahun 6 bulan didiskon jadi 3 tahun), adik mantan Menpora, Choel Mallarangeng (3 tahun 6 bulan jadi 3 tahun), bekas Direktur Pengolahan PT Pertamina Suroso Atmomartoyo (hukuman 7 tahun plus uang pengganti Rp 2,6 miliar jadi 7 tahun saja), mantan Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan Tarmizi (4 tahun dan uang pengganti Rp 425.000.000 jadi 3 tahun), mantan Hakim MK Patrialis Akbar 8 tahun plus Rp425 juta jadi 3 tahun), bekas anggota DPRD DKI M. Sanusi (10 tahun plus Rp 10 miliar jadi 7 tahun).
Terlepas dari itu, sungguh menarik untuk ditunggu apakah Djoko Tjandra berani hadir di PN Jakarta Selatan tanggal 6 Juli nanti? Kalau berani, semestinya Kejaksaan Agung tidak sulit untuk mencokok sang buronan yang sudah kabur selama 11 tahun itu.
Apalagi Menkopolhukam Mahfud MD agaknya sudah tidak bisa menyembunyikan kejengkelannya atas buruknya kinerja aparat negara di bidang hukum. “Saya tadi sudah bicara dengan Jaksa Agung supaya segera menangkap buronan Joko Tjandra. Ini adalah buronan yang masuk dalam DPO (daftar pencarian orang) oleh sebab itu Kejaksaan Agung maupun Kepolisian harus segera menangkapnya. Tidak ada alasan bagi orang yang DPO meskipun dia mau minta PK lalu dibiarkan berkeliaran,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterimaSINDOnews.
Seruan Mahfud mendapat dukungan dari Ketua Dewan Pimpinan Nasional Peradi (Persatyan Advokat Indonesia) Luhut Pangaribuan. “Karena SEMA menyatakan kehairan terpidana sebagai sebuah keharusan, MA jangan menjilat air ludahnya sendiri,” sahutnya kepada SINDOnews. “ Permohonan itu harus dinyatakan N.O. (niet onvanklijk verklaard), tidak dapat diterima.”
Namun, dari persembunyiannnya, Sudjiono diam-diam mengajukan PK pada 2012. Majelis PK yang diketuai Suhadi dengan anggota Sophian Martabaya dan Andi Samsan Nganro serta dua hakim ad hoc Tipikor Sri Murwahyuni dan Abdul Latif, mengabulkan PK Sudjiono. Perkara diketok pada 31 Juli 2013.
PK memang menjadi senjata pamungkas bagi koruptor. MA selaku benteng peradilan terakhir nyatanya juga belum bisa diandalkan dalam memberi efek jera buat koruptor. Ini tampak dari putusan Peninjauan Kembali sepanjang tahun lalu, MA mengkorting hukuman 6 terpidana kasus korupsi. Mulai dari pengurangan hukuman penjara, atau pun penghapusan uang pengganti.
Mereka yang mendapat diskon dari MA adalah bekas Ketua DPD Irman Gusman (hukuman 4 tahun 6 bulan didiskon jadi 3 tahun), adik mantan Menpora, Choel Mallarangeng (3 tahun 6 bulan jadi 3 tahun), bekas Direktur Pengolahan PT Pertamina Suroso Atmomartoyo (hukuman 7 tahun plus uang pengganti Rp 2,6 miliar jadi 7 tahun saja), mantan Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan Tarmizi (4 tahun dan uang pengganti Rp 425.000.000 jadi 3 tahun), mantan Hakim MK Patrialis Akbar 8 tahun plus Rp425 juta jadi 3 tahun), bekas anggota DPRD DKI M. Sanusi (10 tahun plus Rp 10 miliar jadi 7 tahun).
Terlepas dari itu, sungguh menarik untuk ditunggu apakah Djoko Tjandra berani hadir di PN Jakarta Selatan tanggal 6 Juli nanti? Kalau berani, semestinya Kejaksaan Agung tidak sulit untuk mencokok sang buronan yang sudah kabur selama 11 tahun itu.
Apalagi Menkopolhukam Mahfud MD agaknya sudah tidak bisa menyembunyikan kejengkelannya atas buruknya kinerja aparat negara di bidang hukum. “Saya tadi sudah bicara dengan Jaksa Agung supaya segera menangkap buronan Joko Tjandra. Ini adalah buronan yang masuk dalam DPO (daftar pencarian orang) oleh sebab itu Kejaksaan Agung maupun Kepolisian harus segera menangkapnya. Tidak ada alasan bagi orang yang DPO meskipun dia mau minta PK lalu dibiarkan berkeliaran,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterimaSINDOnews.
Seruan Mahfud mendapat dukungan dari Ketua Dewan Pimpinan Nasional Peradi (Persatyan Advokat Indonesia) Luhut Pangaribuan. “Karena SEMA menyatakan kehairan terpidana sebagai sebuah keharusan, MA jangan menjilat air ludahnya sendiri,” sahutnya kepada SINDOnews. “ Permohonan itu harus dinyatakan N.O. (niet onvanklijk verklaard), tidak dapat diterima.”
(rza)
Lihat Juga :
