Lawan Covid-19, Ratusan Pemda Anggarkan Rp55 Triliun
Selasa, 14 April 2020 - 06:46 WIB
loading...
Sebanyak 508 pemerintah daerah telah merealokasi anggaran Rp55 triliun untuk mengantisipasi dampak penyebaran wabah Covid-19. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 508 pemerintah daerah telah merealokasi anggaran untuk mengantisipasi dampak penyebaran wabah Covid-19. Dari realokasi tersebut, anggaran Rp55 triliun akan digunakan untuk mengantisipasi dampak di sektor kesehatan, sektor ekonomi, dan jaring pengaman social (social safety net).
Pada umumnya, realokasi APBD tersebut mengubah postur pengeluaran di tiga pos yakni anggaran kegiatan (perjalanan dinas, rapat, dan seminar), hibah/bansos, dan belanja tidak terduga (BTT). “Total sudah sekitar Rp55 triliun yang dianggarkan oleh provinsi, kabupaten/kota. Ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memberikan bantuan bagi masyarakat yang secara ekonomi terdampak akibat kebijakan physical distancing ini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto kemarin.
Dia mengatakan bahwa jumlah tersebut berdasarkan data yang masuk pada 12 April lalu. Jumlah ini akan terus bertambah karena belum semua daerah menyetorkan laporan terkait postur anggaran pascarealokasi. Tercatat ada 34 daerah yang belum melaporkan realokasi.
“Sebanyak 508 daerah telah mengalokasikan refocusing untuk penanganan kesehatan yang diambil dari kegiatan, hibah/bansos, dan belanja tidak terduga (BTT). Ada yang hanya lewat kegiatan atau bansos saja, atau BTT saja, ada juga yang lewat ketiganya. Sementara 34 daerah lainnya belum melaporkan. Tapi prinsipnya, semua provinsi sudah menganggarkan untuk penanganan kesehatan,” ujarnya.
Ardian mengatakan bahwa realokasi ini diarahkan untuk tiga hal, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Alokasi anggaran untuk kesehatan tercatat Rp23,5 triliun. Provinsi Jawa Barat menjadi daerah yang mengalokasikan dana kesehatan paling besar yakni sebesar Rp2,88 triliun.
“Sedangkan Kabupaten Padang Pariaman merupakan pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran penanganan kesehatan paling rendah se-Indonesia dengan alokasi anggaran Rp806.850.000,00,” tuturnya.
Sementara itu, Pemprov Sulsel memastikan program strategis tetap berjalan di tengah proses rasionalisasi anggaran. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Baplelitbangda) Sulsel Yusran Yusuf mengemukakan, beberapa proyek saat ini sebagian besar sudah memasuki tahap lelang. Beberapa di antaranya sudah tayang di sistem layanan pengadaan sistem elektronik (LSPE).
"Mengenai proyek apa yang tidak jalan sampai hari ini, hampir semua dalam proses pelelangan, ada yang sementara tayang (di LPSE) dan seterusnya. Jadi secara umum belum ada proyek besar atau program prioritas yang terhambat dari Covid-19," ujarnya.
Program strategis yang tetap berjalan, lanjut dia, adalah pembangunan yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya proyek infrastruktur yang menunjang aksesibilitas warga di Sulsel. "Beberapa program prioritas mengenai aksesibilitas infrastruktur, seperti rumah sakit, rest area dan seterusnya masih berjalan," paparnya. (Dita Angga/Syachrul Arsyad)
Pada umumnya, realokasi APBD tersebut mengubah postur pengeluaran di tiga pos yakni anggaran kegiatan (perjalanan dinas, rapat, dan seminar), hibah/bansos, dan belanja tidak terduga (BTT). “Total sudah sekitar Rp55 triliun yang dianggarkan oleh provinsi, kabupaten/kota. Ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memberikan bantuan bagi masyarakat yang secara ekonomi terdampak akibat kebijakan physical distancing ini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto kemarin.
Dia mengatakan bahwa jumlah tersebut berdasarkan data yang masuk pada 12 April lalu. Jumlah ini akan terus bertambah karena belum semua daerah menyetorkan laporan terkait postur anggaran pascarealokasi. Tercatat ada 34 daerah yang belum melaporkan realokasi.
“Sebanyak 508 daerah telah mengalokasikan refocusing untuk penanganan kesehatan yang diambil dari kegiatan, hibah/bansos, dan belanja tidak terduga (BTT). Ada yang hanya lewat kegiatan atau bansos saja, atau BTT saja, ada juga yang lewat ketiganya. Sementara 34 daerah lainnya belum melaporkan. Tapi prinsipnya, semua provinsi sudah menganggarkan untuk penanganan kesehatan,” ujarnya.
Ardian mengatakan bahwa realokasi ini diarahkan untuk tiga hal, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Alokasi anggaran untuk kesehatan tercatat Rp23,5 triliun. Provinsi Jawa Barat menjadi daerah yang mengalokasikan dana kesehatan paling besar yakni sebesar Rp2,88 triliun.
“Sedangkan Kabupaten Padang Pariaman merupakan pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran penanganan kesehatan paling rendah se-Indonesia dengan alokasi anggaran Rp806.850.000,00,” tuturnya.
Sementara itu, Pemprov Sulsel memastikan program strategis tetap berjalan di tengah proses rasionalisasi anggaran. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Baplelitbangda) Sulsel Yusran Yusuf mengemukakan, beberapa proyek saat ini sebagian besar sudah memasuki tahap lelang. Beberapa di antaranya sudah tayang di sistem layanan pengadaan sistem elektronik (LSPE).
"Mengenai proyek apa yang tidak jalan sampai hari ini, hampir semua dalam proses pelelangan, ada yang sementara tayang (di LPSE) dan seterusnya. Jadi secara umum belum ada proyek besar atau program prioritas yang terhambat dari Covid-19," ujarnya.
Program strategis yang tetap berjalan, lanjut dia, adalah pembangunan yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya proyek infrastruktur yang menunjang aksesibilitas warga di Sulsel. "Beberapa program prioritas mengenai aksesibilitas infrastruktur, seperti rumah sakit, rest area dan seterusnya masih berjalan," paparnya. (Dita Angga/Syachrul Arsyad)
(yuds)
Lihat Juga :
