Pandemi Covid-19 Dimanfaatkan Banyak Oknum karena Anggaran Melimpah
loading...
Foto/ilustrasi.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 banyak dimanfaatkan pihak dan orang tertentu alias oknum. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk penanggulangan Covid-19 melimpah.
"Banyak laporan yang menunjukkan adanya kejanggalan di dalamnya. Misalnya angka kasus covid positif yang dicatat oleh dinas kesehatan dengan akumulasi pasien dirawat karena covid tidak sama," ujarnya kepada SINDOnews, Kamis (24/9/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, jumlah orang yang dinyatakan positif Covid-19 oleh rumah sakit jauh lebih besar. Dia mengatakan, di beberapa daerah jumlah pemakaman dengan protokol Covid-19 lebih besar dari jumlah kematian yang terlaporkan.
(Baca: Percepat Serapan Anggaran Covid-19)
"Dengan adanya anggaran besar untuk penanganan kasus covid baik biaya perawatan maupun pemakaman mengakibatkan kemungkinan data covid positif makin tidak terkendali. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan beberapa kebijakan pemerintah terkait hal ini," kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat II ini.
Dia melanjutkan, pemerintah harus melibatkan para ahli dari beragam disiplin ilmu kesehatan maupun ilmu ilmu lainnya dalam melakukan peninjauan itu.
Pemerintah Perlu Ubah Definisi Kematian Covid-19
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo tidak mempersoalkan rencana pemerintah mengubah definisi angka kematian akibat Covid-19 menjadi hanya akibat virus corona dan mencoret akibat penyakit penyerta. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini justru menilai pemerintah perlu mengubah definisi kematian akibat Covid-19 itu.
"Menurut saya enggak soal ya, itu sebagai salah satu diskusi bahwa definisi kematian covid itu juga harus jelas. Meskipun dari WHO menyampaikan bahwa definisi Covid-19 itu diperluas termasuk suspect pun juga bisa dikategorikan kematian dari sisi karena covid," ujar Rahmad Handoyo kepada SINDOnews, Selasa (22/9/2020).
(Baca: Kasus Harian Kematian COVID-19 Pecahkan Rekor, Ini Penjelasan Epidemiolog)
Dia mengatakan, banyak kasus kematian pada pasien positif Covid-19 di Indonesia terjadi pada orang yang mempunyai penyakit bawaan atau komorbid. "Apakah jantung atau darah tinggi atau yang lain ketika meninggal itu sudah dicatat sebagai penyakit covid karena dibawa oleh virus Covid-19," kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah V ini.
Maka itu, dia menilai tidak menjadi masalah jika definisi kematian corona itu diubah pemerintah. "Karena kalau ternyata faktanya itu yang meninggal karena ansih Covid-19 itu tidak sebesar apa yang disampaikan atau berbeda jauh dengan yang ada berbeda dengan di suspect, ya itu juga akan mempengaruhi psikologis massa, memang kita harus dorong agar yang gugur-gugur itu perlu dipastikan siapa yang benar-benar itu sudah covid," kata dia.
"Banyak laporan yang menunjukkan adanya kejanggalan di dalamnya. Misalnya angka kasus covid positif yang dicatat oleh dinas kesehatan dengan akumulasi pasien dirawat karena covid tidak sama," ujarnya kepada SINDOnews, Kamis (24/9/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, jumlah orang yang dinyatakan positif Covid-19 oleh rumah sakit jauh lebih besar. Dia mengatakan, di beberapa daerah jumlah pemakaman dengan protokol Covid-19 lebih besar dari jumlah kematian yang terlaporkan.
(Baca: Percepat Serapan Anggaran Covid-19)
"Dengan adanya anggaran besar untuk penanganan kasus covid baik biaya perawatan maupun pemakaman mengakibatkan kemungkinan data covid positif makin tidak terkendali. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan beberapa kebijakan pemerintah terkait hal ini," kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat II ini.
Dia melanjutkan, pemerintah harus melibatkan para ahli dari beragam disiplin ilmu kesehatan maupun ilmu ilmu lainnya dalam melakukan peninjauan itu.
Pemerintah Perlu Ubah Definisi Kematian Covid-19
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo tidak mempersoalkan rencana pemerintah mengubah definisi angka kematian akibat Covid-19 menjadi hanya akibat virus corona dan mencoret akibat penyakit penyerta. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini justru menilai pemerintah perlu mengubah definisi kematian akibat Covid-19 itu.
"Menurut saya enggak soal ya, itu sebagai salah satu diskusi bahwa definisi kematian covid itu juga harus jelas. Meskipun dari WHO menyampaikan bahwa definisi Covid-19 itu diperluas termasuk suspect pun juga bisa dikategorikan kematian dari sisi karena covid," ujar Rahmad Handoyo kepada SINDOnews, Selasa (22/9/2020).
(Baca: Kasus Harian Kematian COVID-19 Pecahkan Rekor, Ini Penjelasan Epidemiolog)
Dia mengatakan, banyak kasus kematian pada pasien positif Covid-19 di Indonesia terjadi pada orang yang mempunyai penyakit bawaan atau komorbid. "Apakah jantung atau darah tinggi atau yang lain ketika meninggal itu sudah dicatat sebagai penyakit covid karena dibawa oleh virus Covid-19," kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah V ini.
Maka itu, dia menilai tidak menjadi masalah jika definisi kematian corona itu diubah pemerintah. "Karena kalau ternyata faktanya itu yang meninggal karena ansih Covid-19 itu tidak sebesar apa yang disampaikan atau berbeda jauh dengan yang ada berbeda dengan di suspect, ya itu juga akan mempengaruhi psikologis massa, memang kita harus dorong agar yang gugur-gugur itu perlu dipastikan siapa yang benar-benar itu sudah covid," kata dia.
(muh)
Lihat Juga :
