SBY Ungkap Tanda-tanda Pemilu 2024 Tak Jurdil, PDIP Beri Respons Begini
loading...
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan, akan terjadi kecurangan di Pemilu 2024, direspons oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan, akan terjadi kecurangan di Pemilu 2024, direspons PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai, pandangan SBY tersebut kekhawatiran yang berlebihan tanpa fakta.
SBY menilai akan ada pengaturan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.
"Dengan menuduh tanpa fakta sepertinya pasangan diatur-atur dan kemudian dari Demokrat sebagai oposisi juga dibuat skenario agar tidak bisa mencalonkan, itu menunjukkan suatu kekhawatiran yang berlebihan tanpa fakta," kata Hasto dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/9/2022).
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat sekaligus putra sulung SBY Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didorong untuk mencalonkan diri di Pilpres 2024.
"Kita bisa memahami bagaimana seorang ayah untuk mendorong anak yang misalnya," ujarnya.
Tetapi Hasto melanjutkan, dengan melihat mekanisme konstitusional yang ada bahwa ketentuan presidential threshold 20% kursi DPR RI, merupakan ketentuan yang sah secara dan konstitusional, dan tidak boleh diganggu gugat.
"Karena sudah berulang kali dilakukan judicial review dan kemudian MK menetapkan betapa pentingnya presidential threshold. Agar pemerintahan berjalan dengan efektif memiliki basis yang kuat dan juga stabilitas politik pemerintahan itu," tegasnya.
Hasto menyesalkan, bahwa forum resmi partai, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat semestinya didasarkan pada politik kebenaran, bukan didasarkan pada fitnah, ambisi atau berbagai informasi yang tidak tepat.
Menurutnya, apa yang SBY sampaikan bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur, semestinya SBY mengedepankan kenegarawanannya, dan bisa disampaikan langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga dipilih oleh Partai Demokrat di DPR.
"Apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihannya pakai Demokrat ikut menyampaikan suaranya," tutup Hasto.
SBY menilai akan ada pengaturan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.
"Dengan menuduh tanpa fakta sepertinya pasangan diatur-atur dan kemudian dari Demokrat sebagai oposisi juga dibuat skenario agar tidak bisa mencalonkan, itu menunjukkan suatu kekhawatiran yang berlebihan tanpa fakta," kata Hasto dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/9/2022).
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat sekaligus putra sulung SBY Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didorong untuk mencalonkan diri di Pilpres 2024.
"Kita bisa memahami bagaimana seorang ayah untuk mendorong anak yang misalnya," ujarnya.
Tetapi Hasto melanjutkan, dengan melihat mekanisme konstitusional yang ada bahwa ketentuan presidential threshold 20% kursi DPR RI, merupakan ketentuan yang sah secara dan konstitusional, dan tidak boleh diganggu gugat.
"Karena sudah berulang kali dilakukan judicial review dan kemudian MK menetapkan betapa pentingnya presidential threshold. Agar pemerintahan berjalan dengan efektif memiliki basis yang kuat dan juga stabilitas politik pemerintahan itu," tegasnya.
Hasto menyesalkan, bahwa forum resmi partai, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat semestinya didasarkan pada politik kebenaran, bukan didasarkan pada fitnah, ambisi atau berbagai informasi yang tidak tepat.
Menurutnya, apa yang SBY sampaikan bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur, semestinya SBY mengedepankan kenegarawanannya, dan bisa disampaikan langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga dipilih oleh Partai Demokrat di DPR.
"Apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihannya pakai Demokrat ikut menyampaikan suaranya," tutup Hasto.
(maf)
Explore More