Dituding Usulkan Hapus Listrik 450 VA, Ini Penjelasan Ketua Banggar DPR
Minggu, 18 September 2022 - 15:24 WIB
loading...
A
A
A
Karena itu, DPR mendorong Kemensos, BPS, PLN, dan Pemda bersinergi melakukan pembaharuan dan integrasi data. Melalui data yang akurat, maka pemerintah bisa merumuskan kebijakan strategis lainnya seperti peralihan energi, agar pilihan pilihan kebijakan teknisnya juga tepat.
Said mengatakan, upaya peralihan energi tentu tidak hanya pada sektor rumah tangga. Sektor transportasi yang menyerap 46% dari total konsumsi energi nasional juga harus bergerak bersama menuju berpenggerak listrik. Karena itu, ia mengapresiasi langkah nyata Presiden Joko Widodo yang menjadi pelopor penggunaan kendaraan dinas pemerintah berpenggerak listrik.
Sektor industri menyerap 31% konsumsi energi nasional juga didorong secara perlahan beralih dari BBM ke listrik agar produksi mereka lebih pasti dan resilien, karena tidak terpengaruh pada faktor eksternal berupa kenaikan harga minyak dunia maupun kurs. Untuk mendukung langkah ini, DPR telah memberikan persetujuan anggaran kepada pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun untuk membangun infrastruktur ke sentra produksi baik UMKM maupun industri besar untuk mendorong peningkatan permintaan terhadap listrik.
Ia harapkan transformasi ini mengubah beban subsidi kita dari oil heavy ke electric heavy, sehingga subsidi solar yang konsumsinya 95% dinikmati rumah tangga mampu setara 1,69 juta kiloliter bisa kita alihkan, termasuk konsumsi pertalite yang dikonsumsi rumah tangga mampu sebanyak 80% setara 15,89 juta kiloliter bisa kita relokasi untuk subsidi terhadap listrik agar lebih efisien dan tepat sasaran.
"Subsidi akan lebih efisien bila secara perlahan menggeser subsidi LPG yang 68% dinikmati rumah tangga mampu. Anggarannya dapat kita alokasikan untuk rumah tangga miskin mengakses energi listrik untuk kebutuhan sehari hari. LPG dapat kita khususnya untuk pedagang keliling, pelaku usaha mikro dan kecil," katanya.
Said mengatakan, upaya peralihan energi tentu tidak hanya pada sektor rumah tangga. Sektor transportasi yang menyerap 46% dari total konsumsi energi nasional juga harus bergerak bersama menuju berpenggerak listrik. Karena itu, ia mengapresiasi langkah nyata Presiden Joko Widodo yang menjadi pelopor penggunaan kendaraan dinas pemerintah berpenggerak listrik.
Sektor industri menyerap 31% konsumsi energi nasional juga didorong secara perlahan beralih dari BBM ke listrik agar produksi mereka lebih pasti dan resilien, karena tidak terpengaruh pada faktor eksternal berupa kenaikan harga minyak dunia maupun kurs. Untuk mendukung langkah ini, DPR telah memberikan persetujuan anggaran kepada pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun untuk membangun infrastruktur ke sentra produksi baik UMKM maupun industri besar untuk mendorong peningkatan permintaan terhadap listrik.
Ia harapkan transformasi ini mengubah beban subsidi kita dari oil heavy ke electric heavy, sehingga subsidi solar yang konsumsinya 95% dinikmati rumah tangga mampu setara 1,69 juta kiloliter bisa kita alihkan, termasuk konsumsi pertalite yang dikonsumsi rumah tangga mampu sebanyak 80% setara 15,89 juta kiloliter bisa kita relokasi untuk subsidi terhadap listrik agar lebih efisien dan tepat sasaran.
"Subsidi akan lebih efisien bila secara perlahan menggeser subsidi LPG yang 68% dinikmati rumah tangga mampu. Anggarannya dapat kita alokasikan untuk rumah tangga miskin mengakses energi listrik untuk kebutuhan sehari hari. LPG dapat kita khususnya untuk pedagang keliling, pelaku usaha mikro dan kecil," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
