Ketua MPR Bambang Soesatyo Sepakat Ganti RUU HIP Menjadi PIP
loading...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo setuju atas pandangan dan usulan perubahan RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP). FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo setuju atas pandangan dan usulan perubahan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) yang diusulkan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-6 Try Sutrisno dan Purnawirawan TNI. Hal itu disampaikan oleh Bamsoet dalam konferensi pers seusai pertemuan tertutup.
"Kami semua pimpinan MPR satu pandangan dengan tokoh senior para purnawirawan yang diwakili Bapak Try Sutrisno. Memang tidak sepatutnya legalitas Pancasila masuk dan diatur dalam sebuah undang-undang," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).
"Tetapi, kalau mengatur soal teknis pembinaan Pancasila, MPR mendukung. Kami merespons dan mengusulkan agar pemerintah dan DPR juga merespons apa yang tadi diusulkan oleh para purnawirawan, TNI/Polri," katanya. ( )
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, MPR dapat memahami urgensi RUU PIP tersebut karena, itu dibutuhkan bangsa Indonesia ke depan. "Sikap kami sama dengan para purnawirawan TNI/Polri karena ini memang dibutuhkan oleh bangsa kita ke depan," katanya.
Karena itu, dia berharap bahwa dengan RUU PIP ini nantinya, pembinaan Pancasila bisa berjalan secara simultan di negara ini. Karena, itu memang tugas semua pihak sebagai bangsa. "Kami berharap agar pembinaan Pancasila ini nanti bisa berjalan simultan dan itulah tugas kita semua sebagai bangsa, yakni memberikan budi pekerti dan kesadaran dalam berbangsa serta bernegara Pancasila," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Bamsoet didampingi Pimpinan MPR lainnya, Ahmad Basarah dan Arsul Sani. Sementara, Ahmad Muzani, Syarief Hasan, Fadel Muhammad, dan Hidayat Nurwahid yang turut dalam diskusi secara virtual. Sementara elemen purnawirawan diwakili Try Sutrisno, Ketua Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia Saiful Sulun, dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri.(
)
"Kami semua pimpinan MPR satu pandangan dengan tokoh senior para purnawirawan yang diwakili Bapak Try Sutrisno. Memang tidak sepatutnya legalitas Pancasila masuk dan diatur dalam sebuah undang-undang," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).
"Tetapi, kalau mengatur soal teknis pembinaan Pancasila, MPR mendukung. Kami merespons dan mengusulkan agar pemerintah dan DPR juga merespons apa yang tadi diusulkan oleh para purnawirawan, TNI/Polri," katanya. ( )
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, MPR dapat memahami urgensi RUU PIP tersebut karena, itu dibutuhkan bangsa Indonesia ke depan. "Sikap kami sama dengan para purnawirawan TNI/Polri karena ini memang dibutuhkan oleh bangsa kita ke depan," katanya.
Karena itu, dia berharap bahwa dengan RUU PIP ini nantinya, pembinaan Pancasila bisa berjalan secara simultan di negara ini. Karena, itu memang tugas semua pihak sebagai bangsa. "Kami berharap agar pembinaan Pancasila ini nanti bisa berjalan simultan dan itulah tugas kita semua sebagai bangsa, yakni memberikan budi pekerti dan kesadaran dalam berbangsa serta bernegara Pancasila," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Bamsoet didampingi Pimpinan MPR lainnya, Ahmad Basarah dan Arsul Sani. Sementara, Ahmad Muzani, Syarief Hasan, Fadel Muhammad, dan Hidayat Nurwahid yang turut dalam diskusi secara virtual. Sementara elemen purnawirawan diwakili Try Sutrisno, Ketua Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia Saiful Sulun, dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri.(
Baca Juga :
Pemerintah Lemparkan Bola Panas RUU HIP ke DPR
Lihat Juga :
(abd)
