Menko PMK Ingatkan Perangkat Desa: Semua Warga Harus Diikutkan BPJS Kesehatan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar semua warga harus menjadi peserta BPJS. Hal itu diungkapkan Muhadjir saat kunjungan mendadak ke Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

“Saya menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi, seperti keanggotaan BPJS Kesehatan yang belum menyentuh semua warga. Masih ada warga yang kemarin melahirkan dikenai biaya. Padahal mereka tidak mampu. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama khususnya pimpinan di desa,” kata Muhadjir dalam keterangan resminya, Kamis (15/9/2022).



Muhadjir meminta semua warga diikutsertakan BPJS Kesehatan. Apabila ada warga yang belum menjadi anggota BPJS dengan skema bantuan APBD, Muhadjir akan membantu mendapatkan bantuan dari pusat. Agar setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membayar sendiri. Jangan sampai, misalnya, ibu tidak mampu yang melahirkan dibebani biaya bersalin. “Lahir lewat bidan pun bisa diklaim ke BPJS,” tegas Muhadjir.

Soal stunting, Muhadjir mengatakan perpres yang mengalokasikan ketahanan pangan untuk Covid-19 maksimal 40 persen akan diubah. Karena Covid sudah mereda. Sehingga alokasinya bisa untuk yang lain, termasuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem.

Mantan Rektor Univeritas Muhammadiyah Malang ini menyatakan segera mengupayakan perubahan Perpres yang masih bernuansa Covid-19 itu. “Doakan mudah-mudahan kurang dari satu bulan ini sudah di meja Pak Presiden,” katanya.

Muhadjir kembali mengingatkan, bahwa stunting itu lebih merupakan perkembangan otak yang tidak bagus. Kondisi pendek hanya merupakan pertanda stunting.

“Seribu hari awal kehidupan, yakni sejak dalam kandungan hingga tahun ibu menyusui, akan menentukan perjalanan hidup anak itu berikutnya. Kalau berhasil, insya Allah akan bagus selanjutnya,” jelas Muhadjir. Jangan sampai telanjur stunting, karena akan sulit memperbaikinya.



Muhadjir menyebut, merawat awal kehidupan ini perintah Alquran. Ketua PP Muhammadiyah ini lantas membacakan ayat dalam Surat Lukman terkait perintah Tuhan kepada seluruh manusia untuk menyusui anak selama dua tahun dan perawatan yang baik kepada anak.

Seperti diketahui, saat ini stunting mendapatkan perhatian dan penanganan khusus. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi Balita stunting sebesar 24,4% pada 2021. Artinya, hampir seperempat Balita Indonesia mengalami stunting pada tahun lalu. Namun demikian, angka tersebut lebih rendah dibanding 2020 yang diperkirakan mencapai 26,9%.

Pemerintah menargetkan stunting di Indonesia akan turun menjadi hanya 14% pada tahun 2024. Agar dapat mencapai target tersebut, perlu upaya inovasi dalam menurunkan jumlah balita stunting 2,7% per tahunnya.