Menko PMK Ingatkan Perangkat Desa: Semua Warga Harus Diikutkan BPJS Kesehatan
Kamis, 15 September 2022 - 08:56 WIB
loading...
Menko PMK mengingatkan perangkat desa bahwa semua warga harus diikutkan sebagai peserta BPJS. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar semua warga harus menjadi peserta BPJS. Hal itu diungkapkan Muhadjir saat kunjungan mendadak ke Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur beberapa waktu lalu.
“Saya menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi, seperti keanggotaan BPJS Kesehatan yang belum menyentuh semua warga. Masih ada warga yang kemarin melahirkan dikenai biaya. Padahal mereka tidak mampu. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama khususnya pimpinan di desa,” kata Muhadjir dalam keterangan resminya, Kamis (15/9/2022).
Baca juga: Cerita Syafi’i Ma’arif soal Dramatisnya Muhadjir Effendy jadi Menko PMK
Muhadjir meminta semua warga diikutsertakan BPJS Kesehatan. Apabila ada warga yang belum menjadi anggota BPJS dengan skema bantuan APBD, Muhadjir akan membantu mendapatkan bantuan dari pusat. Agar setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membayar sendiri. Jangan sampai, misalnya, ibu tidak mampu yang melahirkan dibebani biaya bersalin. “Lahir lewat bidan pun bisa diklaim ke BPJS,” tegas Muhadjir.
Soal stunting, Muhadjir mengatakan perpres yang mengalokasikan ketahanan pangan untuk Covid-19 maksimal 40 persen akan diubah. Karena Covid sudah mereda. Sehingga alokasinya bisa untuk yang lain, termasuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem.
Mantan Rektor Univeritas Muhammadiyah Malang ini menyatakan segera mengupayakan perubahan Perpres yang masih bernuansa Covid-19 itu. “Doakan mudah-mudahan kurang dari satu bulan ini sudah di meja Pak Presiden,” katanya.
Muhadjir kembali mengingatkan, bahwa stunting itu lebih merupakan perkembangan otak yang tidak bagus. Kondisi pendek hanya merupakan pertanda stunting.
“Saya menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi, seperti keanggotaan BPJS Kesehatan yang belum menyentuh semua warga. Masih ada warga yang kemarin melahirkan dikenai biaya. Padahal mereka tidak mampu. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama khususnya pimpinan di desa,” kata Muhadjir dalam keterangan resminya, Kamis (15/9/2022).
Baca juga: Cerita Syafi’i Ma’arif soal Dramatisnya Muhadjir Effendy jadi Menko PMK
Muhadjir meminta semua warga diikutsertakan BPJS Kesehatan. Apabila ada warga yang belum menjadi anggota BPJS dengan skema bantuan APBD, Muhadjir akan membantu mendapatkan bantuan dari pusat. Agar setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membayar sendiri. Jangan sampai, misalnya, ibu tidak mampu yang melahirkan dibebani biaya bersalin. “Lahir lewat bidan pun bisa diklaim ke BPJS,” tegas Muhadjir.
Soal stunting, Muhadjir mengatakan perpres yang mengalokasikan ketahanan pangan untuk Covid-19 maksimal 40 persen akan diubah. Karena Covid sudah mereda. Sehingga alokasinya bisa untuk yang lain, termasuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem.
Mantan Rektor Univeritas Muhammadiyah Malang ini menyatakan segera mengupayakan perubahan Perpres yang masih bernuansa Covid-19 itu. “Doakan mudah-mudahan kurang dari satu bulan ini sudah di meja Pak Presiden,” katanya.
Muhadjir kembali mengingatkan, bahwa stunting itu lebih merupakan perkembangan otak yang tidak bagus. Kondisi pendek hanya merupakan pertanda stunting.
Lihat Juga :
