Terkait Visa dan Kitas, DPR Dorong Kemenkumham Benahi Imigrasi
Selasa, 13 September 2022 - 21:11 WIB
loading...
Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar Menkumham Yasonna Laoly mengganti pejabat Dirjen Imigrasi. Hal ini dilakukan apabila tidak mampu memperbaiki layanan keimigrasian.
Presiden Jokowi telah menerima banyak keluhan terkait Visa on Arrival dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, permintaan Presiden itu perlu didukung dalam upaya membenahi kinerja di imigrasi.
Karena sudah saatnya imigrasi mengikuti perkembangan zaman, lebih profesional dan memudahkan investor asing masuk ke Indonesia.
"Ini adalah bentuk dari komitmen tegas Presiden dalam membenahi Ditjen Imigrasi. Sudah saatnya imigrasi mengikuti perkembangan zaman dengan berbenah dan bersikap lebih profesional dalam memudahkan investor asing masuk ke Indonesia," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (13/9/2022).
"Kita ingin mendapat kepercayaan bahwa Indonesia negara yang nyaman, aman dan mudah diakses. Karena kalau sistemnya rumit, maka hal itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang berusaha kembali bangkit ini," sambungnya.
Presiden Jokowi telah menerima banyak keluhan terkait Visa on Arrival dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, permintaan Presiden itu perlu didukung dalam upaya membenahi kinerja di imigrasi.
Karena sudah saatnya imigrasi mengikuti perkembangan zaman, lebih profesional dan memudahkan investor asing masuk ke Indonesia.
"Ini adalah bentuk dari komitmen tegas Presiden dalam membenahi Ditjen Imigrasi. Sudah saatnya imigrasi mengikuti perkembangan zaman dengan berbenah dan bersikap lebih profesional dalam memudahkan investor asing masuk ke Indonesia," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (13/9/2022).
"Kita ingin mendapat kepercayaan bahwa Indonesia negara yang nyaman, aman dan mudah diakses. Karena kalau sistemnya rumit, maka hal itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang berusaha kembali bangkit ini," sambungnya.
Lihat Juga :
