Sejumlah Fraksi Minta RUU PKS Tetap Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Kamis, 02 Juli 2020 - 15:48 WIB
loading...
A A A
Dengan fakta bahwa PDIP mengatakan Komisi VIII DPR enggan RUU PKS ini jadi usul inisiatif Komisi VIII DPR maka, pihaknya mengharapkan dukungan Bamus dan Paripurna terkait RUU ini. “Oleh karena itu, dukungan fraksi-fraksi lain agar di Paripurna kita bisa lakukan penyesuaian terhadap prolegnas ini agar RUU yang memang sudah jadi amanah bagi kita melanjutkannya bisa kita lakukan kembali,” pintanya.

Anggota Baleg Fraksi PKB M Toha memahami bahwa Prolegnas harus dikurangi. Tapi, pihaknya memberi catatam agar RUU PKS ini bisa tetap dilanjutkan pembahasannya karena bagi PKB, RUU PKS ini sangat dibutuhkan. “Hasil diskusi kami terima dengan catatan RUU PKS kita teruskan,” ujarnya.

Kemudian, Anggota Baleg dari Fraksi Golkar Nurul Arifin mengatakan bahwa fraksinya tetap mendukung agar pembahasan RUU PKS ini tetap dilanjutkan di masa sekarang atau masa berikutnya. Karena, pihaknya merasa bahwa RUU PKS ini penting bagi perlindungan perempuan. Nurul juga merasa tidak masalah jika substansi RUU PKS ini dimasukkan ke RUU lainnya dalam perkembangan nanti.

“Karena kami merasa bahwa RUU PKS cukup penting bagi kami yang perempuan ini dan jika RUU ini tidak berdiri sendiri, apakah nanti dikaitkan di mana begitu, artinya yang penting bahwa substansinya ini akan dimasukkan kepada RUU yang akan datang, utamanya semuanya yang ada di RUU PKS tersebut,” tuturnya. (Baca juga: Pimpinan DPR Jelaskan Alasan RUU PKS Ditarik dari Prolegnas 2020)

Atas masukan-masukan tersebut, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengaku bahwa RUU PKS ini juga penting untuk laki-laki. Sehingga atas masukan-masukan tersebut, RUU PKS ini akan tetap masuk ke Prolegnas Prioritas di tahun 2021 yang akan dibahas pada Oktober 2020 mendatang.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bergerak dari Tugu 12 Mei Reformasi Menuju Gedung DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bakal Geruduk DPR, Bawa Tiga Tuntutan Rakyat
UI Jatuhkan Sanksi Kasus...
UI Jatuhkan Sanksi Kasus KSBE di Fakultas Hukum, 15 Terlapor Terbukti Melanggar
Rekomendasi
Bitcoin Melemah Usai...
Bitcoin Melemah Usai FOMC, Indodax Ingatkan Manajemen Risiko
Hizbullah Tegaskan Terapkan...
Hizbullah Tegaskan Terapkan Gencatan Senjata dengan Israel Segera
Otoritas Selat Teluk...
Otoritas Selat Teluk Persia Umumkan Kapal-kapal Diizinkan Melintasi Selat Hormuz
Berita Terkini
Mantan Wakapolri: Polisi...
Mantan Wakapolri: Polisi yang Bawa Dokter Tifa ke RS Polri Pernah Dampingi Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Temui Jokowi
PPM sebagai Solusi Ketahanan...
PPM sebagai Solusi Ketahanan Nasional di Bawah Naungan Bacadnas
Di Hadapan Pimpinan...
Di Hadapan Pimpinan DPR, Mahasiswa Minta Pemerintah Tak Mainkan Isu Perut Rakyat
Roy Suryo dan Dokter...
Roy Suryo dan Dokter Tifa Dirawat Inap Atas Rekomendasi Dokter
UU Polri Baru Akomodasi...
UU Polri Baru Akomodasi Penyetaraan Hak dan Humanis Tangani Unjuk Rasa
Di Hadapan Mahasiswa,...
Di Hadapan Mahasiswa, Dasco Telepon Nanik dan Bahlil
Infografis
Khamenei Tewas, 4 Nama...
Khamenei Tewas, 4 Nama Masuk Bursa Calon Pemimpin Tertinggi Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved