Pemerintah Naikkan Harga BBM, Tokoh dan Cendikiawan Nilai Langkah Realistis
Minggu, 11 September 2022 - 23:38 WIB
loading...
A
A
A
Saat ini, kata Aviliani, adalah waktu yang tepat mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT). "Ini pelajaran buat pemerintah bahwa untuk menangani hal ini kita harus mempersiapkan diri untuk mengarah ke EBT atau pindah ke gas atau ke mikro hidro,” tuturnya.
Dia menyarankan subsidi BBM lebih tepat diberikan kepada orang yang membutuhkan ketimbang barang. “Hal ini untuk mencegah terjadinya moral hazard,” ujarnya.
Subsidi barang seperti BBM, lanjut Aviliani, cenderung disalahgunakan karena minimnya pengawasan. Kondisi ini menyebabkan kuota BBM bersubsidi dari 23 juta kiloliter membengkak menjadi 29 juta kiloliter.
Adapun Ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya menyebutkan pemanfaatan BBM bersubsidi selama ini belum sesuai dengan prinsip keadilan. Selama ini konsumsi bahan bakar bersubsidi didominasi masyarakat mampu. Baca juga: Harga BBM Naik, Pengusaha Kargo: Ongkos Pengiriman Naik Minimal 20 Persen
"Konsumsi BBM didominasi masyarakat mampu, 80 persen pertalite dan 95 persen solar dikonsumsi oleh kelompok masyarakat mampu, sehingga tidak sesuai dengan prinsip distribusi dan keadilan," ungkap Berly.
Dia menyarankan subsidi BBM lebih tepat diberikan kepada orang yang membutuhkan ketimbang barang. “Hal ini untuk mencegah terjadinya moral hazard,” ujarnya.
Subsidi barang seperti BBM, lanjut Aviliani, cenderung disalahgunakan karena minimnya pengawasan. Kondisi ini menyebabkan kuota BBM bersubsidi dari 23 juta kiloliter membengkak menjadi 29 juta kiloliter.
Adapun Ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya menyebutkan pemanfaatan BBM bersubsidi selama ini belum sesuai dengan prinsip keadilan. Selama ini konsumsi bahan bakar bersubsidi didominasi masyarakat mampu. Baca juga: Harga BBM Naik, Pengusaha Kargo: Ongkos Pengiriman Naik Minimal 20 Persen
"Konsumsi BBM didominasi masyarakat mampu, 80 persen pertalite dan 95 persen solar dikonsumsi oleh kelompok masyarakat mampu, sehingga tidak sesuai dengan prinsip distribusi dan keadilan," ungkap Berly.
(kri)
Lihat Juga :
