Kisruh PPP, Pengamat Nilai Etika Berpolitiknya Sudah Keliru
Kamis, 08 September 2022 - 16:13 WIB
loading...
A
A
A
Apalagi tidak ada bukti kuat atau alasan untuk menggantikan Suharso. Kalau alasannya hanya soal kegaduhan, ketua umum terdahulu juga demikian, tetapi faktanya mereka tidak sampai dibuat seperti ini. Kecuali Suharso terbukti kriminal maka bisa diambil tindakan seperti pemecatan.
Lebih jauh, dia juga menanggapi opini yang dikembangkan bahwa Mardiono mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut Mardiono memiliki hubungan baik dengan Jokowi Menurutnya, itu bisa dibuktikan dari kepercayaan Jokowi memberikan jabatan Mardiono sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
"Jangan mengklaim. Kalau pun ada, itu ungkapan normatif dari Presiden karena posisi dia (Mardiono) sebagai orang dekat, lingkaran Istana, biasa saja. Jangan diartikan berlebihan sebagai dukungan yang membenarkan adanya pergantian ketua umum PPP tanpa alasan yang kuat dan benar," paparnya.
Di bagian lainnya, Presiden Joko Widodo menyerahkan penyelesaian masalah sepenuhnya ke internal PPP. Jokowi menegaskan tidak menjalin komunikasi dengan Mardiono mengenai persoalan tersebut.
Selain itu, Jokowi juga menyatakan tidak ingin membahas pengunduran diri Mardiono dari Wantimpres sebelum konflik internal PPP selesai. Jokowi mengatakan permasalahan yang terjadi di PPP merupakan konflik internal.
"Kalau di situ belum selesai, dan itu wilayah internalnya PPP. Kalau di situ sudah, sudah ada kejelasan, baru berbicara mengenai masalah Wantimpres," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9).
Lebih jauh, dia juga menanggapi opini yang dikembangkan bahwa Mardiono mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut Mardiono memiliki hubungan baik dengan Jokowi Menurutnya, itu bisa dibuktikan dari kepercayaan Jokowi memberikan jabatan Mardiono sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
"Jangan mengklaim. Kalau pun ada, itu ungkapan normatif dari Presiden karena posisi dia (Mardiono) sebagai orang dekat, lingkaran Istana, biasa saja. Jangan diartikan berlebihan sebagai dukungan yang membenarkan adanya pergantian ketua umum PPP tanpa alasan yang kuat dan benar," paparnya.
Di bagian lainnya, Presiden Joko Widodo menyerahkan penyelesaian masalah sepenuhnya ke internal PPP. Jokowi menegaskan tidak menjalin komunikasi dengan Mardiono mengenai persoalan tersebut.
Selain itu, Jokowi juga menyatakan tidak ingin membahas pengunduran diri Mardiono dari Wantimpres sebelum konflik internal PPP selesai. Jokowi mengatakan permasalahan yang terjadi di PPP merupakan konflik internal.
"Kalau di situ belum selesai, dan itu wilayah internalnya PPP. Kalau di situ sudah, sudah ada kejelasan, baru berbicara mengenai masalah Wantimpres," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9).
Lihat Juga :
