Soal Kenaikan Harga BBM Era SBY, Demokrat Minta Adian PDIP Tidak Buta Tuli

JAKARTA - Kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah per 3 September 2022 masih terus menimbulkan pro dan kontra. Di Senayan, para politisi juga terlibat perdebatan soal ini.

Perdebatan terjadi antara Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan dengan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Adian Napitupulu. Keduanya pun membandingan kebijakan BBM dan respons masing-masing partai di rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan rezim Jokowi.

Irwan meminta agar Adian perli belajar sejarah, jangan mendadak buta dan tuli. Ia kembali mengingatkan bahwa di rezim SBY, PDIP begitu kerasnyam menolak kenaikan BBM, bahkan sampai menangis dan mengkonsolidasilan massa untuk melakukan aksi demo. Tapi kini, PDIP mendukung kenaikan BBM dengan tangan terbuka.

"Saya kira Bung Adian perlu belajar sejarah lagi. Jangan mendadak buta dan tuli sejarah. Jasmerah kata bung Karno. Pada era Presiden SBY, PDIP menolak kenaikan BBM bahkan hingga menangis dan mengkonsolidasi massa di jalanan, tetapi kenapa kini mereka malah mendukung?" kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini kepada wartawan di Komplels Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).



Padahal, kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini, saat ini harga minyak dunia turun sedangkan komponen utama harga BBM dari harga minyak dunia dan kurs yang berlaku.

"Masyarakat saat ini sedang susah, terkena dampak kondisi global. Harusnya masyarakat dibantu, bukan malah diminta ikut menanggung. Kita baru akan pulih pasca-Covid," tukasnya.

Menurut Irwan, daya beli masyarakat tidak bisa disamaratakan seperti logika berpikir yang salah dari Adian. Karena upah minimum itu berbeda-beda di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan harga BBM sama secara nasional (simetris).

"Cara pikirnya tidak NKRI. Bagaimana nasib masyarakat dengan UMP yang tergolong kecil? Mereka tentunya akan kesusahan dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini. Harusnya pemerintah memikirkan juga dampak asimetrisnya dari berbedanya UMP dan kemampuan masyarakat kita. Jadi, perlu belajar matematika lagi," ujarnya.