Soal Kenaikan Harga BBM Era SBY, Demokrat Minta Adian PDIP Tidak Buta Tuli

JAKARTA - Kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah per 3 September 2022 masih terus menimbulkan pro dan kontra. Di Senayan, para politisi juga terlibat perdebatan soal ini.

Perdebatan terjadi antara Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan dengan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Adian Napitupulu. Keduanya pun membandingan kebijakan BBM dan respons masing-masing partai di rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan rezim Jokowi.

Irwan meminta agar Adian perli belajar sejarah, jangan mendadak buta dan tuli. Ia kembali mengingatkan bahwa di rezim SBY, PDIP begitu kerasnyam menolak kenaikan BBM, bahkan sampai menangis dan mengkonsolidasilan massa untuk melakukan aksi demo. Tapi kini, PDIP mendukung kenaikan BBM dengan tangan terbuka.

"Saya kira Bung Adian perlu belajar sejarah lagi. Jangan mendadak buta dan tuli sejarah. Jasmerah kata bung Karno. Pada era Presiden SBY, PDIP menolak kenaikan BBM bahkan hingga menangis dan mengkonsolidasi massa di jalanan, tetapi kenapa kini mereka malah mendukung?" kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini kepada wartawan di Komplels Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).



Padahal, kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini, saat ini harga minyak dunia turun sedangkan komponen utama harga BBM dari harga minyak dunia dan kurs yang berlaku.

"Masyarakat saat ini sedang susah, terkena dampak kondisi global. Harusnya masyarakat dibantu, bukan malah diminta ikut menanggung. Kita baru akan pulih pasca-Covid," tukasnya.

Menurut Irwan, daya beli masyarakat tidak bisa disamaratakan seperti logika berpikir yang salah dari Adian. Karena upah minimum itu berbeda-beda di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan harga BBM sama secara nasional (simetris).

"Cara pikirnya tidak NKRI. Bagaimana nasib masyarakat dengan UMP yang tergolong kecil? Mereka tentunya akan kesusahan dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini. Harusnya pemerintah memikirkan juga dampak asimetrisnya dari berbedanya UMP dan kemampuan masyarakat kita. Jadi, perlu belajar matematika lagi," ujarnya.



Oleh karena itu, kata Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) ini, Demokrat berpandangan bahwa menaikan harga BBM bukan solusi untuk saat ini. Karena saat ini bangsa Indonesia baru pulih pasca pandemi Covid. Ibarat orang yang baru sembuh dari sakit, belum sembuh benar, tapi sudah disuruh berlari sekencang-kencangnya, maka bisa jatuh.

Irwan menegaskan bahwa kenaikan BBM di jaman SBY dilakukan hati-hati. SBY pun meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatnya pendapatan per kapita 13%, pertumbuhan ekonomi sampai 6%, dan pengangguran turun 5,7%. Jadi, ketimbang menaikan harga BBM saat ini, lebih baik membangun sistem subsidi BBM yang tepat sasaran.

"Menurut pemerintah sendiri, permasalah BBM ini adalah soal tidak tepat sasaran. Seharusnya masalah ini yang diperbaiki dan dicari solusi, kenapa harus dinaikan BBM nya dan harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda kemampuan daya belinya di setiap kabupaten/kota?" tandas Irwan.

Sebelumnya, politikus PDIP Adian Napitupulu mengklaim kenaikan BBM di rezim SBY lebih tinggi ketimbang rezim Jokowi. Di era SBY total kenaikan harga BBM (Premium) Rp4.690, sedangkan di era Jokowi total kenaikan Premium/Pertalite Rp3.500.

"Jadi SBY menaikan BBM lebih mahal Rp1.190 dari Jokowi," kata Adian dalam keterangannya, Rabu (7/9/2022) kemarin.



Di era SBY, Adian melanjutkan, upah minimum di DKI Jakarta sebesar Rp 2.200.000 untuk tahun 2013. Dengan BBM harga 6.500 per liter maka upah satu bulan hanya dapat 338 liter/bulan. Di era Jokowi hari ini, BBM Rp 10.000 tapi upah minimum DKI Rp 4.641.000/bulan. Dengan demikian di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM.

"Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter," ujarnya.

Kemudian, menurut Adian, di era SBY masih ada "mafia" terorganisir dan masif yaitu Petral yang embrionya sudah ada sejak awal orde Baru yaitu tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971. Di era Jokowi Petral di bubarkan tahun 2015 atau hanya 6 bulan setelah Jokowi di lantik.

Kemudian, sambung Adian, pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi di era SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol sedangkan di era Jokowi jalan tol yang dibangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY yaitu 1.900 km.

"Kalau mau di hitung lebih detail lagi dari jalan tol, jalan nasional non tol, jalan propinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa sepanjang 304.490 KM maka setiap detik Jokowi membangun tidak kurang dari 1,5 meter jalan kali lebar yang berbeda-beda," bebernya.

Oleh karena itu, kata Adian, dari perbandingan-perbandingan angka-angka tersebut, maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang kecuali mereka yang berkuasa saat itu

"Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah sehingga jika membandingkan maka perbandingan itu logis tidak anti logika dan a historis," pungkas Adian.