Komnas HAM Kirim Komisioner ke Papua Selidiki Kasus Mutilasi
loading...
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam terbang ke Papua pada Rabu (7/9/2022) malam. Foto: Antara
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) menyelidiki kasus pembunuhan yang disertai mutilasi empat warga sipil di Mimika, Papua. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam terbang ke Papua pada Rabu (7/9/2022) malam.
"Pak Anam dengan beberapa staf akan membantu tim itu untuk memperkuat tim yang sedang bekerja, dalam rangka membuka peristiwa mutilasi dan pembunuhan yang sangat sadis terhadap teman-teman kita," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
Dia mengatakan, pihaknya saat ini sudah melakukan investigasi kasus tersebut. "Tim Komnas HAM sudah turun ke lapangan melakukan investigasi untuk sementara memang dipimpin oleh saudara Frits Ramandey, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua," jelasnya.
Diketahui, enam oknum prajurit TNI yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus mutilasi empat warga itu terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dan atau Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara meminta agar para oknum anggota TNI yang memutilasi beberapa warga di Mimika, Papua dihukum berat. "Untuk anggota militer tentu saja harus pidana militer. Tetapi Komnas HAM meminta dibuat itu terbuka. Artinya publik bisa mengakses, sehingga proses hukumnya bisa berjalan transparan dan tentunya nanti hukumannya adil gitu ya. Setimpal semua tersangka itu, itu yang pertama," ujar Beka kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
"Pak Anam dengan beberapa staf akan membantu tim itu untuk memperkuat tim yang sedang bekerja, dalam rangka membuka peristiwa mutilasi dan pembunuhan yang sangat sadis terhadap teman-teman kita," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
Dia mengatakan, pihaknya saat ini sudah melakukan investigasi kasus tersebut. "Tim Komnas HAM sudah turun ke lapangan melakukan investigasi untuk sementara memang dipimpin oleh saudara Frits Ramandey, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua," jelasnya.
Diketahui, enam oknum prajurit TNI yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus mutilasi empat warga itu terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dan atau Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara meminta agar para oknum anggota TNI yang memutilasi beberapa warga di Mimika, Papua dihukum berat. "Untuk anggota militer tentu saja harus pidana militer. Tetapi Komnas HAM meminta dibuat itu terbuka. Artinya publik bisa mengakses, sehingga proses hukumnya bisa berjalan transparan dan tentunya nanti hukumannya adil gitu ya. Setimpal semua tersangka itu, itu yang pertama," ujar Beka kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
(rca)
Explore More