DPR Desak Organisasi Dunia Hentikan Rencana Aneksasi Israel di Tepi Barat
loading...
Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai sikap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sudah melebihi batas. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR mengecam rencana Israel yang akan menganeksasi wilayah Tepi Barat, Palestina. Pemerintah Indonesia diminta mendorong terbitnya resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai sikap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sudah melebihi batas. Jika aneksasi dilakukan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan tindakan itu sebagai kejahatan perang. “Pencaplokan wilayah Tepi Barat, penghancuran permukiman, dan pengusiran warga Palestina ini jelas kejahatan perang yang nyata. Selama ini dia (Netanyahu) terus melakukan upaya rasialis secara terstuktur dan sistemik untuk menduduki tanah Palestina,” ujarnya dalam keterangan tertulis diterima SINDOnews, Selasa (2/6/2020). (Baca juga: Tolak Aneksasi Israel, Dubes Palestina: Terima Kasih Indonesia)
Dia menginginkan pengadilan kriminal internasional (ICC) melakukan penyelidikan terhadap Netanyahu. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus mengoptimalkan diplomasi baik bilateral maupun multilateral untuk menggalang dukungan berbagai negara. (Baca juga: Kemlu: Aneksasi Palestina oleh Israel Langgar Hukum Internasional)
DPR, menurutnya, harus melakukan hal yang sama dengan menggalang dukungan dari parlemen sedunia untuk menolak upaya perampasan wilayah Tepi Barat. Indonesia perlu mendorong terbitnya resolusi DK PBB untuk menghentikan aneksasi Tepi Barat. “Pemerintah Indonrsia diharapkan mengajukan sidang umum istimewa PBB sebagaimana pernah dilakukan pada 2009 terkait dengan isu Kota Yerusalem dan Palestina,” tuturnya.
Sukamta menegaskan perlu ada intervensi nyata untuk menghentikan rencana Israel di Tepi Barat itu. “Jika PBB dan organisasi internaisonal tidak mampu menghentikan rencana aneksasi, kita khawatir akan memicu konflik dengan skala lebih besar lagi,” katanya.
Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai sikap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sudah melebihi batas. Jika aneksasi dilakukan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan tindakan itu sebagai kejahatan perang. “Pencaplokan wilayah Tepi Barat, penghancuran permukiman, dan pengusiran warga Palestina ini jelas kejahatan perang yang nyata. Selama ini dia (Netanyahu) terus melakukan upaya rasialis secara terstuktur dan sistemik untuk menduduki tanah Palestina,” ujarnya dalam keterangan tertulis diterima SINDOnews, Selasa (2/6/2020). (Baca juga: Tolak Aneksasi Israel, Dubes Palestina: Terima Kasih Indonesia)
Dia menginginkan pengadilan kriminal internasional (ICC) melakukan penyelidikan terhadap Netanyahu. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus mengoptimalkan diplomasi baik bilateral maupun multilateral untuk menggalang dukungan berbagai negara. (Baca juga: Kemlu: Aneksasi Palestina oleh Israel Langgar Hukum Internasional)
DPR, menurutnya, harus melakukan hal yang sama dengan menggalang dukungan dari parlemen sedunia untuk menolak upaya perampasan wilayah Tepi Barat. Indonesia perlu mendorong terbitnya resolusi DK PBB untuk menghentikan aneksasi Tepi Barat. “Pemerintah Indonrsia diharapkan mengajukan sidang umum istimewa PBB sebagaimana pernah dilakukan pada 2009 terkait dengan isu Kota Yerusalem dan Palestina,” tuturnya.
Sukamta menegaskan perlu ada intervensi nyata untuk menghentikan rencana Israel di Tepi Barat itu. “Jika PBB dan organisasi internaisonal tidak mampu menghentikan rencana aneksasi, kita khawatir akan memicu konflik dengan skala lebih besar lagi,” katanya.
(cip)
Explore More