Wujudkan Indonesia Emas 2045, MPR Imbau Masyarakat Bergerak Bersama Atasi Stunting
Rabu, 07 September 2022 - 19:55 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengajak semua elemen masyarakat untuk bergerak bersama mengatasi stunting guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor kesehatan lewat pemenuhan gizi bagi anak dan balita. Semua pihak harus bergerak bersama untuk mencegah stunting dan mewujudkan generasi unggul menyambut Indonesia Emas 2045.
"Saat ini kita sebenarnya berada pada situasi darurat gizi dengan angka stunting yang cukup tinggi. Bagaimana kita harus memperbaiki kondisi ini untuk menciptakan masyarakat yang baik secara jasmani dan rohani, ini merupakan tantangan yang harus kita jawab bersama," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Problem Gizi dan Pengelolaan Makanan yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (7/9/2022).
Diskusi yang dimoderatoriTenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Luthfi Assyaukanie itu menghadirkan Plt. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes Ni Made Diah Permata Laksmi D, Deputi Bid Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Muhammad Rizal Damanik, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Annis Catur Adi, dan Direktur The Global Alliance for Improved Nutrition /GAIN Indonesia Agnes A. Mallipu.
Baca juga: Politikus Partai Perindo Apresiasi Kinerja Pemerintah Atasi Stunting
Selain itu, hadir pula Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai Nasdem Amelia Anggraini, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah 2016-2020 Dyah Puspitorini.
Menurut Lestari, upaya meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing juga merupakan salah satu prioritas nasional untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sehingga, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, upaya percepatan pencegahan stunting yang konvergen, baik pada perencanaan, pelaksanaan, termasuk pemantauan dan evaluasinya di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk desa, harus bisa segera direalisasikan.
Baca juga: Kemenkes Siapkan 3 Langkah Intervensi untuk Tekan Stunting
"Sudahkah kita mengidentifikasi gap yang ada dan langkah apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan," ujar Rerie.
Sejumlah tantangan itu, kata anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, tidak boleh diabaikan agar Indonesia mampu melahirkan generasi penerus yang sehat. Selain itu, upaya untuk mendorong pemenuhan gizi masyarakat juga merupakan bagian dari langkah dalam percepatan pemulihan ekonomi, lewat perhatian terhadap pola konsumsi makanan sehat bagi para tenaga kerja.
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018, tambahnya, prevalensi obesitas di kalangan orang dewasa Indonesia meningkat hampir dua kali lipat, dari 19,1% pada 2007 menjadi 35,4% pada 2018. Karena itu, anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini menyebut, mencegah stunting dan obesitas harus menjadi tugas bersama dalam upaya peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan generasi unggul pada Indonesia Emas 2045.
Pelaksana Tugas Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak- Kemenkes RI, Ni Made Diah Permata Laksmi mengakui kondisi gizi balita di Indonesia memang masih menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan. Hal itu, disebabkan sejumlah faktor asupan gizi, kualitas dan keanekaragaman pangan yang belum memadai hampir di seluruh Indonesia.
Selain itu, di tingkat masyarakat juga terjadi ancaman obesitas karena pola makan tidak diimbangi aktivitas fisik yang memadai lewat perubahan gaya hidup. Konsumsi yang tidak memenuhi gizi seimbang juga menciptakan risiko mudah terkena penyakit sehingga sangat diperlukan ketersediaan pangan yang cukup.
Kondisi pascapandemi yang berdampak pada perekonomian keluarga, jelasnya, sangat mempengaruhi upaya pemenuhan gizi berimbang. Saat ini, jelas dia, Kemenkes sedang mengupayakan transformasi kesehatan lewat transformasi layanan kesehatan primer, edukasi dan skrining kesehatan.
”Intervensi gizi seimbang, harus dilakukan sejak ibu hamil untuk menghindari ancaman anemia yang bisa berdampak pada pertumbuhan bayi,” katanya.
Deputi Bid Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN, Muhammad Rizal Damanik berpendapat kecukupan gizi merupakan salah satu isu kesehatan yang dihadapi Indonesia. Karena, empat penyakit tidak menular di Indonesia itu sangat terkait dengan pemenuhan gizi seimbang, sehingga hal itu merupakan masalah yang serius.
Hal-hal dasar yang menyebabkan terjadinya kekurangan gizi, jelas dia, masih sering terjadi di masyarakat. Seperti antara lain budaya sarapan yang kurang memadai dan kurang beragamnya makanan yang dikonsumsi. Bahkan, pada 2029 diperkirakan satu dari dua orang di Indonesia akan menghadapi obesitas.
”Dalam upaya percepatan pencapaian target penurunan angka stunting, Muhammad Rizal mengungkapkan, pihaknya menerjunkan Tim Pendamping Keluarga di desa-desa,” ucapnya.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Annis Catur Adi berpendapat masih banyaknya pemahaman yang salah terkait pemenuhan gizi di lingkungan keluarga Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong masalah kesehatan masyarakat. ”Untuk mengatasi kondisi itu kita secara bersama harus kerja keras, kerja cerdas dan tawakal,” katanya.
Stunting, merupakan masalah serius dan genting karena tidak hanya pengaruhi kondisi fisik. Namun, juga memengaruhi perkembangan otak dan organ lainnya yang rawan memicu penyakit terhadap anak dan balita. Sehingga, intervensi asupan gizi pada usia bayi masih di dalam kandungan hingga dua tahun merupakan langkah penting.
”Kekurangan gizi bukan hanya soal makanan tetapi juga soal pola hidup. Masyarakat seringkali mengabaikan keragaman sumber pangan, padahal di Indonesia banyak sumber pangan bergizi,” katanya.
Direktur The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia Agnes A. Mallipu menegaskan pihaknya terus berupaya mendorong konsumsi berkelanjutan makanan bergizi untuk semua lewat perubahan sistem pangan di Indonesia. Perubahan sistem pangan itu harus dilakukan mulai tahap storage, processing hingga konsumsi dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi.
”Memiliki data yang akurat terkait sebaran stunting di setiap daerah sangat penting, jelas Agnes, untuk mendorong percepatan penanggulangan stunting di tanah air secara bersama-sama,” ujarnya.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendukung berbagai upaya penanggulangan stunting dan obesitas lewat upaya bersama memperbaiki gizi masyarakat. Menurut Felly dalam upaya untuk mempercepat penanggulangan stunting perlu dipertegas lagi siapa melakukan apa, karena langkah tersebut memerlukan keterlibatan banyak pihak.
”BKKBN diharapkan mampu melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan baik untuk memastikan keberlanjutan program-program yang dijalankan,” katanya.
Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai Nasdem Amelia Anggraini berpendapat masalah gizi di Indonesia kerap kali disebabkan kurangnya aktivitas fisik, gangguan pola makan, keberagaman makanan dan persoalan budaya. “Perlu kerja sama antarsektor agar bangsa ini mampu mengatasi faktor-faktor penyebab masalah gizi tersebut,” katanya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah 2016-2020, Dyah Puspitorini menilai masalah gizi anak di Indonesia muncul karena faktor budaya. Sebagai contoh, petani sayur di desa biasa menjual hasil tanaman sayur yang bagus dan mengonsumsi produk yang tidak layak jual. Sehingga meski di daerah penghasil sayur masyarakatnya menghadapi masalah gizi.
“Upaya edukasi masif masyarakat sangat diperlukan karena stunting itu efeknya jangka panjang. Kami mendorong pembangunan pos gizi sebagai pusat edukasi dan penanganan stunting di daerah-daerah miskin,” ucapnya.
"Saat ini kita sebenarnya berada pada situasi darurat gizi dengan angka stunting yang cukup tinggi. Bagaimana kita harus memperbaiki kondisi ini untuk menciptakan masyarakat yang baik secara jasmani dan rohani, ini merupakan tantangan yang harus kita jawab bersama," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Problem Gizi dan Pengelolaan Makanan yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (7/9/2022).
Diskusi yang dimoderatoriTenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Luthfi Assyaukanie itu menghadirkan Plt. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes Ni Made Diah Permata Laksmi D, Deputi Bid Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Muhammad Rizal Damanik, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Annis Catur Adi, dan Direktur The Global Alliance for Improved Nutrition /GAIN Indonesia Agnes A. Mallipu.
Baca juga: Politikus Partai Perindo Apresiasi Kinerja Pemerintah Atasi Stunting
Selain itu, hadir pula Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai Nasdem Amelia Anggraini, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah 2016-2020 Dyah Puspitorini.
Menurut Lestari, upaya meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing juga merupakan salah satu prioritas nasional untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sehingga, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, upaya percepatan pencegahan stunting yang konvergen, baik pada perencanaan, pelaksanaan, termasuk pemantauan dan evaluasinya di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk desa, harus bisa segera direalisasikan.
Baca juga: Kemenkes Siapkan 3 Langkah Intervensi untuk Tekan Stunting
"Sudahkah kita mengidentifikasi gap yang ada dan langkah apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan," ujar Rerie.
Sejumlah tantangan itu, kata anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, tidak boleh diabaikan agar Indonesia mampu melahirkan generasi penerus yang sehat. Selain itu, upaya untuk mendorong pemenuhan gizi masyarakat juga merupakan bagian dari langkah dalam percepatan pemulihan ekonomi, lewat perhatian terhadap pola konsumsi makanan sehat bagi para tenaga kerja.
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018, tambahnya, prevalensi obesitas di kalangan orang dewasa Indonesia meningkat hampir dua kali lipat, dari 19,1% pada 2007 menjadi 35,4% pada 2018. Karena itu, anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini menyebut, mencegah stunting dan obesitas harus menjadi tugas bersama dalam upaya peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan generasi unggul pada Indonesia Emas 2045.
Pelaksana Tugas Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak- Kemenkes RI, Ni Made Diah Permata Laksmi mengakui kondisi gizi balita di Indonesia memang masih menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan. Hal itu, disebabkan sejumlah faktor asupan gizi, kualitas dan keanekaragaman pangan yang belum memadai hampir di seluruh Indonesia.
Selain itu, di tingkat masyarakat juga terjadi ancaman obesitas karena pola makan tidak diimbangi aktivitas fisik yang memadai lewat perubahan gaya hidup. Konsumsi yang tidak memenuhi gizi seimbang juga menciptakan risiko mudah terkena penyakit sehingga sangat diperlukan ketersediaan pangan yang cukup.
Kondisi pascapandemi yang berdampak pada perekonomian keluarga, jelasnya, sangat mempengaruhi upaya pemenuhan gizi berimbang. Saat ini, jelas dia, Kemenkes sedang mengupayakan transformasi kesehatan lewat transformasi layanan kesehatan primer, edukasi dan skrining kesehatan.
”Intervensi gizi seimbang, harus dilakukan sejak ibu hamil untuk menghindari ancaman anemia yang bisa berdampak pada pertumbuhan bayi,” katanya.
Deputi Bid Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN, Muhammad Rizal Damanik berpendapat kecukupan gizi merupakan salah satu isu kesehatan yang dihadapi Indonesia. Karena, empat penyakit tidak menular di Indonesia itu sangat terkait dengan pemenuhan gizi seimbang, sehingga hal itu merupakan masalah yang serius.
Hal-hal dasar yang menyebabkan terjadinya kekurangan gizi, jelas dia, masih sering terjadi di masyarakat. Seperti antara lain budaya sarapan yang kurang memadai dan kurang beragamnya makanan yang dikonsumsi. Bahkan, pada 2029 diperkirakan satu dari dua orang di Indonesia akan menghadapi obesitas.
”Dalam upaya percepatan pencapaian target penurunan angka stunting, Muhammad Rizal mengungkapkan, pihaknya menerjunkan Tim Pendamping Keluarga di desa-desa,” ucapnya.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Annis Catur Adi berpendapat masih banyaknya pemahaman yang salah terkait pemenuhan gizi di lingkungan keluarga Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong masalah kesehatan masyarakat. ”Untuk mengatasi kondisi itu kita secara bersama harus kerja keras, kerja cerdas dan tawakal,” katanya.
Stunting, merupakan masalah serius dan genting karena tidak hanya pengaruhi kondisi fisik. Namun, juga memengaruhi perkembangan otak dan organ lainnya yang rawan memicu penyakit terhadap anak dan balita. Sehingga, intervensi asupan gizi pada usia bayi masih di dalam kandungan hingga dua tahun merupakan langkah penting.
”Kekurangan gizi bukan hanya soal makanan tetapi juga soal pola hidup. Masyarakat seringkali mengabaikan keragaman sumber pangan, padahal di Indonesia banyak sumber pangan bergizi,” katanya.
Direktur The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia Agnes A. Mallipu menegaskan pihaknya terus berupaya mendorong konsumsi berkelanjutan makanan bergizi untuk semua lewat perubahan sistem pangan di Indonesia. Perubahan sistem pangan itu harus dilakukan mulai tahap storage, processing hingga konsumsi dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi.
”Memiliki data yang akurat terkait sebaran stunting di setiap daerah sangat penting, jelas Agnes, untuk mendorong percepatan penanggulangan stunting di tanah air secara bersama-sama,” ujarnya.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendukung berbagai upaya penanggulangan stunting dan obesitas lewat upaya bersama memperbaiki gizi masyarakat. Menurut Felly dalam upaya untuk mempercepat penanggulangan stunting perlu dipertegas lagi siapa melakukan apa, karena langkah tersebut memerlukan keterlibatan banyak pihak.
”BKKBN diharapkan mampu melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan baik untuk memastikan keberlanjutan program-program yang dijalankan,” katanya.
Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai Nasdem Amelia Anggraini berpendapat masalah gizi di Indonesia kerap kali disebabkan kurangnya aktivitas fisik, gangguan pola makan, keberagaman makanan dan persoalan budaya. “Perlu kerja sama antarsektor agar bangsa ini mampu mengatasi faktor-faktor penyebab masalah gizi tersebut,” katanya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah 2016-2020, Dyah Puspitorini menilai masalah gizi anak di Indonesia muncul karena faktor budaya. Sebagai contoh, petani sayur di desa biasa menjual hasil tanaman sayur yang bagus dan mengonsumsi produk yang tidak layak jual. Sehingga meski di daerah penghasil sayur masyarakatnya menghadapi masalah gizi.
“Upaya edukasi masif masyarakat sangat diperlukan karena stunting itu efeknya jangka panjang. Kami mendorong pembangunan pos gizi sebagai pusat edukasi dan penanganan stunting di daerah-daerah miskin,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
