Isu Reshuffle Kabinet Dinilai Untungkan Oposisi Secara Elektoral

JAKARTA - Mencuatnya isu reshuffle kabinet yang dilontarkan Jokowi sendiri mendorong potensi bergabungnya partai politik di luar pemerintahan yang menyisakan PAN, Demokrat dan PKS.

"Yang mungkin masuk (bergabung) itu PAN dan Demokrat. Sebagaimana kita tahu, dalam penyusunan kabinet di awal pemerintahan jilid kedua yang lalu," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat dihubungi SINDOnews, Kamis (2/7/2020).

Menurut Ujang, PAN dan Demokrat sudah menjalin komunikasi dengan Jokowi agar bisa masuk koalisi pemerintah. Namun ketika itu masih ada kendala. PAN kendalanya masih ada Amien Rais yang tak ingin PAN ada dibarisan Jokowi.

(Baca: Reshuffle Kabinet, Wacana Lumrah yang Tak Pernah Mudah)

Sedangkan, kendala Demokrat datang dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang tak ingin Agus Harimurti Yudhoyomo (AHY) yang saat ini menjabat Ketum Demokrat masuk dalam kabinet.

"Untuk PKS, epertinya PKS akan tetap dijalur luar pemerintahan. Karena jika gabung koalisi Jokowi sangat rugi. Paling juga hanya dapat jatah satu menteri. Sedangkan nama baik PKS dipertaruhkan di mata masyarakat," ujarnya.

(Baca: 3 Alasan PKS Tetap di Luar Pemerintahan Jokowi hingga 2024)

Lebih lanjut Ujang menilai, posisi PKS jika tetap di luar pemerintajan sudah tepat. Janganlah semua partai ada di dalam pemerintahan. Tak sehat pemerintahan, dan akan cenderung korup.

"Dan untungnya lagi bagi partai di luar pemerintahan adalah disaat kinerja pemerintah tak bagus di mata publik, maka yang akan dapat keuntungan elektoral adalah partai oposisi," tuturnya.