3 Alasan PKS Tetap di Luar Pemerintahan Jokowi hingga 2024
Rabu, 01 Juli 2020 - 14:43 WIB
loading...
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap berada di luar pemerintahan Jokowi hingga 2024. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap memilih berada di luar Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin walaupun isu reshuffle kabinet mencuat belakangan ini. Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan, sepengetahuannya tidak ada tawaran kursi menteri kepada partainya sejauh ini.
"Karena semua pihak sudah tahu dan menghargai sikap PKS," ujar Ahmad Fathul Bari kepada SINDOnews, Rabu (1/7/2020).
Dia mengatakan, sesuai yang sudah disampaikan oleh Presiden PKS M Sohibul Iman dalam Rakornas PKS November 2019, melalui hasil keputusan Mejelis Syura PKS, partainya menegaskan bahwa hingga 2024 akan tetap berada di luar Pemerintahan Presiden Jokowi.
Fathul membeberkan tiga alasan mendasar yang mendorong PKS tegas berada di luar pemerintah. Pertama, kata Fathul, PKS sebagai partai politik memiliki kewajiban untuk menjaga logika demokrasi. "PKS ingin menjaga logika kepantasan demokrasi, terlebih pada awalnya hampir tidak ada partai lain yang menegaskan sebagai oposisi atau berada di luar penerintahan. Dengan sikap ini, justru PKS ingin menjadi bagian yang menyelamatkan demokrasi Indonesia," jelasnya. (Baca juga: Ramai Isu Reshuffle, PKS Tetap Memilih Oposisi ).
Kedua, lanjut Fathul, PKS ingin menjadi partai yang edukatif. Dia mengatakan, pilihan sebagai oposisi dapat memberikan pelajaran politik bahwa dalam sistem demokrasi menuntut sportivitas. "Demokrasi meniscayakan adanya kompetisi bergilir kekuasaan, dan dalam kompetisi sudah pasti ada yang menang dan kalah. Maka sudah sepatutnya kami sebagai bagian dari pihak 02 (nomor urut Prabowo-Sandi di Pilpres 2019) harus memberikan kesempatan kepada yang menang untuk memegang kekuasaan," imbuhnya. (Baca juga: Jangan-Jangan Pilpres 2024 Megawati vs Prabowo ).
Ketiga, kata Fathul, pilihan PKS untuk berada di luar pemerintahan merupakan komitmen untuk mendengarkan suara rakyat yang berharap partainya berada di luar pemerintahan, agar pemerintah Presiden Jokowi ada yang mengawasi secara jernih dan bertanggung jawab, sehingga perlu ada yang berada di luar pemerintah. "Dan itu wujud PKS sebagai partai politik yang wajib mendengar aspirasi rakyat, salah satunya yang berharap PKS sebagai oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan," pungkasnya.
"Karena semua pihak sudah tahu dan menghargai sikap PKS," ujar Ahmad Fathul Bari kepada SINDOnews, Rabu (1/7/2020).
Dia mengatakan, sesuai yang sudah disampaikan oleh Presiden PKS M Sohibul Iman dalam Rakornas PKS November 2019, melalui hasil keputusan Mejelis Syura PKS, partainya menegaskan bahwa hingga 2024 akan tetap berada di luar Pemerintahan Presiden Jokowi.
Fathul membeberkan tiga alasan mendasar yang mendorong PKS tegas berada di luar pemerintah. Pertama, kata Fathul, PKS sebagai partai politik memiliki kewajiban untuk menjaga logika demokrasi. "PKS ingin menjaga logika kepantasan demokrasi, terlebih pada awalnya hampir tidak ada partai lain yang menegaskan sebagai oposisi atau berada di luar penerintahan. Dengan sikap ini, justru PKS ingin menjadi bagian yang menyelamatkan demokrasi Indonesia," jelasnya. (Baca juga: Ramai Isu Reshuffle, PKS Tetap Memilih Oposisi ).
Kedua, lanjut Fathul, PKS ingin menjadi partai yang edukatif. Dia mengatakan, pilihan sebagai oposisi dapat memberikan pelajaran politik bahwa dalam sistem demokrasi menuntut sportivitas. "Demokrasi meniscayakan adanya kompetisi bergilir kekuasaan, dan dalam kompetisi sudah pasti ada yang menang dan kalah. Maka sudah sepatutnya kami sebagai bagian dari pihak 02 (nomor urut Prabowo-Sandi di Pilpres 2019) harus memberikan kesempatan kepada yang menang untuk memegang kekuasaan," imbuhnya. (Baca juga: Jangan-Jangan Pilpres 2024 Megawati vs Prabowo ).
Ketiga, kata Fathul, pilihan PKS untuk berada di luar pemerintahan merupakan komitmen untuk mendengarkan suara rakyat yang berharap partainya berada di luar pemerintahan, agar pemerintah Presiden Jokowi ada yang mengawasi secara jernih dan bertanggung jawab, sehingga perlu ada yang berada di luar pemerintah. "Dan itu wujud PKS sebagai partai politik yang wajib mendengar aspirasi rakyat, salah satunya yang berharap PKS sebagai oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
