Murka Jokowi

Jokowi hanya ingin success story para menteri bisa dikloning dalam menghadapi virus korona. Inilah tantangan nyata Jokowi bagi para pembantunya itu. Apakah mereka bisa bekerja dengan cara tak bisa? Toh semua kesulitannya sudah dibabat. Setidaknya, dana dan regulasi sudah cukup memadai. Jadi tak ada alasan lagi untuk tak bekerja maksimal.

Kedua, marah besar Jokowi juga mesti diletakkan dalam konteks prakondisi reshuffle. Jokowi sepertinya memberikan waktu (buying times) agar menterinya segera berbenah dalam menghadapi korona. Terutama sektor kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus ekonomi. Video kemarahan yang viral itu semacam prolog Jokowi merombak kabinet menghindari gejolak di kemudian hari. Jadi, reshuffle tak ujug-ujug dilakukan tapi sudah melalui ‘pemanasan’ awal melalui ultimatum kemarahan.

Jika terjadi reshuffle, entah kapan, paling ungkin dan mudah dilakukan pada menteri kalangan profesional. Resiko politiknya minimalis. Mudah dinetralisir. Beda ceritanya dengan menteri dari partai politik. Jokowi pasti berhitung betul. Mencari cara terbaik terutama demi menghindari kegaduhan dan gejolak politik. Suka tak suka, semua parpol yang ada di kabinet saat ini adalah paling pintu utama Jokowi saat pemilu 2019 lalu.

Disinilah letak dilema Jokowi. Antara tuntutan menteri kerja profesional dan menjaga stabilitas politik. Dua dimensi yang selalu melekat dalam sistem politik presidensil multipartai ekstrim di Indonesia. Presiden memang dipilih langsung rakyat tapi kompromi politik dengan partai politik pengusung tak bisa diabaikan.

Akhirnya, anggap saja ujung dari murka Jokowi adalah rombak kabinet. Tentu saja penggatinya adalah menteri ‘tak biasa’ yang punya nilai pembeda. Yakni, menteri kreatif di tengah kesulitan hidup. Menteri yang bisa memberikan surplus ekonomi dan politik di tengah keterbatasan. Tanpa itu semua, kemarahan presiden maupun reshuflle tak akan ada artinya. Ya, hanya marah saja. Tak lebih.