Besok, Sidang Gugatan Perppu Corona di MK Digelar Tatap Muka
Senin, 27 April 2020 - 13:27 WIB
loading...
Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar persidangan gugatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 di Ruang Sidang Pleno MK pada Selasa (28/4) besok. Sidang digelar langsung secara tatap muka.
Keputusan itu sesuai dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi hakim konstitusi dengan panitera dan sekretariat jenderal beserta jajaran yang akan tetap menggelar sejumlah sidang pengujian Undang-Undang (UU) secara langsung di Ruang Sidang Pleno MK selama masa pandemi virus corona (Covid-19).
Sidang akan berlangsung sebagaimana biasa sesuai ketentuan PMK Nomor 1 Tahun 2020. Namun, dengan memerhatikan aturan-aturan kesehatan dan lainnya di masa pandemi. "Kita setuju untuk melakukan sidang di satu ruangan dengan mengubah tempat posisi ruang persidangan sesuai protokol kesehatan yang berlaku," jelas Ketua MK Anwar Usman seperti dikutip SINDOnews dari laman resmi MK, Senin (27/4/2020).
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua MK Aswanto menjelaskan proses persidangan akan dilakukan secara langsung dengan tetap melakukan jaga jarak fisik (physical distancing) sebagaimana protokol kesehatan yang diatur Kementerian Kesehatan dan WHO.
"Pada sidang panel akan tetap dilakukan secara fisik. Tapi tetap kita harus mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan physical distancing. Hal tersebut juga sebagai memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kita juga menaati peraturan pemerintah," terang Aswanto.
Menanggapi hasil tersebut, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menyatakan siap melaksanakan dan menindaklanjuti keputusan rapat koordinasi tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Perppu tersebut terbit dan berlaku mulai 31 Maret lalu.
Keputusan itu sesuai dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi hakim konstitusi dengan panitera dan sekretariat jenderal beserta jajaran yang akan tetap menggelar sejumlah sidang pengujian Undang-Undang (UU) secara langsung di Ruang Sidang Pleno MK selama masa pandemi virus corona (Covid-19).
Sidang akan berlangsung sebagaimana biasa sesuai ketentuan PMK Nomor 1 Tahun 2020. Namun, dengan memerhatikan aturan-aturan kesehatan dan lainnya di masa pandemi. "Kita setuju untuk melakukan sidang di satu ruangan dengan mengubah tempat posisi ruang persidangan sesuai protokol kesehatan yang berlaku," jelas Ketua MK Anwar Usman seperti dikutip SINDOnews dari laman resmi MK, Senin (27/4/2020).
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua MK Aswanto menjelaskan proses persidangan akan dilakukan secara langsung dengan tetap melakukan jaga jarak fisik (physical distancing) sebagaimana protokol kesehatan yang diatur Kementerian Kesehatan dan WHO.
"Pada sidang panel akan tetap dilakukan secara fisik. Tapi tetap kita harus mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan physical distancing. Hal tersebut juga sebagai memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kita juga menaati peraturan pemerintah," terang Aswanto.
Menanggapi hasil tersebut, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menyatakan siap melaksanakan dan menindaklanjuti keputusan rapat koordinasi tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Perppu tersebut terbit dan berlaku mulai 31 Maret lalu.
Lihat Juga :
