Wapres Sebut Nelayan Masih Sulit Mengakses BBM Subsidi

Jum'at, 02 September 2022 - 18:40 WIB
loading...
Wapres Sebut Nelayan...
Wapres Maruf Amin menyebutkan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia yang sangat besar justru tidak seimbang dengan kesejahteraan para nelayan. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wapres Ma'ruf Amin menyebut nelayan di Indonesia masih kesulitan mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kesejahteraan para nelayan tetap rendah.

“Salah satu kesulitan utama yang dihadapi nelayan adalah kesulitan akses BBM subsidi,” kata Wapres pada Rakernas Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) tahun 2022 secara virtual, Jumat (2/9/2022).

Apalagi, kata Ma'ruf, sekitar 60% biaya kebutuhan melaut nelayan adalah untuk membeli BBM. Selain itu, para nelayan juga masih mengalami kesulitan mengakses administrasi kenelayanan, mengakses pasar dan pembiayaan serta terkendala perubahan iklim.

Baca juga: Wapres Minta Ulama Sosialisasikan Wakaf Uang

Dia pun menyoroti potensi kelautan dan perikanan di Indonesia yang sangat besar justru tidak seimbang dengan kesejahteraan para nelayan. Bahkan, penghasilan nelayan cenderung fluktuatif, tidak pasti dengan pola kerja yang berisiko tinggi.

Potensi kelautan Indonesia sangat besar, luas perairan mencapai 6,4 juta KM persegi, dengan garis pantai sepanjang 108.000 KM. Total estimasi potensi sumber daya ikan sebanyak 12,01 ton per tahun dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan mencapai 8,6 juta ton per tahun.

“Potensi kelautan dan perikanan yang besar sangat disayangkan masih belum diimbangi dengan kesejahteraan nelayan. Penghasilan nelayan cenderung fluktuatif, tidak pasti dengan pola kerja yang berisiko tinggi,” kata dia.



Apalagi, kata Ma'ruf Amin, nilai tukar nelayan (NTN) sebagai standar kesejahteraan nelayan mengalami fluktuasi sepanjang periode Januari 2019 hingga Maret 2022. Meskipun, NTN cenderung naik sejak April 2020 dari 98,49 ke 106,65 pada Maret 2022.

“Artinya di tengah situasi pandemi, NTN nelayan tetap mengalami pertumbuhan walaupun sangat kecil,” katanya.

Tidak heran jika mayoritas kabupaten kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi berada di wilayah pesisir. Bahkan, tercatat sebanyak 69,3% atau 147 kabupaten kota di wilayah pesisir masuk kategori miskin ekstrem.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Momen Prabowo Ikut Tarik...
Momen Prabowo Ikut Tarik Jaring Bersama Nelayan Tambak Saat Panen Raya Udang di Kebumen
HNSI Apresiasi Komitmen...
HNSI Apresiasi Komitmen Prabowo Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan
Prabowo Janji Bangun...
Prabowo Janji Bangun 5.000 Desa Nelayan dalam 3 Tahun
LHKPN Terbaru, Harta...
LHKPN Terbaru, Harta Kekayaan Wapres Gibran Rp27,9 Miliar
Bertemu Wapres, Josepha...
Bertemu Wapres, Josepha Alexandra Peserta Cerdas Cermat Diberi Motivasi Terus Belajar dan Berprestasi
Wapres Gibran Sosialisasikan...
Wapres Gibran Sosialisasikan Program Kampung Haji saat Hadiri Haul Pendiri NU
Harga Pertamax Tembus...
Harga Pertamax Tembus Rp16.250 per Liter, Awas! Ledakan Migrasi ke BBM Subsidi
Bantu Aktivitas Ekonomi...
Bantu Aktivitas Ekonomi Nelayan, Wilmar Serahkan Peralatan Tangkap Ikan
Keluhkan Bongkar Muat...
Keluhkan Bongkar Muat Batu Bara di Laut, Nelayan Pulau Ampel: Jadi Susah Tangkap Ikan
Rekomendasi
Kart.inc Kirim Dua Pembalap...
Kart.inc Kirim Dua Pembalap Indonesia ke Kejuaraan Dunia Gokart Elektrik di Italia
Gempa M5,4 Guncang Sangihe...
Gempa M5,4 Guncang Sangihe Sulut Pagi Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
DUNLOP Hadirkan SmartCare...
DUNLOP Hadirkan SmartCare Warranty, Solusi Tenang Pengguna Ban BLUE RESPONSE TG
Berita Terkini
Pemerintah Hormati Putusan...
Pemerintah Hormati Putusan Kasus Andrie Yunus, Yusril: Wujud Independensi Peradilan
Modernisasi Kapal Induk...
Modernisasi Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Penting untuk Perpanjang Usia Pakai
KPK Periksa Bupati Muara...
KPK Periksa Bupati Muara Enim Edison setelah OTT ASN BPK
Kader Muhammadiyah Uji...
Kader Muhammadiyah Uji Penetapan Awal Bulan Hijriah oleh Menag ke MK
Roy Suryo Pertanyakan...
Roy Suryo Pertanyakan Legal Standing Ade Darmawan di Kasus Ijazah Jokowi
64 PSE Sudah Lapor ke...
64 PSE Sudah Lapor ke Komdigi, Nurul Arifin Berharap Angkanya Terus Meningkat
Infografis
5 Alasan Perdamaian...
5 Alasan Perdamaian Amerika Serikat dan Iran Sulit Terwujud
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved