Peluang dan Tantangan NIK sebagai NPWP di Era Bonus Demografi

Berdasarkan hal tersebut di atas, agar proses integrasi NIK dengan NPWP berjalan dengan lancar dan memberikan nilai tambah terhadap administrasi perpajakan dan pemerintahan, maka ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah.Pertama, proses integrasi NIK dengan NPWP sebaiknya dilakukan secara bertahap. Hal ini mengingat bahwa pada saat ini, DJP juga sedang mengembangkan sistem perpajakan baru yang diberi namacore tax. Sistem ini digadang-gadang mampu mengadministrasikan jutaan Wajib Pajak dalam waktu yang bersamaan.

Kedua, perlu adanya regulasi turunan yang mengatur penggunaan NIK sebagai NPWP. Hal dikarenakan pada dasarnya NIK dan NPWP mempunyai karakteristik yang berbeda. NIK pada awalnya dimaksudkan sebagai sarana administrasi kependudukan sedangkan NPWP digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan. Sehingga, dalam prakteknya penggunaan keduanya kadang bersinggungan.

Sebagai contoh, dalam aturan perpajakan diatur bahwa seorang istri dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan digabung suami, melakukan kewajiban perpajakannya secara terpisah maupun melakukan perjanjian pisah harta. Oleh karenanya, perlu aturan turunan yang mengatur penggunaan NIK sebagai NPWP untuk menjamin prinsip kepastian hukum (certainty) sebagaimana telah dibahas oleh Adam Smith dalam Bukunya Wealth of Nation.

Ketiga, pemerintah perlu memastikan bahwa integrasi NIK dan NPWP berlangsung secara aman, transparan dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap NIK yang kedepan akan digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan dan pemerintahan.

Pada akhirnya, kita semua berharap semoga proses integrasi NIK dengan NPWP berjalan dengan aman, lancar dan memberikan manfaat tidak hanya bagi administrasi perpajakan, tetapi juga bagi wajib pajak.