Penyesuaian Harga BBM Perlu Dilakukan untuk Kurangi Beban APBN
loading...
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai penyesuaian harga BBM sudah selayaknya dilakukan untuk mengurangi beban APBN. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) sudah selayaknya dilakukan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ). Pasalnya, A subsidi BBM bisa dialihkan untuk pembangunan sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan.
"Bahasanya bukan kenaikan, tapi lebih kepada mengurangi beban subsidi yang harus pemerintah bayarkan kepada badan usaha. Saya kira hal ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan beban keuangan negara. Di mana beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada badan usaha sangat luar biasa besar, kurang lebih Rp502 triliun," kata Mamit, Jumat 26 Agustus 2022.
Dia menambahkan, jika tidak ada pengurangan subsidi bisa dipastikan beban keuangan negara semakin berat. Mamit pun memperkirakan jika tidak ada pembatasan atau ruang fiskal yang cukup kuat untuk APBN, akan dibutuhkan kurang lebih Rp65 triliun untuk menambah beban subsidi BBM dan kompensasi sampai akhir tahun ini.
"Di mana penambahan kuota untuk Pertalite kurang lebih 5 juta kiloliter dan solar subsidi kurang lebih 1,5 juta kiloliter. Dengan adanya pengurangan beban subsidi ini, maka bisa dipastikan akan sangat membantu keuangan negara," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan sudahi membakar APBN di jalan. Dia menuturkan, seharusnya uang negara bisa dialihkan untuk hal yang produktif di sektor lain yang membutuhkan seperti pendidikan dan kesehatan.
Jika negara bisa mengalihkan Rp100 triliun dari subsidi BBM ke sektor pendidikan dan kesehatan, dampaknya akan luar biasa.
"Berapa banyak siswa SD sampai SMA yang mendapatkan beasiswa. Setiap siswa mendapatkan Rp12 juta selama satu tahun, maka akan ada 8,3 juta siswa yang akan mendapatkan beasiswa selama satu tahun," imbuhnya.
Untuk pembangunan sekolah yang biayanya Rp2,5 miliar, maka akan ada 40 ribu sekolah yang bisa dibangun. Kalau untuk pembangunan puskesmas senilai Rp5 miliar, maka akan ada 20 ribu puskesmas terbangun.
"Itu kalau kita bisa melakukan penghematan Rp100 triliun. Bayangkan kalau kita bisa menghemat lebih besar lagi. Jadi menurut saya lebih baik untuk hal produktif dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," pungkasnya.
"Bahasanya bukan kenaikan, tapi lebih kepada mengurangi beban subsidi yang harus pemerintah bayarkan kepada badan usaha. Saya kira hal ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan beban keuangan negara. Di mana beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada badan usaha sangat luar biasa besar, kurang lebih Rp502 triliun," kata Mamit, Jumat 26 Agustus 2022.
Baca Juga :
Subsidi BBM Harus Tepat Sasaran
Dia menambahkan, jika tidak ada pengurangan subsidi bisa dipastikan beban keuangan negara semakin berat. Mamit pun memperkirakan jika tidak ada pembatasan atau ruang fiskal yang cukup kuat untuk APBN, akan dibutuhkan kurang lebih Rp65 triliun untuk menambah beban subsidi BBM dan kompensasi sampai akhir tahun ini.
"Di mana penambahan kuota untuk Pertalite kurang lebih 5 juta kiloliter dan solar subsidi kurang lebih 1,5 juta kiloliter. Dengan adanya pengurangan beban subsidi ini, maka bisa dipastikan akan sangat membantu keuangan negara," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan sudahi membakar APBN di jalan. Dia menuturkan, seharusnya uang negara bisa dialihkan untuk hal yang produktif di sektor lain yang membutuhkan seperti pendidikan dan kesehatan.
Jika negara bisa mengalihkan Rp100 triliun dari subsidi BBM ke sektor pendidikan dan kesehatan, dampaknya akan luar biasa.
"Berapa banyak siswa SD sampai SMA yang mendapatkan beasiswa. Setiap siswa mendapatkan Rp12 juta selama satu tahun, maka akan ada 8,3 juta siswa yang akan mendapatkan beasiswa selama satu tahun," imbuhnya.
Untuk pembangunan sekolah yang biayanya Rp2,5 miliar, maka akan ada 40 ribu sekolah yang bisa dibangun. Kalau untuk pembangunan puskesmas senilai Rp5 miliar, maka akan ada 20 ribu puskesmas terbangun.
"Itu kalau kita bisa melakukan penghematan Rp100 triliun. Bayangkan kalau kita bisa menghemat lebih besar lagi. Jadi menurut saya lebih baik untuk hal produktif dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," pungkasnya.
(mhd)
Lihat Juga :
