Nurul Arifin Sebut Dinasti Politik Bukan Sesuatu yang Haram

“Kalau orangnya mumpuni, kenapa juga tidak boleh? Kalau kita melihat satu contoh, partai politik di Jepang, LDP. Itu semuanya adalah anaknya si ini, atau kakeknya adalah tokoh politik yang punya karisma, misalnya,” jelas dia.

“Jadi, dinasti politik tidak menjadi sesuatu yang haram, ketika orang-orang tersebut mempunyai komitmen dan mempunyai kapasitas dan kapabilitas,” sambung dia.

Dia menuturkan, dinasti politik menjadi defisit politik jika yang bersangkutan hanya mengandalkan nama besar keluarga, tanpa dibarengi dengan kemampuan. “Kalau memang hanya, istilahnya dipakai suaranya oleh orang tuanya, itu yang tidak saya setuju. Karena memang itu juga jadi defisit ketika misalnya dapat suaranya gampang,” imbuhnya.

“Kemudian dia tidak bisa menjalankan pekerjaannya karena dengan mudahnya mendapat suara tersebut. Kalau begini kan tergantung individunya, bukan label dinasti, gitu ya,” pungkasnya.