Nurul Arifin Sebut Dinasti Politik Bukan Sesuatu yang Haram
Kamis, 25 Agustus 2022 - 14:30 WIB
loading...
Politikus Partai Golkar Nurul Arifin (kanan) menilai dinasti politik bukan sesuatu yang haram. Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Golkar Nurul Arifin menilai dinasti politik bukan sesuatu yang haram. Dirinya mengaku sempat anti terhadap dinasti politik ketika masih menjadi aktivis.
Namun, setelah masuk ke dalam partai politik (parpol), dia memiliki pandangan berbeda. “Ketika saya di dalam, saya melihat ini bukan defisit politik, dinasti politik ini,” kata Nurul Arifin dalam diskusi publik terkait persiapan Pemilu 2024 dengan tajuk program ‘Election Talk Series,’ yang diadakan BRIN bekerja sama dengan International IDEA secara daring pada Kamis (25/8/2022).
Menurutnya, dinasti politik kembali kepada individu masing-masing orang. Ketika memiliki kemampuan, tidak ada alasan untuk menolak yang bersangkutan untuk maju menjadi peserta pemilu.
Baca juga: Nurul Arifin: Pemblokiran Aplikasi Asing Upaya Lindungi Data Pribadi dan Hindari Kerugian Negara
“Kalau orangnya mumpuni, kenapa juga tidak boleh? Kalau kita melihat satu contoh, partai politik di Jepang, LDP. Itu semuanya adalah anaknya si ini, atau kakeknya adalah tokoh politik yang punya karisma, misalnya,” jelas dia.
“Jadi, dinasti politik tidak menjadi sesuatu yang haram, ketika orang-orang tersebut mempunyai komitmen dan mempunyai kapasitas dan kapabilitas,” sambung dia.
Dia menuturkan, dinasti politik menjadi defisit politik jika yang bersangkutan hanya mengandalkan nama besar keluarga, tanpa dibarengi dengan kemampuan. “Kalau memang hanya, istilahnya dipakai suaranya oleh orang tuanya, itu yang tidak saya setuju. Karena memang itu juga jadi defisit ketika misalnya dapat suaranya gampang,” imbuhnya.
“Kemudian dia tidak bisa menjalankan pekerjaannya karena dengan mudahnya mendapat suara tersebut. Kalau begini kan tergantung individunya, bukan label dinasti, gitu ya,” pungkasnya.
Namun, setelah masuk ke dalam partai politik (parpol), dia memiliki pandangan berbeda. “Ketika saya di dalam, saya melihat ini bukan defisit politik, dinasti politik ini,” kata Nurul Arifin dalam diskusi publik terkait persiapan Pemilu 2024 dengan tajuk program ‘Election Talk Series,’ yang diadakan BRIN bekerja sama dengan International IDEA secara daring pada Kamis (25/8/2022).
Menurutnya, dinasti politik kembali kepada individu masing-masing orang. Ketika memiliki kemampuan, tidak ada alasan untuk menolak yang bersangkutan untuk maju menjadi peserta pemilu.
Baca juga: Nurul Arifin: Pemblokiran Aplikasi Asing Upaya Lindungi Data Pribadi dan Hindari Kerugian Negara
“Kalau orangnya mumpuni, kenapa juga tidak boleh? Kalau kita melihat satu contoh, partai politik di Jepang, LDP. Itu semuanya adalah anaknya si ini, atau kakeknya adalah tokoh politik yang punya karisma, misalnya,” jelas dia.
“Jadi, dinasti politik tidak menjadi sesuatu yang haram, ketika orang-orang tersebut mempunyai komitmen dan mempunyai kapasitas dan kapabilitas,” sambung dia.
Dia menuturkan, dinasti politik menjadi defisit politik jika yang bersangkutan hanya mengandalkan nama besar keluarga, tanpa dibarengi dengan kemampuan. “Kalau memang hanya, istilahnya dipakai suaranya oleh orang tuanya, itu yang tidak saya setuju. Karena memang itu juga jadi defisit ketika misalnya dapat suaranya gampang,” imbuhnya.
“Kemudian dia tidak bisa menjalankan pekerjaannya karena dengan mudahnya mendapat suara tersebut. Kalau begini kan tergantung individunya, bukan label dinasti, gitu ya,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
