Suharso Monoarfa Didesak Mundur, Begini Reaksi Sekjen PPP
loading...
Sekjen PPP Arwani Thomafi membuka ruang dialog untuk mendinginkan segala dinamika partai. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan pembangunan ( PPP ) angkat bicara ihwal desakan agar Suharso Monoarfa mundur dari posisi ketua umum. Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi mengatakan membuka ruang dialog untuk mendinginkan segala dinamika partai.
"DPP membuka dan mengedepankan ruang dialog dan tabayyun untuk mendudukkan masalah lebih jelas," ujar Arwani saat dihubungi Rabu (24/8/2022).
Ihwal adanya kegaduhan terkait pernyataan Suharso soal "amplop" kiai, Arwani melayangkan permintaan maaf bagi jajaran PPP yang tersinggung. Ia mengatakan, Suharso telah meluruskan pernyataan dan melayangkan permintaan maaf terkait pernyataan itu.
Baca juga: Tiga Majelis DPP PPP Desak Suharso Monoarfa Mundur
"Kemarin (Senin 22/8/22) Ketum sowan dan sudah menjelaskan kepada Wakil Ketua Majelis Syariah KH Afifudin Muhajir dan Sekretaris Majlis Syariah H Chaerul Saleh Rasyid," ucap Arwani.
"Beliau memahami dan lega sudah mendapatkan penjelasan secara utuh dari Ketum. Insya Allah semua ini akan segera dituntaskan," tandas Arwani.
Sebelumnya, tiga majelis PPP mendesak Suharso Monoarfa mundur dari jabatan sebagai ketua umum partai. Desakan itu dilayangkan dalam bentuk surat tiga majelis DPP PPP tertanggal 22 Agustus 2022.
"Ya betul (surat desakan mundir Suharso)," kata Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Mardiono saat dihubungi MNC Portal, Selasa(23/8/2022).
Setidaknya ada empat catatan kepemimpinan yang menjadi dasar desakan Suharso mundur. Pertama, suasana yang tidak kondusif di internal PPP, terutama di kalangan para kiai dan santri akibat pidato Suharso di KPK pada 15 Agustus 2022.
Dalam pidatonya, Suharso menceritakan pengalaman ketika dimintai "amplop" saat silaturahmi atau sowan kepada para kiai.
Kedua, adanya kegaduhan seperti aksi demonstrasi yang masih berlanjut terkait keputusan DPP PPP atas hasil forum permusyawaratan partai. Kegaduhan itu terjadi di tingkat musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang.
Tak hanya itu, ada kegaduhan menyangkut dugaan gratifikasi yang dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada KPK.
Ketiga, adanya berbagai pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga pribadi Suharso yang menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai partai Islam. Keempat, situasi elektabilitas PPP yang tak kunjung mengalami kenaikan sejak dipimpin Suharso.
"DPP membuka dan mengedepankan ruang dialog dan tabayyun untuk mendudukkan masalah lebih jelas," ujar Arwani saat dihubungi Rabu (24/8/2022).
Ihwal adanya kegaduhan terkait pernyataan Suharso soal "amplop" kiai, Arwani melayangkan permintaan maaf bagi jajaran PPP yang tersinggung. Ia mengatakan, Suharso telah meluruskan pernyataan dan melayangkan permintaan maaf terkait pernyataan itu.
Baca juga: Tiga Majelis DPP PPP Desak Suharso Monoarfa Mundur
"Kemarin (Senin 22/8/22) Ketum sowan dan sudah menjelaskan kepada Wakil Ketua Majelis Syariah KH Afifudin Muhajir dan Sekretaris Majlis Syariah H Chaerul Saleh Rasyid," ucap Arwani.
"Beliau memahami dan lega sudah mendapatkan penjelasan secara utuh dari Ketum. Insya Allah semua ini akan segera dituntaskan," tandas Arwani.
Sebelumnya, tiga majelis PPP mendesak Suharso Monoarfa mundur dari jabatan sebagai ketua umum partai. Desakan itu dilayangkan dalam bentuk surat tiga majelis DPP PPP tertanggal 22 Agustus 2022.
"Ya betul (surat desakan mundir Suharso)," kata Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Mardiono saat dihubungi MNC Portal, Selasa(23/8/2022).
Setidaknya ada empat catatan kepemimpinan yang menjadi dasar desakan Suharso mundur. Pertama, suasana yang tidak kondusif di internal PPP, terutama di kalangan para kiai dan santri akibat pidato Suharso di KPK pada 15 Agustus 2022.
Dalam pidatonya, Suharso menceritakan pengalaman ketika dimintai "amplop" saat silaturahmi atau sowan kepada para kiai.
Kedua, adanya kegaduhan seperti aksi demonstrasi yang masih berlanjut terkait keputusan DPP PPP atas hasil forum permusyawaratan partai. Kegaduhan itu terjadi di tingkat musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang.
Tak hanya itu, ada kegaduhan menyangkut dugaan gratifikasi yang dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada KPK.
Ketiga, adanya berbagai pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga pribadi Suharso yang menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai partai Islam. Keempat, situasi elektabilitas PPP yang tak kunjung mengalami kenaikan sejak dipimpin Suharso.
(muh)
Lihat Juga :
