Perketat Pengawasan Industri Fintech

Melalui POJK tersebut pemerintah akan lebih memperketat pengawasan terhadap perusahaan finansial berbasis teknologi pembiayaan bersama atau fintech peer to peer lending (P2P lending). Sejumlah peraturan baru yang tertuang dalam POJK tersebut di antaranya, modal minimal perusahaan fintech P2P lending menjadi Rp25 miliar dari sebelumnya hanya Rp2,5 miliar. Perusahaan juga wajib setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit Rp12,5 miliar. Kepemilikan asing pun juga masih diatur baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% dari modal disetor.

POJK ini juga mengatur untuk penyelenggara baru langsung masuk dalam proses perizinan OJK. Sebelumnya, penyelenggara perlu melewati tahap status terdaftar dulu, baru berizin.

Tak hanya itu, ada juga batas maksimum pendanaan oleh setiap pemberi dana dan afiliasinya paling banyak 25% dari posisi akhir pendanaan pada akhir bulan. Batas maksimum pendanaan kepada setiap penerima dana pun masih tetap Rp2 miliar. Ke depan, OJK juga akan mengatur batas maksimal suku bunga bagi fintech P2P lending.

Berikut perkembangan fintech di negara lain, China contohnya. Negara ini memperketat keberlangsungan operasional bisnis fintech. Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi China (CBIRC) pun memperketat pengawasan melalui pemenuhan persyaratan kecukupan modal dalam waktu maksimal dua tahun.

Pemberi pinjaman mikro, perusahaan pembiayaan konsumen, dan bank yang dioperasikan oleh platform internet semuanya harus memiliki modal yang memadai seperti lembaga keuangan lain. Regulator keuangan China telah meluncurkan banyak langkah sejak tahun lalu untuk memperketat pengawasan praktik pinjaman online di Negeri Tirai Bambu. Terutama perusahaan teknologi yang ingin memperluas sektor jasa keuangan.