Pencegahan Intoleransi di Dunia Pendidikan Jadi Tanggung Jawab Semua Pihak
Senin, 08 Agustus 2022 - 17:31 WIB
loading...
Ketua Umum Yayasan ICRP Prof Siti Musdah Mulia. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Prof Siti Musdah Mulia menyayangkan terjadinya kasus pemaksaan penggunaan jilbab terhadap siswa SMA di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), beberapa waktu lalu. Menurutnya, persoalan ini akan terus berulang jika semua pihak tidak tegas dalam mencegah dan menangani persoalan intoleransi di masyarakat.
"Karena ini persoalan agama, persoalan budaya, sehingga tidak bisa cepat kita mengatasi ini. Terlebih jilbab ini adalah soal keyakinan jadi kita tidak bisa melarang," kata Prof Siti Musdah Mulia, Selasa (8/8/2022).
Yang harus ditekankan dalam hal ini, kata Siti Musdah Mulia, adalah bagaimana pemerintah dengan segala sumber dayanya mampu menangani persoalan ini dengan serius, sistematis, dan holistik. Caranya dengan menanamkan nilai Bhinneka Tunggal Ika serta memberi pengertian bahwa tidak ada benturan antara agama dan Pancasila sebagai hasil pemikiran para founding fathers bangsa.
"Para fouding fathers kita sudah sepakat memiih demokrasi bukan teokrasi. Demokrasi itu adalah sebuah sistem, di mana seorang mau menerima dan melihat orang yang berbeda, sehingga tidak boleh ada pemaksaan. Paling tidak pemerintah harus berusaha menunjukkan keseriusannya," kata Kepala Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, Kementerian Agama ini.
Tidak hanya pemerintah, Musdah juga menilai upaya pencegahan intoleransi di dunia pendidikan harus menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memastikan bahwa agama di masyarakat merupakan agama yang inklusif, toleran, dan sesuai dengan Pancasila.
"Karena ini persoalan agama, persoalan budaya, sehingga tidak bisa cepat kita mengatasi ini. Terlebih jilbab ini adalah soal keyakinan jadi kita tidak bisa melarang," kata Prof Siti Musdah Mulia, Selasa (8/8/2022).
Yang harus ditekankan dalam hal ini, kata Siti Musdah Mulia, adalah bagaimana pemerintah dengan segala sumber dayanya mampu menangani persoalan ini dengan serius, sistematis, dan holistik. Caranya dengan menanamkan nilai Bhinneka Tunggal Ika serta memberi pengertian bahwa tidak ada benturan antara agama dan Pancasila sebagai hasil pemikiran para founding fathers bangsa.
"Para fouding fathers kita sudah sepakat memiih demokrasi bukan teokrasi. Demokrasi itu adalah sebuah sistem, di mana seorang mau menerima dan melihat orang yang berbeda, sehingga tidak boleh ada pemaksaan. Paling tidak pemerintah harus berusaha menunjukkan keseriusannya," kata Kepala Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, Kementerian Agama ini.
Tidak hanya pemerintah, Musdah juga menilai upaya pencegahan intoleransi di dunia pendidikan harus menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memastikan bahwa agama di masyarakat merupakan agama yang inklusif, toleran, dan sesuai dengan Pancasila.
Lihat Juga :
