Lanjutkan RUU HIP Berpotensi Masuk Kualifikasi Pidana Politik
Senin, 29 Juni 2020 - 15:47 WIB
loading...
Foto/ilustrasi.ist
A
A
A
JAKARTA - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP ) tak perlu dilanjutkan. Sebab pembahasan lebih lanjut justru berisiko melakukan pelanggaran pidana lantaran substansi isi RUU tersebut.
Menurut Fickar, Reformasi 98 salah satunya melahirkan UU No.27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP )yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. UU ini menambahkan enam pasal baru dalam KUHP.
Dia mengatakan, UU yang bertujuan melindungi Pancasila sebagai ideologi negara ini mengkualifikasikan bahwa tindakan dan usaha mengubahnya sebagai kejahatan politik dan kejahatan terhadap ideologi negara.
"Karena itu pula meneruskan RUU HIP hanya buying time karena substansi RUU HIP justru bertendensi mengubah Pancasila," ujarnya kepada SINDOnews, Senin (29/6/2020).
(Baca: Jika RUU HIP Dilanjutkan Dinilai Bisa Memicu Gejolak Lebih Besar)
Menurut Fickar, Reformasi 98 salah satunya melahirkan UU No.27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP )yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. UU ini menambahkan enam pasal baru dalam KUHP.
Dia mengatakan, UU yang bertujuan melindungi Pancasila sebagai ideologi negara ini mengkualifikasikan bahwa tindakan dan usaha mengubahnya sebagai kejahatan politik dan kejahatan terhadap ideologi negara.
"Karena itu pula meneruskan RUU HIP hanya buying time karena substansi RUU HIP justru bertendensi mengubah Pancasila," ujarnya kepada SINDOnews, Senin (29/6/2020).
(Baca: Jika RUU HIP Dilanjutkan Dinilai Bisa Memicu Gejolak Lebih Besar)
Lihat Juga :
