Tanpa kesejahteraan, pengamanan perbatasan tidak maksimal

Sindonews.com - Penguatan keamanan di wilayah perbatasan harus didukung dengan peningkatan kesejahteraan. Tanpa pendekatan kesejahteraan, upaya pengamanan dengan penempatan personel keamanan menjadi tidak optimal.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, persoalan keamanan berkorelasi dengan kesejahteraan. “Kami semua bersepakat bagi masyarakat perbatasan yang perlu dititikberatkann adalah persoalan kesejahteraan, infrastruktur untuk membuka keterisolasian, dan meningkatkan akses pendidikan serta kesehatan,” ujar Moeldoko, Kamis (20/3/2014).

Menurut dia, persoalan keamanan tidak akan muncul jika masyarakat di perbatasan sejahtera. Karena itu, sektor ekonomi seharusnya menjadi perhatian di perbatasan, bukan masalah keamanan.

Untuk diketahui, perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi, dan 15 kabupaten/kota. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan PNG. Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas.

Kendati demikian, penguatan pertahanan di wilayah perbatasan tetap terus ditingkatkan demi menjaga kedaulatan NKRI. TNI, lanjut Panglima, akan mengevaluasi penempatan alat utama sistem senjata (alutsista) di perbatasan, misalnya terkait kemungkinan penempatan tank.

TNI juga berencana menambah pos-pos di perbatasan. Pos perbatasan sangat penting untuk memantau aktivitas di sana. Apalagi perbatasan Indonesia cukup panjang, bahkan panjang garis batas Indonesia-Malaysia di wilayah Pulau Kalimantan mencapai kurang lebih 1.800 Km dan dengan Papua New Guinea di Pulau Papua mencapai 2.000 Km. Di daratan Indonesia juga berbatasan dengan Timor Leste.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, kesenjangan pembangunan antardaerah, khususnya di perbatasan, berpotensi memicu keinginan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, pemerintah harus berupaya serius memeratakan hasil pembangunan di wilayah perbatasan demi menjaga keteguhan persatuan NKRI.

Apalagi, ketimpangan pembangunan juga sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa, sebab mendorong radikalisme, separatisme, dan rongrongan dari luar berupa ancaman konvensional dan nonkonvensional. “Konflik sangat mungkin terjadi akibat akumulasi kesenjangan pusat dan daerah,” kata politikus Partai Hanura itu.