Vaksinasi Booster Kedua Butuh Cara Tak Biasa

VAKSINASI booster tahap kedua resmi dimulai sejak Jumat (29/7). Di tahap awal, program pemerintah masih sebatas ditujukan untuk dokter dan para tenaga kesehatan. Melihat tren meningkatnya kasus baru Covid-19 akhir-akhir ini, pemilihan para tenaga kesehatan ini bisa dipahami sebuah langkah yang tepat. Mereka terbukti selama ini di barisan terdepan sekaligus paling rawan lantaran berinteraksi dengan pasien-pasien Covid-19. Bahkan dikabarkan sudah ada dua dokter yang meninggal dunia akibat terpapar varian baru Covid-19 belakangan ini.

Namun di balik itu, program vaksinasi booster tahap kedua ini menghadapi tantangan tersendiri. Hal ini tidak berlebihan. Sebab vaksinasi booster ternyata bukan hal mudah untuk disukseskan. Pada tahap satu misalnya, tercatat program ini hanya mampu menyasar sekitar 25% penduduk Indonesia. Data Kementerian Kesehatan per Senin (1/8) menyebutkan jumlah warga yang disuntik booster sebanyak 38.904.362 jiwa. Persentase ini sangatlah minim jika dibandingkan dengan sejumlah negara besar lainnya. Italia misalnya sudah mencapai 63%, Jerman (58%), Inggris (57%), Vietnam (45%) dan Thailand (32%).

Yang perlu dikejar adalah mengapa minat masyarakat sangat rendah untuk mengikuti program vaksinasi itu? Apakah tidak ada regulasi yang kuat dan mengikat? Apakah pula masyarakat selama ini justru tidak mengetahui dan memahami pentingnya vaksin booster?

Berkaca pada tahap satu, mereka yang mengikuti booster adalah orang-orang tertentu, yakni mereka yang memiliki aktivitas tinggi dan segala pergerakan mereka mensyaratkan harus adanya vaksin booster. Ini seperti mereka yang harus bekerja ke kantor, pabrik, restoran, naik pesawat, kereta api termasuk berhaji pada tahun ini. Praktis, tanpa ada sesuatu yang mensyaratkan, mereka tidak memiliki kesadaran kuat untuk menjalani vaksin. Lebih-lebih, vaksin ini digelar agak jauh setelah puncak Covid varian delta yang telah mengorbankan banyak jiwa dan membuat kalang kabut negara.

Pada momen mudik Lebaran April-Mei lalu, pemerintah berupaya meningkatkan angka capaian lewat kewajiban booster bagi yang ingin ke kampung halaman. Namun, persentasenya tetap tak seberapa. Banyak warga yang nekat pulang kampung tanpa harus melalui booster.

Bahkan yang memprihatinkan, data-data vaksinasi booster selama ini banyak diragukan. Ini terjadi karena ada sejumlah orang yang sengaja membayar dengan tarif tertentu kepada oknum aparat negara agar bisa mendapat sertifikat vaksin booster. Padahal mereka sama sekali tidak disuntik booster.

Pengalaman buruk dari vaksinasi booster tahap pertama ini harus dijadikan pelajaran berharga khususnya bagi pemerintah. Jangan sampai vaksinasi booster hanya proyek mercusuar yang haikikatnya jauh menyentuh inti persoalan. Mafhum kiranya, di balik program vaksinasi booster ini ada pihak-pihak yang secara ekonomis lebih diuntungkan. Namun jangan sampai kepentingan ekonomi kelompok tertentu ini mengalahkan kemanfaatan yang lebih mendasar dan luas. Keselamatan jiwa rakyat harus di atas segalanya.

Kita melihat pada program booster kedua ini, pemerintah belum menampakkan strateginya yang lebih taktis. Semestinya, simultan dengan tahap awal sasaran yakni para dokter dan tenaga kesehatan saat ini, pemerintah menggencarkan program booster. Harapannya, ketika pada gilirannya program ini menyasar masyarakat umum, maka tidak ada banyak kendala di lapangan lagi.

Setidaknya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menguatkan strategi dalam menyuksesakn vaksinasi booster kedua ini. Pertama, membuat dasar hukum atau regulasi yang lebih kuat dan mengikat erat. Regulasi ini harus benar-benar disesuaikan dengan situasi di lapangan. Ini penting karena selama 2,5 tahun terakhir ini, bangsa ini seolah rajin menerbitkan peraturan namun tak mempan di lapangan. Regulasi itu juga harus diikuti dengan sanksi yang tegas dan proporsional.

Kedua, melakukan sosialisasi tak biasa. Berkaca pada capaian tahap pertama yang sangat rendah, vaksinasi booster kali ini perlu terobosan yang benar-benar mengakar (anchoring) di benak publik. Langkah ini memang tidak enteng. Namun, jika kesadaran bersama itu terwujud maka tidak ada hal yang tak mungkin untuk diobjektifikasi. Ketiga, pemerintah harus memastikan layanan booster ini semudah mungkin untuk diakses. Berpijak pada tahap pertama, vaksinasi itu kerap menimbulkan antrean panjang yang membuat masyarakat harus benar-benar meluangkan waktunya seharian.

Terakhir adalah ada kepastian dan penghargaan. Kepastian dalam arti bahwa mereka yang telah benar-benar disuntik booster mendapat perlakuan semestinya mengakses layanan publik. Keadilan layanan ini sebagai bentuk menguatkan reputasi pemerintah di mata rakyat. Di luar itu, masih banyak penghargaan yang bisa diberikan pemerintah kepada publik sebagai apresiasi atas kerelaan mereka menyukseskan program booster kedua. Kuncinya adalah kebijakan ini harus dijalankan dengan serius dan tidak diganggu dengan kepentingan sempit.

Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com