Ketua Umum DPP Permana Ajak Generasi Muda Tolak Politik Identitas di Pemilu 2024
Senin, 01 Agustus 2022 - 18:19 WIB
loading...
Ketua Umum DPP Pergerakan Milenial Nusantara (Permana) Khoirul Abidin atau akrab disapa Cak Abid mengajak generasi muda menghindari politik identitas pada Pemilu 2024. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Pergerakan Milenial Nusantara (Permana) Khoirul Abidin atau akrab disapa Cak Abid mengajak generasi muda menghindari politik identitas pada Pemilu 2024.
Menurut Cak Abid, perjalanan demokrasi bangsa Indonesia menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, salah satunya merebaknya kepentingan politik identitas yang dapat memecah belah dan melahirkan polarisasi yang sangat tajam antaranak bangsa.
“Kami pikir masyarakat saat ini lebih membutuhkan politik berkualitas dibandingkan hanya kepentingan politik identitas,” tegas Cak Abid, di Jakarta Senin (1/8/2022).
Baca juga: Antisipasi Isu SARA dan Politik Identitas, Ini Sejumlah Langkah dari Bawaslu
Cak Abid yang juga Formatur DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) periode 2022-2024 berpandangan, politik identitas tidak bisa dihilangkan begitu saja di Indonesia. Pasalnya, identitas masyarakat Indonesia yang majemuk dan masih memegang adat istiadat yang kuat.
Baca juga: Fadli Zon Sebut Politik Identitas Bukan Ancaman Demokrasi
“Kami menilai kepentingan politik identitas cukup mengkhawatirkan serta menimbulkan keretakan terhadap akar persatuan dan keutuhan bangsa. Untuk itu, kami mengajak kepada segenap elemen bangsa untuk menyuarakan tolak politik identitas sebagai alat untuk meraih suara elektoral pada Pemilu 2024 mendatang,” tegas Cak Abid.
Cak Abid yang juga Presiden Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta 2017-2018 menyatakan, Indonesia saat ini membutuhkan figur pemimpin yang mempunyai track record yang jelas, memiliki gagasan besar dan berkualitas serta mampu bekerja nyata untuk kemajuan bangsa dan negara.
Sebelumnya diketahui, Polri membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah terjadinya gangguan politik bernuansa kebencian berbasis identitas pada Pilpres atau Pilkada 2024. Polri menggandeng KPU, Bawaslu, dan para partai politik (parpol) dalam satgas itu.
"Untuk mencegah politik identitas dan provokasi maka Polri dan stakeholders terkait bersama dengan KPU, Bawaslu, Parpol kontestasi pemilu bersama-sama menyiapkan satgas-satgas untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama, dan menjaga persatuan," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, Selasa, 14 Juni 2022.
Menurut Cak Abid, perjalanan demokrasi bangsa Indonesia menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, salah satunya merebaknya kepentingan politik identitas yang dapat memecah belah dan melahirkan polarisasi yang sangat tajam antaranak bangsa.
“Kami pikir masyarakat saat ini lebih membutuhkan politik berkualitas dibandingkan hanya kepentingan politik identitas,” tegas Cak Abid, di Jakarta Senin (1/8/2022).
Baca juga: Antisipasi Isu SARA dan Politik Identitas, Ini Sejumlah Langkah dari Bawaslu
Cak Abid yang juga Formatur DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) periode 2022-2024 berpandangan, politik identitas tidak bisa dihilangkan begitu saja di Indonesia. Pasalnya, identitas masyarakat Indonesia yang majemuk dan masih memegang adat istiadat yang kuat.
Baca juga: Fadli Zon Sebut Politik Identitas Bukan Ancaman Demokrasi
“Kami menilai kepentingan politik identitas cukup mengkhawatirkan serta menimbulkan keretakan terhadap akar persatuan dan keutuhan bangsa. Untuk itu, kami mengajak kepada segenap elemen bangsa untuk menyuarakan tolak politik identitas sebagai alat untuk meraih suara elektoral pada Pemilu 2024 mendatang,” tegas Cak Abid.
Cak Abid yang juga Presiden Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta 2017-2018 menyatakan, Indonesia saat ini membutuhkan figur pemimpin yang mempunyai track record yang jelas, memiliki gagasan besar dan berkualitas serta mampu bekerja nyata untuk kemajuan bangsa dan negara.
Sebelumnya diketahui, Polri membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah terjadinya gangguan politik bernuansa kebencian berbasis identitas pada Pilpres atau Pilkada 2024. Polri menggandeng KPU, Bawaslu, dan para partai politik (parpol) dalam satgas itu.
"Untuk mencegah politik identitas dan provokasi maka Polri dan stakeholders terkait bersama dengan KPU, Bawaslu, Parpol kontestasi pemilu bersama-sama menyiapkan satgas-satgas untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama, dan menjaga persatuan," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, Selasa, 14 Juni 2022.
(cip)
Lihat Juga :
