Risma Dukung Draf Final RKHUP, Gelandangan Didenda Rp1 Juta

JAKARTA - Menteri Sosial ( Mensos) Tri Rismaharini mendukung draf final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP ) mengatur soal tindak pidana penggelandangan. Aturan itu tertuang dalam Pasal 429 dengan ancaman sesuai kategori satu atau denda Rp1 juta.

"Karena itu pasti sudah melalui kajian, pasti ada mekanismenya," kata Risma kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta dikutip, Jumat (29/7/2022).

Risma mengaku sempat dimarahi penggelandang ketika dirinya tengah menasihati untuk hidup lebih baik. "Jadi ada yang aku rayu, malah aku dimarahi. Tak tawari macam-macam, aku malah dimarahi. Enak hidupku kayak gini kok. Jadi ada yang begitu," katanya.



Namun, politikus PDIP ini yakin jika mekanisme denda pada RKUHP itu akan disesuaikan secara alamiah mengikuti kondisi di lapangan. Dengan demikian dia meminta agar draf final RKUHP tidak dilihat secara parsial. "Saya punya pengalaman di Surabaya, ada yang mau membuat aturan begini tiba-tiba begini, belok, nanti akan begini," katanya.

Di samping adanya peraturan tersebut, Mensos juga tengah melakukan pemberdayaan sosial kepada para penggelandang. "Pada intinya memang harus kita ajarkan enggak boleh menganggur, semua itu ada tatanannya, ada aturanya kenapa. Makanya kita sambil jalan dengan pemberdayaan, sehingga mereka tidak harus pergi ke Jakarta, kota-kota besar tapi mereka bisa berusaha di kota mereka sendiri," katanya.

Untuk diketahui, gelandangan juga diatur dalam RKUHP, Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan. Pada pada 429 di bagian "Kedelapan Penggelandangan" menyebutkan setiap orang yang bergelandangan dan mengganggu ketertiban umum dapat dipidana dengan denda paling banyak pada kategori I.

Baca juga: Bahas RKUHP, Dewan Pers Bertemu Mahfud MD di Kemenko Polhukam

"Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I," bunyi Pasal 429 yang dikutip MNC portal, (Kamis, 14/7/2022) dari draf RKUHP yang telah diserahkan pemerintah ke Komisi III DPR pada Rabu, 6 Juli 2022.

Untuk kategori denda juga dijelaskan dalam Ayat 1 pasal 79 pada bagian "Kedua Pidana dan Tindakan" Paragraf 1 RKUHP. Besaran denda mulai dari Rp1 juta hingga mencapai Rp50 miliar.

Berikut pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori:
a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).