Dugaan Korupsi Waskita Beton Rugikan Negara Rp2,5 Triliun

Selasa, 26 Juli 2022 - 22:52 WIB
loading...
Dugaan Korupsi Waskita Beton Rugikan Negara Rp2,5 Triliun
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan kerugian negara kasus dugaan korupsi PT Waskita Beton Precast mencapai Rp2,5 trilliun. Foto/dok.SINDOOnews
A A A
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi PT Waskita Beton Precast. Kerugian negara akibat perbuatan para tersangka mencapai Rp2,5 triliun.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, kerugian itu terjadi akibat pengadaan fiktif, pengadaan barang tidak dapat dimanfaatkan, atau pengadaan tidak dapat ditindaklanjuti. Perbuatan tersebut terjadi pada kurun waktu 2016 sampai 2020. "Artinya, mangkrak," katanya dalam keterangan Selasa (26/7).

Pengadaan fiktif Wasktia Beton, lanjut Burhanuddin, dilakukan dengan cara meminjam bendera beberapa perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan tersebut membuat surat pemesanan material fiktif, meminjam bendera vendor atau supplier, membuat tanda terima material fiktif, dan membuat surat jalan barang fiktif.



"Atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara Rp2,5 triliun. Dan ini masih akan terus berkembang. Kita tunggu saja perkembangannya," kata Burhanuddin.

Para tersangka dalam kasus ini yaitu Agus Wantoro, direktur operasional periode 2016-2018 dan direktur pemasaran periode 2018-2020; Agus Prihatmono selaku General Manager Pemasaran 2016-2020; Benny Prastowo selaku staf Manager Pemasaran Area 1 Waskita Beton 2016-2019, dan Anugriatno selaku pensiunan karyawan Waskita Beton.



Melalui keterangan tertulis, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, para tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan guna mempercepat proses penyidikan.

Agus Wantoro dan Benny ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung, sedangkan Agus Prihatmono dan Anugriatno ditahan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Salemba. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
(muh)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1087 seconds (0.1#10.140)