PKS Minta Pemerintah Tak Kurangi Subsidi untuk Rakyat Kecil

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto minta pemerintah tidak mengurangi besaran subsidi untuk rakyat. Bahkan jika perlu besaran subsidi itu ditambah, mengingat saat ini masyarakat sedang sulit akibat pandemi Covid-19.

Mulyanto mendesak pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyat dalam menyalurkan subsidi daripada kepentingan pengusaha besar. Pemerintah, lanjut dia, jangan hanya mementingkan pengusaha besar untuk menyelamatkan ekonomi, namun tidak memikirkan daya beli masyarakat yang melemah akibat krisis.

"Subsidi itu perlu untuk mendorong konsumsi masyarakat menggerakan roda perekonomian. Karena itu Pemerintah harus memberi perhatian yang proporsiaonal, agar tercipta keadilan bagi masyarakat," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/6/2020).

(Baca: PKS Tolak Rencana Pemerintah Cabut Subsidi Gas Melon)

Adapun mengenai skema penyaluran subsidi, dirinya meminta pemerintah berhati-hati menerapkan kebijakan baru. Kebijakan penyaluran subsidi yang semula disalurkan kepada komoditas dan akan diubah menjadi subsidi langsung ke masyarakat dinilainya bagus secara teoritis, tapi harus didukung oleh data yang valid dan mutakhir.

Selama data tersebut belum tersedia, Mulyanto minta pemerintah jangan coba-coba mewacanakan perubahan pola subsidi kepada rakyat karena akan menimbulkan masalah baru.

"PKS minta subsidi gas melon elpiji 3 kg tidak diubah dari subsidi barang menjadi subsidi langsung kepada orang. Karena ketersediaan data yang akurat by name by address untuk rakyat miskin meliputi pedagang kecil, industri rumah tangga, nelayan dan petani yang membutuhkan subsidi belum tersedia," ungkapnya.

(Baca: PKS Ungkap Bukti Penolakan terhadap RUU HIP)

Dia mengatakan, PKS minta volume subsidi untuk gas melon dinaikkan menjadi 7.5 juta metrik ton dari sebelumnya yang hanya sebesar 7 juta metrik ton. Dia melanjutkan, alasannya sederhana, karena kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, apalagi di masa pandemi Corona seperti sekarang ini.

"Begitu juga dengan subsidi listrik PLN khususnya untuk pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA (rumah tangga miskin), volume subsidi ini perlu dinaikkan dari usulan Pemerintah yang hanya Rp50.31 triliun menjadi paling tidak sama dengan outlook tahun 2020 yakni sebesar Rp58.18 triliun," kata anggota Komisi VII DPR RI ini.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah juga jangan mewacanakan perubahan model subsidi dari subsidi listrik kepada subsidi langsung kepada orang. "Wong namanya listrik, mana bisa dipindah-pindah. Kalau rumah dengan listrik 450 VA dan 900 VA (rumah tangga miskin) itu sudah termasuk miskin dan berhak mendapat subsidi," katanya.