Komitmen Bangun Kerja Sama Lintas Kementerian demi Wujudkan Ketahanan Pangan
Rabu, 06 Juli 2022 - 05:18 WIB
loading...
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Jika bicara soal pertanian tentu tak akan lepas dari persoalan agraria yang melibatkan beberapa kementerian/lembaga.
Di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian (Kementan), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Baca juga: Kementerian ATR/BPN Pangkas Program Prioritas Tahun 2021
Berkaitan hal tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni menyatakan, inisiasi untuk menciptakan kolaborasi antar kementerian terus dilakukan.
“Kita sudah saling bertemu untuk menyamakan logical framework sampai ke hal-hal yang bersifat teknis,” ujar Raja Juli Antoni dalam Rapat bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Selasa 5 Juli 2022.
Ia mengatakan, upaya kolaborasi ini bisa mengantisipasi tumpang tindih regulasi yang terjadi, sehingga berbagai tantangan untuk menjaga ketahanan pangan bisa teratasi.
“Hubungan baik antara kami (kementerian/lembaga) semoga bisa mencairkan yang katanya ada ego sektoral dan sebagainya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan, sektor pertanian merupakan pilar penting dalam ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan harus dicegah. Maka, dibutuhkan peran dari Menteri LHK dan ATR/BPN.
"Dan berkaitan hal ini saya yakin, komitmen kami bersama KLHK dan ATR/BPN akan semakin solid dalam hal ini,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyatakan, pihaknya memiliki tugas untuk tetap mempertahankan kawasan hutan. Namun, mengingat besarnya kebutuhan untuk pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, maka bisa dilakukan optimasi.
“Jadi ini bisa kita lakukan maka sesungguhnya langkah pemerintah untuk mereduksi antar sektor di tata ruang ini kalau saya optimis bisa diselesaikan,” ujarnya.
Ketua BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya berharap, kolaborasi antar kementerian ini dapat terwujud, agar masyarakat serta negara bisa menerima manfaat yang optimal. Salah satu kolaborasi yang diharapkan ialah integrasi data terkait pertanian dan perkebunan. Baca juga: Kinerja Kementerian ATR/BPN Dinilai Semakin Membaik
“Oleh karena itu, BAKN DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN, KLHK, dan Kementan untuk mengintegrasikan data perkebunan dan pertanian tanpa izin untuk meningkatkan potensi pemasukan negara,” pungkasnya.
Di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian (Kementan), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Baca juga: Kementerian ATR/BPN Pangkas Program Prioritas Tahun 2021
Berkaitan hal tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni menyatakan, inisiasi untuk menciptakan kolaborasi antar kementerian terus dilakukan.
“Kita sudah saling bertemu untuk menyamakan logical framework sampai ke hal-hal yang bersifat teknis,” ujar Raja Juli Antoni dalam Rapat bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Selasa 5 Juli 2022.
Ia mengatakan, upaya kolaborasi ini bisa mengantisipasi tumpang tindih regulasi yang terjadi, sehingga berbagai tantangan untuk menjaga ketahanan pangan bisa teratasi.
“Hubungan baik antara kami (kementerian/lembaga) semoga bisa mencairkan yang katanya ada ego sektoral dan sebagainya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan, sektor pertanian merupakan pilar penting dalam ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan harus dicegah. Maka, dibutuhkan peran dari Menteri LHK dan ATR/BPN.
"Dan berkaitan hal ini saya yakin, komitmen kami bersama KLHK dan ATR/BPN akan semakin solid dalam hal ini,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyatakan, pihaknya memiliki tugas untuk tetap mempertahankan kawasan hutan. Namun, mengingat besarnya kebutuhan untuk pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, maka bisa dilakukan optimasi.
“Jadi ini bisa kita lakukan maka sesungguhnya langkah pemerintah untuk mereduksi antar sektor di tata ruang ini kalau saya optimis bisa diselesaikan,” ujarnya.
Ketua BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya berharap, kolaborasi antar kementerian ini dapat terwujud, agar masyarakat serta negara bisa menerima manfaat yang optimal. Salah satu kolaborasi yang diharapkan ialah integrasi data terkait pertanian dan perkebunan. Baca juga: Kinerja Kementerian ATR/BPN Dinilai Semakin Membaik
“Oleh karena itu, BAKN DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN, KLHK, dan Kementan untuk mengintegrasikan data perkebunan dan pertanian tanpa izin untuk meningkatkan potensi pemasukan negara,” pungkasnya.
(mhd)
Lihat Juga :
