Mafia Tanah Sudah Kronis, DPR Minta Menteri Hadi Tjahjanto Benahi Internal BPN

Legislator asal Sumatera Barat (Sumbar) ini melihat karena ada pintu masuk yang diberikan kesempatan oleh oknum yang ada, hampir tidak ada kegiatan-kegiatan di kabupaten/kota yang tidak berbau mafia tanah itu. Sehingga, sistem ini perlu dibenahi agar harapan masyarakat bahwa Menteri Hadi punya lokomotif baru dan punya senjata yang kuat bisa dibuktikan.

“Bahwa ada perubahan yang dahsyat di kabupaten-kabupaten dan kota. Sebetulnya beliau (Hadi) ini komandan, komandan ini tegak lurus, tidak ada satupun aparat di BPN yang neko-neko, tidak ada pungli, tidak ada lagi mempersulit, satu pintu tapi bagaimanapun operatornya manusia,” tandas Guspardi.

Apalagi, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menyaksikan bahwa persoalan mafia tanah ini sudah sangat kronis, hal itu dibuktikan melalui temuan Panja Mafia Tanah di Komisi II DPR. Dan masalahnya ada pada internal dan juga birokrasi di BPN, bagaimana agar Hadi dapat mengubah itu seperti birokrasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baca juga: Kepala BPN Palembang yang Ditangkap Polda Metro Jaya Ternyata Sering Jadi Saksi di Persidangan

“Ganti kepala itu, ganti menteri itu, enggak ada masalah, yang paling penting membangun sistem. Pak Hadi bisa datang dan pergi, yang paling penting sistem internal BPN, sistem di seluruh pemerintahan. Artinya sistem yang dibangun. Mudah-mudahan Pak Hadi orang ini yang membangun sistem, tidak ada pungli, tidak ada oknum yang berani berbuat. Kalau sistem yang sudah dibuat tidak ada ranah yang bisa dimasuki oleh mafia tanah itu,” pungkasnya.