Mafia Tanah Sudah Kronis, DPR Minta Menteri Hadi Tjahjanto Benahi Internal BPN

Sabtu, 16 Juli 2022 - 14:33 WIB
loading...
Mafia Tanah Sudah Kronis,...
Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus melihat bahwa masalah mafia tanah ini sudah sangat kronis terjadi di Tanah Air dan masalahnya bermula dari aparat di internal Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Komisi II DPR melihat bahwa masalah mafia tanah ini sudah sangat kronis terjadi di Tanah Air dan masalahnya bermula dari aparat di internal Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri. Oleh karena itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dapat membangun sistem internal yang baik di BPN.

“Menurut hemat saya pembenahan di internal, itu paling penting, meskipun ada pelayanan satu pintu tapi berurusan dengan BPN/ATR tetap saja ada masalah birokrasi, kalau oknum itu satu dua tempat kabupaten/kota. Tapi hampir menyeluruh kami dapati, birokrasi harus dibenahi Pak Menteri ini,” ujar Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus dalam Polemik MNC Trijaya FM yang bertajuk “Mafia Tanah Bikin Gerah”, Sabtu (16/7/2022). Baca juga: Ada Pembangkangan Putusan Pengadilan, Perindo Pertanyakan Mekanisme di Internal BPN



Guspardi menjelaskan ada banyak persoalan dan salah satunya mengenai mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah sesuatu yang gampang diselidiki, ditangkap, dan juga diproses dan mafia tanah itu pintu masuknya ada di BPN. Kalau BPN betul-betul bekerja secara profesional, melihat fakta dan data terhadap persyaratan yang diberikan, tentu tidak akan terjadi mafia tanah itu.

“Jadi pintu masuknya semuanya, terjadi duplikasi sertifikat, terjadi mafia, semua itu ditentukan dan ditetapkan oleh alas hukum yaitu namanya sertifikat. Kalau sertifikat jelas orang enggak berani masuk,” tegasnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sebut Banyak Tenaga...
Sebut Banyak Tenaga Honorer Tak Kompeten, Mendagri Singgung Titipan Pejabat Lama
Minta Masukan RUU Pemilu,...
Minta Masukan RUU Pemilu, DPR Bakal Kunjungi Parpol Parlemen dan Nonparlemen
Ryamizard Ryacudu di...
Ryamizard Ryacudu di Mata Gatot Nurmantyo dan Hadi Tjahjanto
Putusan MK soal Jakarta...
Putusan MK soal Jakarta Tetap Ibu Kota, Komisi II DPR Sebut Tak Perlu Dorong Prabowo Terbitkan Keppres IKN
Komisi II DPR Minta...
Komisi II DPR Minta Maaf Pilih Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
DPR Belum Bahas Pengganti...
DPR Belum Bahas Pengganti Hery Susanto di Ombudsman
Menteri ATR Nusron Wahid...
Menteri ATR Nusron Wahid Akui Mayoritas Tanah di Indonesia Dikuasai Kelompok Tertentu
Menteri Nusron dan Rektor...
Menteri Nusron dan Rektor UIN Datokarama Kerja Sama Tuntaskan Legalisasi Tanah Wakaf
Massa Aksi Geruduk BPN...
Massa Aksi Geruduk BPN Jaktim, Desak Berantas Mafia Tanah
Rekomendasi
OpenAI Luncurkan Fitur...
OpenAI Luncurkan Fitur Penguncian Perlindungan Data untuk ChatGPT
129 Sampul Paspor Bekas...
129 Sampul Paspor Bekas Jemaah Haji Ditemukan Tercecer di Serpong, Imigrasi: Dokumen Lama
Richard Lee Ditahan...
Richard Lee Ditahan Kejati, Dokter Detektif: Bukti Sudah Lengkap dan Siap Diuji di Pengadilan
Berita Terkini
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Tiyo Eks Ketua BEM UGM...
Tiyo Eks Ketua BEM UGM Mengaku Ditawari Miliaran Rupiah dari Lembaga Berbintang, Ini Respons TNI
Kejagung Limpahkan 11...
Kejagung Limpahkan 11 Tersangka Kasus POME ke Kejaksaan
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Infografis
10 Radar Militer Terbaik...
10 Radar Militer Terbaik di Dunia, Sudah Teruji di Medan Perang
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved