Mafia Tanah Sudah Kronis, DPR Minta Menteri Hadi Tjahjanto Benahi Internal BPN

Sabtu, 16 Juli 2022 - 14:33 WIB
loading...
Mafia Tanah Sudah Kronis,...
Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus melihat bahwa masalah mafia tanah ini sudah sangat kronis terjadi di Tanah Air dan masalahnya bermula dari aparat di internal Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Komisi II DPR melihat bahwa masalah mafia tanah ini sudah sangat kronis terjadi di Tanah Air dan masalahnya bermula dari aparat di internal Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri. Oleh karena itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dapat membangun sistem internal yang baik di BPN.

“Menurut hemat saya pembenahan di internal, itu paling penting, meskipun ada pelayanan satu pintu tapi berurusan dengan BPN/ATR tetap saja ada masalah birokrasi, kalau oknum itu satu dua tempat kabupaten/kota. Tapi hampir menyeluruh kami dapati, birokrasi harus dibenahi Pak Menteri ini,” ujar Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus dalam Polemik MNC Trijaya FM yang bertajuk “Mafia Tanah Bikin Gerah”, Sabtu (16/7/2022). Baca juga: Ada Pembangkangan Putusan Pengadilan, Perindo Pertanyakan Mekanisme di Internal BPN



Guspardi menjelaskan ada banyak persoalan dan salah satunya mengenai mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah sesuatu yang gampang diselidiki, ditangkap, dan juga diproses dan mafia tanah itu pintu masuknya ada di BPN. Kalau BPN betul-betul bekerja secara profesional, melihat fakta dan data terhadap persyaratan yang diberikan, tentu tidak akan terjadi mafia tanah itu.

“Jadi pintu masuknya semuanya, terjadi duplikasi sertifikat, terjadi mafia, semua itu ditentukan dan ditetapkan oleh alas hukum yaitu namanya sertifikat. Kalau sertifikat jelas orang enggak berani masuk,” tegasnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mendagri Paparkan Kinerja...
Mendagri Paparkan Kinerja Anggaran Kemendagri yang Tetap Optimal di Tengah Efisiensi
Tito Dorong Penguatan...
Tito Dorong Penguatan BNPP RI untuk Percepatan Pembangunan dan Keamanan Perbatasan
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Sebut Banyak Tenaga...
Sebut Banyak Tenaga Honorer Tak Kompeten, Mendagri Singgung Titipan Pejabat Lama
Minta Masukan RUU Pemilu,...
Minta Masukan RUU Pemilu, DPR Bakal Kunjungi Parpol Parlemen dan Nonparlemen
Ryamizard Ryacudu di...
Ryamizard Ryacudu di Mata Gatot Nurmantyo dan Hadi Tjahjanto
8 Juta Sertifikat Tanah...
8 Juta Sertifikat Tanah Gratis Bakal Diterbitkan untuk MBR, Intip Tiga Kategorinya
PB LEMKARI Gelar Kongres...
PB LEMKARI Gelar Kongres Luar Biasa 2026, Sempurnakan Nama dan Logo Organisasi
Menteri ATR Nusron Wahid...
Menteri ATR Nusron Wahid Akui Mayoritas Tanah di Indonesia Dikuasai Kelompok Tertentu
Rekomendasi
Maudy Ayunda Gandeng...
Maudy Ayunda Gandeng ITB, Kembangkan Skincare Berbasis Riset Indonesia
Ruben Onsu Tunda Cicilan...
Ruben Onsu Tunda Cicilan Rumah Rp379 Juta dan Nafkah Anak Jelang Sidang, Ini Alasannya!
Korban Jiwa Militer...
Korban Jiwa Militer AS Berjatuhan, Trump: Iran Akan Bayar Berkali-kali Lipat!
Berita Terkini
9 Anggota KPI Pusat...
9 Anggota KPI Pusat 2026-2029 Pilihan DPR RI, Ini Daftar Namanya
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
KPK Masih Periksa 8...
KPK Masih Periksa 8 Orang Terkait OTT Lombok Barat: Bupati, Kepala Dinas, hingga Sopir
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Infografis
10 Negara Penguasa Cadangan...
10 Negara Penguasa Cadangan Logam Tanah Jarang Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved