Mafia Tanah Sudah Kronis, DPR Minta Menteri Hadi Tjahjanto Benahi Internal BPN
loading...
Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus melihat bahwa masalah mafia tanah ini sudah sangat kronis terjadi di Tanah Air dan masalahnya bermula dari aparat di internal Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Komisi II DPR melihat bahwa masalah mafia tanah ini sudah sangat kronis terjadi di Tanah Air dan masalahnya bermula dari aparat di internal Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri. Oleh karena itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dapat membangun sistem internal yang baik di BPN.
“Menurut hemat saya pembenahan di internal, itu paling penting, meskipun ada pelayanan satu pintu tapi berurusan dengan BPN/ATR tetap saja ada masalah birokrasi, kalau oknum itu satu dua tempat kabupaten/kota. Tapi hampir menyeluruh kami dapati, birokrasi harus dibenahi Pak Menteri ini,” ujar Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus dalam Polemik MNC Trijaya FM yang bertajuk “Mafia Tanah Bikin Gerah”, Sabtu (16/7/2022).
Guspardi menjelaskan ada banyak persoalan dan salah satunya mengenai mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah sesuatu yang gampang diselidiki, ditangkap, dan juga diproses dan mafia tanah itu pintu masuknya ada di BPN. Kalau BPN betul-betul bekerja secara profesional, melihat fakta dan data terhadap persyaratan yang diberikan, tentu tidak akan terjadi mafia tanah itu.
“Jadi pintu masuknya semuanya, terjadi duplikasi sertifikat, terjadi mafia, semua itu ditentukan dan ditetapkan oleh alas hukum yaitu namanya sertifikat. Kalau sertifikat jelas orang enggak berani masuk,” tegasnya.
Legislator asal Sumatera Barat (Sumbar) ini melihat karena ada pintu masuk yang diberikan kesempatan oleh oknum yang ada, hampir tidak ada kegiatan-kegiatan di kabupaten/kota yang tidak berbau mafia tanah itu. Sehingga, sistem ini perlu dibenahi agar harapan masyarakat bahwa Menteri Hadi punya lokomotif baru dan punya senjata yang kuat bisa dibuktikan.
“Bahwa ada perubahan yang dahsyat di kabupaten-kabupaten dan kota. Sebetulnya beliau (Hadi) ini komandan, komandan ini tegak lurus, tidak ada satupun aparat di BPN yang neko-neko, tidak ada pungli, tidak ada lagi mempersulit, satu pintu tapi bagaimanapun operatornya manusia,” tandas Guspardi.
Apalagi, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menyaksikan bahwa persoalan mafia tanah ini sudah sangat kronis, hal itu dibuktikan melalui temuan Panja Mafia Tanah di Komisi II DPR. Dan masalahnya ada pada internal dan juga birokrasi di BPN, bagaimana agar Hadi dapat mengubah itu seperti birokrasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ganti kepala itu, ganti menteri itu, enggak ada masalah, yang paling penting membangun sistem. Pak Hadi bisa datang dan pergi, yang paling penting sistem internal BPN, sistem di seluruh pemerintahan. Artinya sistem yang dibangun. Mudah-mudahan Pak Hadi orang ini yang membangun sistem, tidak ada pungli, tidak ada oknum yang berani berbuat. Kalau sistem yang sudah dibuat tidak ada ranah yang bisa dimasuki oleh mafia tanah itu,” pungkasnya.
“Menurut hemat saya pembenahan di internal, itu paling penting, meskipun ada pelayanan satu pintu tapi berurusan dengan BPN/ATR tetap saja ada masalah birokrasi, kalau oknum itu satu dua tempat kabupaten/kota. Tapi hampir menyeluruh kami dapati, birokrasi harus dibenahi Pak Menteri ini,” ujar Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus dalam Polemik MNC Trijaya FM yang bertajuk “Mafia Tanah Bikin Gerah”, Sabtu (16/7/2022).
Guspardi menjelaskan ada banyak persoalan dan salah satunya mengenai mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah sesuatu yang gampang diselidiki, ditangkap, dan juga diproses dan mafia tanah itu pintu masuknya ada di BPN. Kalau BPN betul-betul bekerja secara profesional, melihat fakta dan data terhadap persyaratan yang diberikan, tentu tidak akan terjadi mafia tanah itu.
“Jadi pintu masuknya semuanya, terjadi duplikasi sertifikat, terjadi mafia, semua itu ditentukan dan ditetapkan oleh alas hukum yaitu namanya sertifikat. Kalau sertifikat jelas orang enggak berani masuk,” tegasnya.
Legislator asal Sumatera Barat (Sumbar) ini melihat karena ada pintu masuk yang diberikan kesempatan oleh oknum yang ada, hampir tidak ada kegiatan-kegiatan di kabupaten/kota yang tidak berbau mafia tanah itu. Sehingga, sistem ini perlu dibenahi agar harapan masyarakat bahwa Menteri Hadi punya lokomotif baru dan punya senjata yang kuat bisa dibuktikan.
“Bahwa ada perubahan yang dahsyat di kabupaten-kabupaten dan kota. Sebetulnya beliau (Hadi) ini komandan, komandan ini tegak lurus, tidak ada satupun aparat di BPN yang neko-neko, tidak ada pungli, tidak ada lagi mempersulit, satu pintu tapi bagaimanapun operatornya manusia,” tandas Guspardi.
Apalagi, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menyaksikan bahwa persoalan mafia tanah ini sudah sangat kronis, hal itu dibuktikan melalui temuan Panja Mafia Tanah di Komisi II DPR. Dan masalahnya ada pada internal dan juga birokrasi di BPN, bagaimana agar Hadi dapat mengubah itu seperti birokrasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga
“Ganti kepala itu, ganti menteri itu, enggak ada masalah, yang paling penting membangun sistem. Pak Hadi bisa datang dan pergi, yang paling penting sistem internal BPN, sistem di seluruh pemerintahan. Artinya sistem yang dibangun. Mudah-mudahan Pak Hadi orang ini yang membangun sistem, tidak ada pungli, tidak ada oknum yang berani berbuat. Kalau sistem yang sudah dibuat tidak ada ranah yang bisa dimasuki oleh mafia tanah itu,” pungkasnya.
(kri)
Explore More