Terus Menuai Penolakan, UU PSDN Dinilai Minim Partisipasi Publik
Jum'at, 15 Juli 2022 - 11:57 WIB
loading...
diskusi Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi, Kamis 14 Juli 2022. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara terus menuai penolakan. Hal ini terjadi karena proses dari UU tersebut minim partisipasi publik dan dibuat tergesa-gesa.
Pandangan ini disampaikan oleh Direktur LBH Palembang, Juardan Gultom, dalam diskusi Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi, Kamis 14 Juli 2022.
"Dari segi proses, pembahasan UU PSDN ini sudah bermasalah karena pembahasannya dilakukan secara terburu-buru dan minim partisipasi publik," kata Juardan.
"Secara substansi dapat kita lihat kemudian pengaturan dalam pasal 59 mengenai masalah pendanaan yang tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga APBD dan Sumber lain," tambahnya.
Baca juga: Gugatan Terhadap UU PSDN Dinilai Penting
Pandangan ini disampaikan oleh Direktur LBH Palembang, Juardan Gultom, dalam diskusi Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi, Kamis 14 Juli 2022.
"Dari segi proses, pembahasan UU PSDN ini sudah bermasalah karena pembahasannya dilakukan secara terburu-buru dan minim partisipasi publik," kata Juardan.
"Secara substansi dapat kita lihat kemudian pengaturan dalam pasal 59 mengenai masalah pendanaan yang tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga APBD dan Sumber lain," tambahnya.
Baca juga: Gugatan Terhadap UU PSDN Dinilai Penting
Lihat Juga :
