Menakar Implementasi MyPertamina
Jum'at, 15 Juli 2022 - 10:46 WIB
loading...
Rio Christiawan (Foto: Ist)
A
A
A
Rio Christiawan
Associate Professor Bidang Hukum, Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya
PEMERINTAH saat ini sedang melakukan uji coba pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui program MyPertamina. Upaya pembatasan BBM yang dilakukan berupa penggunaan aplikasi bernama MyPertamina pada smartphone milik konsumen. Aplikasi ini untuk memantau apakah pembelian dan pengisian bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite sudah dilakukan oleh pihak yang tepat.
Pembatasan BBM bersubsidi yang rencananya nanti akan diberlakukan secara resmi tersebut mengacu pada besaran kapasitas mesin (cc) hingga jenis kendaraan. Tujuan pemerintah membuat kebijakan ini untuk mengawasi agar penyaluran bahan bakar bersubsidi tepat sasaran.
Persoalannya adalah apakah penggunaan aplikasi MyPertamina dapat secara efektif mendukung program pemerintah tersebut?
Dalam perspektif tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersih, transparan dan bebas dari penyimpangan, penggunaan aplikasi MyPertamina memang dapat membantu menjawab kebutuhan tersebut. Jika pemerintah kelak secara “serius” akan menggunakan aplikasi MyPertamina sebagai basis transaksi BBM bersubsidi maka pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang dapat timbul dari kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina tersebut.
Penekanan kata “serius” dalam hal ini penting mengingat pemerintah sudah sering mengumumkan banyak program pembatasan terhadap transaksi BBM bersubsidi namun pada akhirnya setelah terjadi kegaduhan sesaat isu pembatasan tersebut kenmudian hilang dengan sendirinya. Sebagaimana diketahui masyarakat seringkali disuguhi hal yang hanya bersifat “retorika” atau gimik saja. Misalnya, publik masih ingat uji coba dan rencana penggunaan RFID, yakni alat pembayaran nontunai (cashless) untuk memantau dan membatasi transaksi atas BBM bersubsidi. Namun faktanya hingga saat ini RFID juga tidak pernah dijadikan dasar rujukan pengisian BBM bersubsidi.
Associate Professor Bidang Hukum, Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya
PEMERINTAH saat ini sedang melakukan uji coba pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui program MyPertamina. Upaya pembatasan BBM yang dilakukan berupa penggunaan aplikasi bernama MyPertamina pada smartphone milik konsumen. Aplikasi ini untuk memantau apakah pembelian dan pengisian bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite sudah dilakukan oleh pihak yang tepat.
Pembatasan BBM bersubsidi yang rencananya nanti akan diberlakukan secara resmi tersebut mengacu pada besaran kapasitas mesin (cc) hingga jenis kendaraan. Tujuan pemerintah membuat kebijakan ini untuk mengawasi agar penyaluran bahan bakar bersubsidi tepat sasaran.
Persoalannya adalah apakah penggunaan aplikasi MyPertamina dapat secara efektif mendukung program pemerintah tersebut?
Dalam perspektif tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersih, transparan dan bebas dari penyimpangan, penggunaan aplikasi MyPertamina memang dapat membantu menjawab kebutuhan tersebut. Jika pemerintah kelak secara “serius” akan menggunakan aplikasi MyPertamina sebagai basis transaksi BBM bersubsidi maka pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang dapat timbul dari kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina tersebut.
Penekanan kata “serius” dalam hal ini penting mengingat pemerintah sudah sering mengumumkan banyak program pembatasan terhadap transaksi BBM bersubsidi namun pada akhirnya setelah terjadi kegaduhan sesaat isu pembatasan tersebut kenmudian hilang dengan sendirinya. Sebagaimana diketahui masyarakat seringkali disuguhi hal yang hanya bersifat “retorika” atau gimik saja. Misalnya, publik masih ingat uji coba dan rencana penggunaan RFID, yakni alat pembayaran nontunai (cashless) untuk memantau dan membatasi transaksi atas BBM bersubsidi. Namun faktanya hingga saat ini RFID juga tidak pernah dijadikan dasar rujukan pengisian BBM bersubsidi.
Lihat Juga :
