Pengamat soal Pernyataan Airlangga: KIB Sasar Pendukung Jokowi

Jum'at, 15 Juli 2022 - 07:40 WIB
loading...
Pengamat soal Pernyataan Airlangga: KIB Sasar Pendukung Jokowi
Teguh Yuwono menilai pernyataan melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi bertujuan untuk mencari dukungan dari pemilih Jokowi. Foto/antara
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam sebuah acara di televisi swasta Rabu (13/7/2022) mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Secara politik pernyataan itu bertujuan untuk memperoleh dukungan dari basis pemilih Jokowi.

Hal ini dinilai oleh pengamat politik sebagai hak yang lumrah, namun menjadi strategi KIB untuk mendapatkan dukungan dari basis pemilih Jokowi.

"Saya kira dalam politik, klaim politik itu sesuatu yang biasa dan wajar. Misalnya KIB menggunakan kata-kata legacy presiden Jokowi, itu kan satu upaya untuk mempengaruhi pemilih karena bagaimanapun Pak Jokowi punya grass root, pemilih akar rumput politik yang besar," kata pengamat politik Universitas Diponegoro Teguh Yuwono kepada wartawan, dikutip Jumat (15/7/2022).

Baca juga: Airlangga Dorong Pesantren Lahirkan Santripreneur

Menurut Teguh, dengan melanjutkan legacy Jokowi, KIB yang digawangi Golkar bersama PAN dan PPP akan memperoleh dukungan psikologis masyarakat. Namun, pernyataan ini juga perlu diperkuat oleh tim Presiden Jokowi atau tim pemerintah sebagai bentuk validasi.

Teguh melihat, Golkar, PAN dan PPP memiliki hubungan baik dengan pemerintah maupun partai pemenang pemilu, yakni PDIP. Karena itu, ada korelasi saat KIB mengklaim akan melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Bahkan, mungkin juga PDIP bergabung ke KIB.



"Di situ ada perekatnya, ketika KIB membicarakan legacy presiden, Jokowi sendiri terikat dengan Bu Mega, sangat mungkin KIB menjadi poros baru atau bergabung dengan PDIP," ujarnya.

Adapun penegasan bahwa KIB merupakan koalisi yang inklusif atau terbuka untuk partai mana saja, menurut Teguh itu adalah the art of possibility (senin kemungkinan). Selama belum didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih bisa pendekatan dan bongkar pasang.

"Walaupun suara rakyat sudah kelihatan ke mana, trend-nya, tinggal gimana pilihan itu diambil partai politik," tandasnya.
(muh)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1668 seconds (10.101#12.26)